Menindak lanjuti instruksi Bupati Solok soal kedisplinan pegawai perlu diawasi pasca lebaran Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Kabupaten Solok serta merta menurunkan 3 tim untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sepanjang pekan ini. Kebijakan melakukan sidak tersebut dilakukan emnyusul apel gabungan Pegawai di lingkungan Pemkab. Solok yang di gelar pada hari pertama kerja selepaas cuti bersama hari raya Idul Fitri.
Kendati dalam apel gabungan yang digelar Senin (5/9) terlihat tingkat kehadiran pegawai cukup mengembirakan, namun hal itu tampaknya belum mengundang keyakinan Bupati Solok sebagai symbol kuatnya kedisiplinan. Bahkan Syamsu Rahim saat itu justru memerintahkan agar dilakukan sidak guna memantau kehadiran pegawai.
Segaris dengan keinginan Syamsu Rahim, wakil Bupati Solok Desra Ediwan serta merta menyatakan ketidak pahamannya terhadap sikap sejumlah kepala SKPD yang suka menghilang sejak bulan ramadhan sampai menjelang lebaran.
“ Ini preseden buruk. Masa kepala Dinas, pimpinan SKPD menghilang menjelang lebaran. Kabarnya karena takut sama Wartawan, alasan apa itu?, “ tutur Desra Ediwan sambil menekankan tidak ada alasan bagi kepala dinas meninggalkan kantornya tanpa keterangan yang jelas.
Ders Ediwan me wanti wanti para pejabat pemegang eselonering itu agar bisa memberi teladan kepada bawahannya. Jangan karena alasan takut bersirobok dengan wartawan menjelang lebaran,terus menghilang dan sembunyi sembunyi. Padahal, menurut Desra Ediwan, saban waktu pergaulan pejabat justru dengan wartawan-wartawan itu. Artinya sudah jelas siapa yang menjadi wartawan di daerah ini.
“ Jangan takut kepada wartawan. Karena kita sudah sangat mengenal mereka yang selamaini menjadi mitra kita. Kenapa harus melarikan diri,” tutur wakil Bupati Solok.
Agaknya, atas perangai pejabat yang suka menghilang dikantor karena alasan yang tidak masuk akal, Pemkab. solok kemudian mengeluarkan kebijakan Sidakdengan membentuk 3 Tim yang selama seminggu akan turun melakukan evaluasi.
“ Ada tiga tim yang melakukan Sidak, yakni Tim untuk lingkungan Kompleks perkantiran di Arosuka, Tim yang turun ke kecamatan-kecamatan serta satu tim lagi sidak ke SKPD lainnya, “ kata Kepala Inspektorat Kab. solok Malfider, SH ketika menjawab Singgalang di sela sidak di Sekretariat DPRD, Rabu ( 7/9).
Malfider yang melakukan sidak bersama Asisten I Drs. suardi Batubara serta staf ahli Drs. Tamyus, TM, mengaku belum dapat menguukur tingkat kehadiran pns karena pihaknya masih bekerja.
“ Tapi gambarannya cukup baiklah, “ kata Malfider seraya berjalan ke SKPD lainnya untuk melakukan hal serupa.
Penilaian Kepala Inspektorat itu tampaknya memang tidak perlu pembuktian lantaran hari itu memang rata-rata pegawai dan terutama para kepala SKPD banyak yang hadir. Tetapi kesimpulan itu akan berbanding terbalik ketika sepekan menjelang lebaran. Para Kepala Dinas, Instansi dan kantor di daerah itu nyaris tidak tampak batang hidungnya. Konon mereka lari dan menghilang untuk menghindari wartawan yang dianggapnya selalu meminta menagih THR (Tunjangan Hari Raya). Saat itu, bisa dikatakan wartawan identik dengan uang keluar.
Begitu sempit pemikiran kepala dinas dan pejabat-pejabat daerah terhadap profesi wartawan. Kalaupun benar konsekwensinya begitu, kiranya sebuah hal yang manusiawi karena selama ini mereka (wartawan) adalah mitra bagi penyebarluasan informasi dan bahkan adakalanya mengharumkan namanya pula. Tetapi kenapa ketika lebaran tiba, wartawan seolah tak dibutuhkan benar.
“ Hari ini kepala dinas banyak hadir, karena ada instruksi untuk tidak boleh meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas, “ kata salah seorang pekerja jurnalistik yang enggan ditulis jatidirinya.
Berbeda suasananya sebelum lebaran, ada-ada saja akalnya untuk menghindari kantor bupati di Arosuka. Ada yang mengaku mengkuti rapat di Bukittingi selama sepekan baneneang. Bahkan ada yang ke Jakarta menjelang Lebaran tiba. Potret demikian menggambarkan betapa tidak bertuannya kantor Bupati solok di Arosuka.
Ditengarai, dari gambaran itulah kemudian Bupati Solok langsung mengeluarkan instruksi untuk melalkukan sidak sepekan terakhir. Bahkan untuk meninggalkan kantor, konon kepala dinas harus membuat surat izin khusus agar jelas kalau hilang tahu rimbanya, kalau hanyut jelas muaranya. Hehe..—
Tidak ada komentar:
Posting Komentar