Laman

06 Februari 2011


Dari Kunker Komisi A DPRD
BLUD-DBUM Payakumbuh Hebat

AROSUKA-Kunjungan kerja (Kunker) Komisi A DPRD Kabupaten Solok ke Kota Payakumbuh, Jumat (28/1) lalu, sepakat meniru gaya pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Usaha Mikro (DBUM) kota tersebut. Rombongan Komisi A DPRD menyatakan salut akan pengelolaan dan manajemen yang transparansi serta tidak banyak prosedur. Cukup agunan, pelaku ekonomi sebagai pemanfaat dana bergulir langsung membawa uang pinjaman guna memajukan berbagai usaha mikro untuk dikembangkan warga kota itu.

"Hebatnya pengelolaan dan prosedur y
ang tidak berbelit patut kita tiru dan diterapkan di daerah kita. Apalagi, manajemen terbuka bagi siapa pun pantas membuat BLUD dana bergulir maju pesat," kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Patris Chan, SH didampingi Ahmadrius, SH, seusai pertemuan dengan pengurus dan pembina BLUD-DBUM Payakumbuh.

Dikatakan, sektor industri yang terbuka luas di kota ini merupakan perbedaan mencolok dengan Kabupaten Solok. Sulitnya infrastruktur dan akses di nagari berjuluk markisa, berbanding terbalik dengan Kota Payakumbuh. Terlebih lagi, kota batiah, begitu julukan Kota Payakumbuh, usaha ekonomi mikro menjadi usaha primadona bak cendawan tumbuh sehabis hujan. Ini merupakan kelebihan daerah sendiri yang membedakannya dengan Kabupaten Solok. Meski begitu, kebijakan Pemko Payakumbuh dalam memajukan usaha mikro dan pelaku usaha kecil tidak salah untuk ditiru.

"Kebijakannya yang kita contoh, kenapa tidak," timpal Ahmadrius yang diamini Drs. Rusli Intan Sati.
Seperti dikemukakan Pengelola BLUD-DBUM Payakumbuh, Hendri Refdinal SE, sektor industri dan perdagangan merupakan serapan terbesar dalam menyerap dana bergulir yang disalurkan lembaganya. Hingga  Desember lalu, sudah ada 939 pelaku ekonomi mikro yang terlayani. Dimana jumlah pinjamannya mencapai  Rp9 Miliar lebih dari aset sebesar Rp19 miliar. Pelaku usaha yang menikmati pinjaman tidak saja terdiri dari pelaku pasar seperti pedagang, namun juga petani, peternak dan pelaku ekonomi kecil lainnya.
"Apapun usahanya asal sesuai prosedur kita berikan pinjaman. Paling besar pinjaman digulirkan mencapai Rp50 juta dengan pinjaman terendah Rp5 juta," tutur Hendri menambahkan.

Kemajuan yang dicapai BLUD-DBUM pantas diberi apresiasi. Karyawan kontrak yang ditunjang sarana dan fasilitas kerja, senantiasa memberikan layanan murah senyum kepada setiap peminjam. Boroh boleh terdiri dari sertifikat, BPKB dan agunan lainnya. Setiap peminjam, wajib mengikuti kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan. Hebatnya lagi, peminjam sebelum menerima pinjaman dilakukan survei terlebih dahulu. Petugas survei berhak memberikan keputusan terhadap layak atau tidaknya diberikan pinjaman.

"Ada karyawan kontrak dan PNS. Semuanya bertugas sesuai dengan job masing-masing," imbuh Hendri lagi.
BLUD-DBUM Kota Payakumbuh tidak besar dengan sendirinya. Penambahan modal dilakukan berbagai instansi terkait. Misalnya, bila ada dana bergulir dari pemerintah, tapi dana itu standby di Dinas Peternakan, Peternakan dan instansi lainnya, maka dana tersebut dikucurkan ke BLUD-DBUM. Tujuannya lembaga semakin banyak cadangan modal. Upaya satu pintu dalam pengelolaan ini menjadi kiat bagi Pemko Payakumbuh guna membesarkan lembaga bergulir tersebut. 
"Nah, cara seperti ini pula patut kita imitasi. Semuanya satu pintu, sehingga dengan sendirinya lembaga makin besar dan maju," timpal anggota komisi lainnya.


Sepanjang tahun 2010, kata Hendri, ratusan pelaku ekonomi dari berbagai sektor sudah dilayani. Pinjaman yang disalurkan bahkan sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tiap bulan, menunjukkan adanya peningkatan jumlah peminjam.Tak ayal. harus diterapkan sistem daftar tunggu.

Dijelaskan, dari Rp20 M dana yang beredar, selain sektor indag (industri perdagangan), juga beredar di tangan anggota koperasi sebanyak 3.850 orang, dimana total pinjamannya mencapai Rp6.005.389.645. Selain itu, pada pedagang pasar mencapai 212 pedagang, jumlah pinjaman senilai Rp2,1 M. Untuk sektor peternakan berjumlah 220 orang, dimana total pinjamannya mencapai Rp1,8 M. Kemudian, pada 46 petani beredar uang pinjaman senilai Rp800 juta.

"Kalau masa lalu, waktu krisis moneter, lembaga bergulir ini jadi impian pengusaha kecil," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, H. Sudirman Rusma menyatakan, BLUD-DBUM adalah lembaga bergulir yang memberikan kemaslahatan bagi warga kota. Betapa tidak, bunga pinjaman yang tergolong rendah menjadi salah satu tingginya peminat warga untuk melakukan peminjaman. Di samping itu, keseriusan pengelola dalam menata manajemen dan kemudahan persyaratan membuat warga lebih memilih BLUD-DBUM.
"Lamanya pengembalian bisa ditentukan peminjam sendiri. Paling lama adalah tiga tahun. Jadi, wajar saja warga berduyun-duyun melakukan peminjaman ke lembaga ini," sebutnya lagi.


Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Solok, H. Khairi Yusri menyebutkan, sistem pengelolaan BLUD-DBUM bagus dan terkelola. Sistem ini menjadikan lembaga itu semakin diminati warganya. Sementara, di Kabupaten Solok, masih belum tertata dengan optimal. Sehingga, cara-cara seperti itu perlu dilakukan dan diterapkan. Lebih dari itu, pengelolaan satu pintu dan tidak adanya tumpang tindih menjadikan lembaga semakin besar dan maju. Apalagi, keberadaan kantor milik sendiri dan terpisah dari kantor pemerintah menunjukkan pelayanan benar-benar baik.
"Artinya, kemajuan itulah yang akan kita serap," tukuk Khairi menyudahi-Yasrizal-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar