Distro Sipak Tekong Hadir Sebagai Bentuk Cendramata Minangkabau

Konsep pengembangan ekonomi kreatif oleh pemerintah telah diwujudkan dengan membuka bidang Industri Kreatif pada Kementrian Negera Pariwisata dan Industri Kreatif. Tetapi sesungguhnya respon masyarakat terhadap industri yang lebih mengandalkan intelektual ini sudah lama menjalar ditengah perekonomian yang kompetitif. Maka inisiatif dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung rencana pengembangan ekonomi kreatif , mestinya diikuti oleh komitmen pemerintah daerah untuk mendorong karakteristik atau identitas lokal sebagai daya tarik daerah itu sendiri.
Sejatinya, industri Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (intellectual property) menjadi nilai ekonomi tinggi. Ia sekaligus dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Sehingga ketika mengadopsi pengklasifikasian tersebut, tentulah saja bisnis kaos distro merupakan sebuah kreatifitas dalam sebuah industri sederhana.
Di Solok sendiri, persisnya di pinggir jalan Raya Solok-Padang, KM 7 Kelurahan Kajai, kenagarian Koto Baru, Kabupaten Solok, sejak semusim belakangan juga telah hadir Distro Sipak Tekong, yang memproduksi berbagai jenis T-Shirt dengan aneka logo dan gambar yang unik-unik.
“ Tetapi sebenarnya kita tidak melulu memproduksi Tshir dengan banyak gaya, tetapi juga menyediakan pakaian olahraga dan jaket. Pokoknya sesuai peasanaan, kita sediakan, “ terang Rijal Islamy, pengusaha Distro Sipak Tekong Solok yang lebih menjalankan perannya sebagai pemasaran saja.
Menurut Rijal, bisnis distro memang memiliki peluang yang baik. bahkan ternyata sangat banyak orang yang menjadikan T-shirt sebagai cendera mata atau pakaian kasual yang memang cocok untuk iklim. Tetapi sebenarnya yang menginsprirasi putra Saok Laweh, kecamatan Kubung Kabupaten Solok itu menekuni bidang sablon dengan berbagai ornament yang akan menegaskan cirri khas Distro sipak Tekong adalah karena melihat fenomena usaha kaos Dagadu dari Yogya,Joger dari Bali dan C-59 dari Bandung. “Salah satu keberhasilan mereka adalah karena mereka memiliki desain yang orisinil dan khas! Semua produksi itu identik dengan daerah mereka. Lantas, kenapa kita di sumatera Barat tidak mampu menghasilkan yang khas dan orisinil pula?, “ tutur ayah dua anak itu.
Darisitulah kemudian ia merenung dan kemudian menemukan ide yang pas untuk menentukan hasil produksinya agar identik dengan Sumatera Barat karena memiliki nuansa keminangannya.

Rijal Islamy menyebutkan, kunci sukses dalam bisnis sablon kaos adalah desain. kemampuan menciptakan desain-desain yang baik dan unik agar menempati posisi yang baik di mata konsumen menjadi penentu gerak usaha. Kejelian itu melihat trend itu penting jika ingin membangun brand atau merek sendiri.
Distro Sipak Tekong kedengaran memang unik. Kosa kata minang yang dipakai sejatinya sebuah jenis permanian anak nagari tempo doeloe. Lebih kratifi penampilan kaos produk sipak Tekong karena memakai logo kepala Kucing.
Rijal menyebutkan antara sepak tekong dengan hewan kucing dalam filosofinya memiliki korelasi makna. Sipak Tekong yang merupakan sebuah permainan anak nagari memiliki makna kegigihan mencari, sedangkan hewan kucing dalam pencariannya bisa menjadi teman bagi manusia, tetapi pada saat yang berbeda bisa menjadi buas tergantung kondisi saat itu.
“ Menyerupai kondisi hari ini, permainan sipak tekong dengan logo seekor kucing lebih mengandung makna kegigihan dalam berusaha. Tetapi dibalik itu kita sekaligus mengaktualisasikan tradisi minangkabau. Itulah yang kini menjadi brand bagi Distro Sipak Tekong, “ tutur Rijal Islamy ketika ditemui Singgalang di Distro sipak Tekong, Kajai Koto Baru, Jum'at (28/10).
Dari seluruh jenis produksi T-shirt Distro Sipak Tekong, untuk menjaga brand selalu dikaitkan dengan keunikan masa lalu, seperti halnya desain baru yang lucu dari produk sembalakon; Pucuak parancih, yang mengandung makna "Lamak Dek Awak Katuju dek Kambiang".
Kemudian desain "Sepeda Unto, bukan sapeda biaso". Kemudian Inyiak Balang, Sebutan masyarakat Minangkabau pada Harimau. Atau desain alang babega, merupakan salah satu binatang yang melambangkan keberanian. Namun di sisi lain elang dianggap musuh karena sering menangkap anak ayam. Alang babega berarti elang yang sedang berputar-putar mencari target. Saat ini, alang babega diartikan sebagai manusia yang sedang melansir mencari penghidupan.
Rizal memastikan hasil usaha distro akan sangat berbeda jika untuk ‘sekadar’ membuat sablon kaos biasa. Desain menurut Rijal menjadi tidak penting karena desain dapat diambil dari mana saja. Contohnya membuat merek-merek terkenal, atau sablon kaos untuk kepentingan instansi atau sekolah.
Desain kaos yang universal memang banyak diperjualbelikan di pasar atau toko mana saja karena sifatnya yang umum. Risikonya tentu harus bertarung dengan yang lain, apalagi harga kaos seperti ini bisa dibawah 20 ribu rupiah. Anda harus membuatnya dalam jumlah banyak agar skala ekonomis terpenuhi.
“ Kita umumnya menjual dengan harga standard an pas, masing-masing sebesar Rp 65.000 saja, “ katanya seraya menyebutkan bahan produksinya langsung dipasok dari Bandung dengan kualitas tinggi. Karena dalam soal kaos maupun mutu pengerjaan sablon, akan menentukan tingkat kepuasan konsumen
Kendati demikian, Rijal islamy tidak menafikan bahwa Pengusaha sablon kaos seharusnya menyadari tentang perkembangan fashion. Tanpa terus mengimbangi arah pasar mau seperti apa, sama halnya dengan melepas peluang yang ada di depan mata. Bagi para pemilik usaha sablon kaos, model distro sebenarnya hanyalah berupa penyesuaian belaka. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru yang berbeda dengan desain kaos sebelumnya.
Karena alasan sangat menjanjikan, terutama ketika melihat komunitas-komunitas yang hadir membentuk kelompok berdasarkan kesamaan tertentu. Komunitas ini biasanya mengambil jalan eksistensi, salah satunya lewat pembuatan kaos distro.
” Kaos Distro saat ini telah menjadi genre. Akan lebih baik kalau kemudian berkembang menjadi cendramata bagi daerah kita Di sumbatera Barat. Arah kita memang kesana, karena itu kita akan segera mendafkan hak patennya agar Distro sipak Tekong tidak di klaim sebagai produk orang lain, “ papar Rizal menyudahi. *****

Membicarakan Kepariwisataan di Jakarta

Setinggi-tinggi terbang bangau, kembalinya ke kubangan jua. Sejauh-jauh merantau, kampung halaman terbayang jua Sejauh-jauh merantau, adat Minang tetap digungguang dibaok tabang.Kecintaan perantau Kabupaten Solok di Jakarta kepada kampung halaman mereka ditunjukkan dengan kepedulian yang tinggi kepada negeri asal dan adat-budayanya. Aura kebudayaan dan primordial itu menggejala di Audotorium Bank Bukopin Jalan MT. Haryono Jakarta Selatan, saat dimana Ikatan Kekeluarga Kabupaten Solok (IKKS), Minggu (16/10), mengadakan halalbihalal yang dihadiri oleh Bupati Solok Syamsu Rahim.
Nuansa Minangkabau begitu kental, lebih menjelaskan atmosfir Kabupaten Solok ketika undangan disambut dengan tari pasambahan, siriah di carano.Momentum ini, setidaknya bagi IKKS lebih memberi makna bahwa, meski tinggal di rantau, warga Kabupaten Solok masih peduli dengan perkembangan dan selalu mengikuti setiap informasi dari kampung. Tersebab alasan itu, maka halal bihalal IKKS Jabotabek disisipi tema; semarak wisata Kabupaten solok menuju visit Indonesia Years 2012.
Hahal bi halal ikatan keluarga perantau itu untuk pertama kalinya pula mengurai masalah program pembangunan di Kabupaten solok, khususnya memperbincangkan prosfek kepariwisataan di daerah penghasil markisa itu, serta merta memotivasi Syamsu Rahim untuk mengekspose visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih.
Diantara deretan tokoh perantau itu sendiri, seperti Firdaus Oemar yang juga ketua IKKS, Marwan Paris Dt. Maruhun Saripado sekaligus sebagai ketua Solok Saiyo Sakato (S3), ketua DPP SAS, juga terlihat hadir Bupati Dharmasraya Ir. Adi Gunawan, Walikota Solok diwakili Sekda Suryadi Nurdal, SH, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Solok Syafri Dt. Siri Marajo dan Yustris Chan, SE, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Solok Drs. jasman, MM.
Bupati Solok Syamsu Rahim dalam suarangan itu menyebutkan bahwa potensi daerah yang dipimpinnya sangat besar dalam banyak sektor. Terutama dari aspek Sumber Daya Alam dan sektor Kepariwisataa. Hanya saja persoalan selama ini potensi tersebut belum dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga belum membawa manfaat terhadap perkembangan daerah dan masyarakat sendiri. “ Karena alasan itu, dalam penataan pembangunan 5 tahun ke depan, kita lebih mengedepankan visi menata kepemerintahan yang baik untuk mencapai kesejahteraan, “ sebut Syamsu Rahim.
Ada delapan misi untuk mencapai cita-cita tersebut, yang kelak akan dikerjakan secara terencana dan terintegrasi. Masalah pengembangan Kepariwisataan dalam kaitan itu termasuk diantara 8 prioritas pembangunan ke depan.

Banyak nagari di kabupaten solok, menurut Syamsu Rahim memiliki potensi yang berbeda. Semua itu belum tersentuh oleh tekhnologi lantaran banyak anak nagari yang meninggalkan kampung akibat merantau. Padahal filosofi karatau madang diuhulu, babuah baungo balun yang menggambarkan keinginan merantau karena dikampung berguna, itu sepenuhnya tidak benar kalau dikaitkan dengan kondisi kekinian masyarakat Kabupaten solok. “ Akibatnya banyak nagari-nagari yang tidak berkembang, karena semuanya merantau dan kemudian orang kampung menungguh hasil kiriman dari rantau, “ tutur Syamsu Rahim.
Atas fenomena itu pula, Bupati Solok kemudian dengan nada berkelakar menyatakan bahwa pemikiran merantau yang pernah di tulis Muchtar Naim dulu seharusnya ditinjau ulang agar masyarakat tidak meninggalkan kampung halamannya yang terlantar.
Banyak contoh nagari yang terlantar akibat merantau. seperti di nagari Siaro Aro, kecamatan IX Koto Sei Lasi. Akibat banyak ditinggal oleh warganya, sekitar 50 persen dari lahan produktif di nagari itu tidak tergarap.
Pula, Di bidang pariwisata demikian kenyataannya. Objek-objek kepariwisataan kabupaten solok yang menawan itu belum sepenuhnya bisa tergarap karena merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan padat modal. Untuk mengembangkannya perlu sentuhan investor. Sektor kepariwisataan ini, setidaknya sejajar dengan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan danau Singkarak.
“ Kalau semua potensi itu bisa dimaksimalkan, Kabuapten Solok merupakan daerah kaya. Kita memiliki block Singkarak yang banyak menyimpan Gas dan kemungkinan juga minyak, sumber air panas yang berpotensi untuk pengembangan geoternal, serta bahan tambang lainnya, seperti emas dan biji besi serta batu hijau “ sebut Syamsu Rahim sembari menggugah perantau yang berhasil agar ikut menanamkan investasinya di kampung halaman.
Halah bihalal yang berlangsung penuh kekerabatan itu juga ditingkahi dengan dialog interaktif yang dipimpin oleh DR. Lukman, M.Si. Putra nagari Paninggahan, kecamatan Junjung Sirih yang juga Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebutkan potensi kabupaten Solok memiliki banyak pekuang usaha yang membutuhkan keberanian untuk berinvestasi sebagai bentuk kecintaan perantau kepada Kampung halaman sendiri. Oleh karena itu, ia sangat respek terhadap upaya pemkab. Solok dalam pengembangan kepariwisataan untuk mencapai kesejahteraan.
Dukung MTQ Dharmasraya
Kehadiran Bupati Dharmasraya dalam pertemuan perantau Kabupaten Solok di Jakarta tentu pula bukan sesuatu yang membingungkan, karena secara histories dan Kultural Ir adi Gunaman, MM memiliki hubungan emosional yang tinggi dengan daerah penghasil beras itu. “ Saya memang lahir dan dibesarkan di Gunung Medan, tetapi kedua orang tua saya berasal dari Paninjauan (ibu) dan nagari aripan (bapak). Karena alasan itu saya bangga diundang dalam pertemuan perantau Kabupaten Solok ini, “ tutur Adi Gunawan.
Sebagai bagian dari perantau Kabupaten solok, Bupati Dharmasraya itu lantas meminta dukungan terhadap pelaksanaan helat akbar keagamaan tingkat Sumatera Barat yang dilaksanakan tanggal 21-27 November 2011.
“ Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Sumatera Barat akan di Kabupaten Dharmasraya, diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp14 miliar. Karena kita disana akan melaksanakan iven keagamaan bagi masyarakat sumatera Bagian Tengah, “ terang Adi Gunawan sembari membuka peluang bagi perantau Kabupaten Solok untuk membuka stand pameran di arena MTQ tersebut.
Ketua IKKS Firdaus Oemar maupun Bupati Solok Syamsu Rahim serta merta menyatakan dukungan atas pelaksanaan MTQ di dharmasraya tersebut. Syamsu rahim bahkan menyatakan keberhasilan MTQ itu sendiri secara moral lebih merupakan kesuksesan masyarakat dan daerah Kabupaten Solok sendiri.-

Isu Mutasi

Namanya saja isu, boleh di dengar, boleh tidak. Dengan serius atau bahkan sekedar basa-basi, dan atau tidak usah dipercaya sama sekali. Isu relatif mirip kabar burung. Bisa juga kabar angin yang dihembus sepoi-sepoi oleh orang per orang. Tetapi tidak masuk akal kalau kemudian isu menyangkut mutasi tidak dipercayai sama sekali. Apalagi isu tersebut bersumber dari orang yang berkompeten untuk melakukan pergeseran jabatan itu. Maka percaya atau tidak, isu mutasi, hari ini, memang tengah menghiasi atmosfir kepemerintahan Kabupaten solok. Meski volumenya tidak sebising isu resufle yang tengah mengoyak kuping sejumlah menteri di pemerintahan Presiden SBY.
Namun secara semangat, sepertinya isu mutasi menteri tentulah menjadi momen yang perlu ditangkap oleh Bupati solok Syamsu Rahim. Karena logikanya, pemilihan menteri yang salah berdampak besar terhadap penurunan kualitas kinerja presiden. Hal itu juga berlaku bagi Bupati, para kepala SKPD yang salah sangat berdampak bagi kesuksesan program dalam menjalankan Renstra dan Renja pada masing-masing Dinas yang dipimpinnya.
Kita tentu tidak boleh menuding satu persatu, atau kasus per kasus atas kelemahan SKPD dimaksud. Apalagi yang berkompeten dalam menilai soal ini hanya Kepala Daerah. Bupati dan Wakil Bupati solok yang bisa menentukan, berhasil atau tidaknya. Tetapi dari gambaran umum, rata-rata SKPD saat ini memang hanya sekedar menjalankan program konvensional. Hasilnya pun rata-rata air saja. Kepahitan ini harus dikatakan, untuk kemudian bisa melakukan evaluasi atau bahkan perombakan sekaligus.

Meski ada kepala SKPD yang bersikukuh menyoal tentang indikator apa yang dipakai untuk menentukan rancak tidaknya kinerja seseorang, atau instrument apa yang digunakan untuk mengatakan bagus atau kegagalan kepala SKPD, maka seharusnya bukan masyarakat yang menilai. Bahkan sebagai orang awam, masyarakat hanya bisa melihat tentang terobosan apa yang telah dilakukan hingga setahun lebih pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2010-2015?
Pertanyaan ini bisa lebih menggigit ketika membuka dokumen RPJMD Kabupaten Solok yang mengurai tentang rencana pengembangan kota Arosuka melalui program pembangunan jalan dua jalur di depan kantor Bupati Solok.

Untuk program yang kelak dibayangkan bakal menjadi proyek mercusuar ini, apakah pihak PU telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang nanti akan terkena dampak perluasan jalan? Pertanyaan berikutnya tentu soal sumber dana, tahapan pengerjaan dari fase ke fase dan bahkan soal jadwal peresmiannya pun, seharusnya sudah tergambar dalam Renstra dinas PU kabupaten Solok.

Ini baru satu rencana dari sekian banyak program yang menjadi obsesi Kepala Daerah yang di ketengahkan. Dari dinas lain pertanyaan serupa juga cukup relevan dipertanyakan, bahkan di persoalkan oleh kepala daerah sendiri. Pertanyaan itu tentu menyangkut Renstra (rencana strategis) dan Renja (Rencana Kerja) dalam 5 tahun ke depan itu. Dari pemotretan itu kelak akan diperoleh gambaran kesuksesan RPJMD itu sendiri, dan sekaligus akan tergambar kegagalan ketika materi renstra itu tidak tercapai. Untuk soal ini, tentu Bupati Solok akan lebih mengerti. Dan karena itu pula, yang bisa menentukan pilihan-pilihan atas perombakan pejabat dimaksud, pula adalah Bupati Solok sendiri.

Tetapi, apa benar penting dilakukan evaluasi? Mungkin perlu, mungkin pula tidak. Perlu, ketika komitmen tiada henti itu sudah dirasakan berhenti menyatu dengan kepala dinas bersangkutan. Apakah masih ada kesamaan tujuan untuk memperbaiki diri dankemudian sama-sama menjunjung tugas sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dan tidak perlu, ketika komitmen itu semakin tebal untuk bersama-sama memperbaiki daerah ini. Yang tahu soal ini, juga Bupati Solok.

Perkara evaluasi ini kembali mengemuka ketika dihadapan pegawai kantor Bupati Solok, sekali waktu, Syamsu Rahim pernah mewacanakan perombakan kabinetnya dengan tujuan memberi daya kejut terhadap kinerja para pejabat. Tetapi lantaran rencana perombakan itu hanya berlalu sebagai wacana dalam waktu yang tidak menentu, praktis keinginan Bupati solok itu kemudian berkembang menjadi sebatas isu.
Tetapi justru isu itulah yang meudian menjadi boomerang. Menurut anggota Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Ahmad Rius. SH, isu mutasi telah menghadirkan kegelisahan dilingkungan pejabat. Mereka bahkan seolah berada dibawah tekanan psykologis. Karena alasan itu, Ahmad Rius kemudian mengharapkan Bupati Solok mengarifi gejala itu.
“ Kalau benar akan dilakukan mutasi, atau merombak kepala SKPD, lakukan sekarang. Tetapi kalau tidak, beri juga kata-kata penyejuk. Tanpa statemen itu, wacana perombakan kabinet akan selalu menjadi isu, “ tutur ahmad Rius disepotong siang.

Tentu bukan tanpa argumentasi Politisi PAN itu mengeluarkan pendapat. Analisa terhadap kondisi terseut telah cukup mewakili ketidak nyamanan para kepala SKPD dalam bekerja. Mereka kebanyakan seolah berada dalam kepasrahan. Mereka cenderung berpikir kapan masanya akan diganti tagak. Anggapan itu kemudian melahirkan suasana kerja yang tidak enjoy. Mereka seolahberada dibawah tekanan psykologis..

Atas argumentasi itu, Ahmad Rius kemudian lebih menyarankan adanya kebijakan, atau bahkan bisa jadi keberanian Bupati Solok untuk segera melakukan atau tidak melakukan mutasi, tetapi tentu dengan mengeluarkan statemen yang bisa dijadikan pegangan untuk penanggulangan mental para pejabat. Jangan dibiarkan berlalu seperti sekarang ini, tergenang tidak hanyut, bahwa sudah hampir tiga bulan, selalu tersiar dari mulut ke mulut tentang isu mutasi ini. Kalau begini terus, kapan pembangunan akan terlaksana. Sementara mereka tetap dicemaskan oleh isu mutasi yang kemudian melahirkan sikap apatis

Jalan Dua Jalur Diatas Kertas

Tersusun rapi dan terstruktur, naskah Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok 2010-2015, memang terlalu indah dibanding puisi remaja yang sanggup menumbuhkan motivasi. Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok itu, dari essensi tendensi, lebih sekedar acuan pembangunan. Bahkan secara hakiki merupakan pondasi untuk mencapai kesejahteraan umat Kabupaten Solok.

Tetapi dalam perjalanan kepemerintahannya --Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok yang telah di kundang-kundang selama setahun lebih-- mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan, atau dalam bahasa langitnya disebut sebagai kelompok stake holder, ibaratnya seperti si bisu barasian manakala pengambil kebijakan itu sendiri -- terutama dikalangan pimpinan SKPD -- relatif tidak memaknai Visi, Misi dan Program kerja sebagai sebuah pijakan untuk melompat kesasaran utama pembangunan Kabupaten Solok.

Bukan tanpa argumentasi penilaian itu muncul, Bahkan asumsi sejumlah SKPD senantiasa bersikap skeptis pun didukung oleh analisa sejumlah sumber yang menjadi bagian dari SKPD itu sendiri.

Dengan mewanti-wanti agar jatidirnya tidak ditulis, sumber itu mengatakan bahwa kepala SKPD yang semestinya memiliki sikap responsif terhadap naskah kerja Bupati Solok itu, harusnya telah melakukan berbagai langkah inovatif guna memperlihatkan kreativitasnya sebelum akhirnya diakulumulasi menjadi penilaian kinerja.

Tetapi itulah dendang sendu di Arosuka hari ini, yang iramanya jelas tidak membangkitkan harmoni. Setidaknya genre itu dirusak oleh mental dan keangkuhan pimpinan SKPD yang cenderung menilai kualitasnya lebih baik dari ukuran rata-rata. Merasa hebat dibanding aparatur yang lain. Dan bahayanya,ketika ada kepala SKPD yang merasa hebat sendiri dan atau tidak ada orang yang cerdik dibanding dia, cenderung menanamkan anggapan bahwa Kepala daerah akan cemas kehilangan dirinya. Bupati bahkan akan malalok’an sakalok dulu kalau memang hendak mengganti yang dirinya.

Dalam kondisi seperti ini, tanpa bermaksud menilai kinerja kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Solok yang digadang-gadang paling mantap mengendalikan instansi pekerjaan umum, seharusnya bertanggung jawab atas perencanaan program Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Di Segala Bidang.
“ Paling tidak Dinas pekerjaan umum telah menyiapkan grand design pembangunan infrastruktur yg komprehensif dan berkelanjutan. Tetapi mana? Harusnya tersosialisasikan,” kata Yuslir Mkd. sati, penggiat LSM Lintang Fortuna yang kerap juga mengamati program infrastruktur di daerah itu.

Senada dengan Yuslir, sumber berkompeten pada dinas PU Kab. Solok lebih spesifik mengurai soal program jalan dua jalur antara Labuah Saiyo Sukarami sampai ke Pintu Angin Lubuk Selasih. Jalan sepanjang kurang lebih 7 Km yang membentang ditengah kota Arosuka itu kelak diharapkan menghadirkan tata letak ibu Kota kabupaten yang humanis.
“ Harusnya, bersamaan dengan pembukaan jalan By Pass Lubuk Selasih, PU juga menyiapkan program jalan dua jalur, lengkap dengan kerangka pembiayaan dan skedul pengerjaannya, “ jelas sumber tersebut.

Tersebab badan jalan dua jalur berada diatas Jalur Lintas Sumatera, tentulah pembiayaannya menjadi beban pemerintah pusat.Tidak mungkin program pengembangan jalan tersebut dibebankan kepada APBD kab.Solok atau propinsi Sumbar.
“ Program jalan dua jalur ini masuk dalam RPJMD Kabupaten solok. Tetapi setelah setahun, PU telah melangkah sejauh mana? Harusnya ini menjadi perhatian. Kalau tidak jangan dimasukkan dalam RPJMD kita, “ ulasnya.

Tendensi dari argumentasi tersebut sejatinya ingin menjelaskan bahwa pimpinan dinas PU harusnya melakukan terobosan baru untuk mengaplikasikan rencana program dimaksud. Pekerjaan umum dalam hal ini harus sering mengikuti konvensi regional Sumatera. Atau Pejabat PU melakukan jeput bola dengan mengusulkan pembiayaan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Sumbar.
“ Tetapi dia ke Jakarta, ke Jakarta juga. Hasilnya belum terlihat, “ sonsong Yuslir dalam kapasitasnya sebagai aktivis LSM.

Asumsi miring yang kemudian menimbulkan preseden kurang bagus terhadap pejabat dinas teknis itu sebanding lurus dengan sikap kebanyakan pejabat yang over confiden. Dengan tingkat kepercayaan diri yang berlebihan itulah akhirnya membuahkan kesan bahwa yang bersangkutan tidak akan bisa di bongkar pasang oleh kepala daerah karena satu paham yang melekat; tidak ada aparatur lain yang mampu menganggtikan posisinya kecuali dia.

Tetapi ironisnya, justru karena terlonsong menganggap diri hebat dan sok mantap, kinerjanya tak lebih serupa “lepas makan” saja. Perubahan yang selalu diharapkan secara signifikan ketika mengurai visi, misi dan program pembangunan, nyatanya masih tetap menjadi sebuah dokumen saja.

Ketika mencoba mengurai solusi atas persoalan ini, menurut salah seorang anggota DPRD kab. Solok Ahmad Rius, SH bahwa fenomenanya haruslah diarifi sebagai sebuah tekanan spikologis. Dinamika pikiran para pejabat di kabupaten Solok hari ini, sambung anggota Komisi A dari partai PAN itu adalah buah dari kecemasan atas isu perombakan kabinet. Akibatnya separoh pejabat berada dalam atmosfir kecemasan, sebagian lain justru over konviden. Merasa hebat sendiri. Ujung-ujungnya program yang dikembangkan seperti tergenang tidak hanyut.
“ Kalau memang harus mutasi atau merombak kabinet, ya lakukan sekarang. Bupati Solok jangan pernah mengulur-ngulur waktu untuk menjaga suasana bathin pejabat “ tutur Ahmad Rius.

Mengerucutkan persoalan kebidang pembangunan infrastruktur, instansi PU sebagai penanggu jawab program mestinya mampu mengejawantahkan khayalan kepala daerah yang telah dituangkan dalam visi-misi. Muara dari analisa demikian lebih menekankan bahwa pejabat PU dalam kaitan ini harusnya tidak memelihara sikap merasa hebat sendiri.
“ Diatas langit ada langit, jadi jangan merasa hebat sendirilah, “ tangkap ketua DPRD Kab. Solok Syafri Dt. Siri Marajo ketika dimintakan pendapatnya soal pejabat yang terkesan seperti rancak dilabuah.****

Jalan Lingkar Utara, Obsesi Yang Tergantung

Pembangunan jalan lingkar utara (North Ring Road) kota Solok boleh jadi merupakan obsesi pemerintah yang tergantung. Prasarana transportasi tersebut,yang dirancang sejak tahun 2005 lalu, hingga kini masih menjadi bengkalai yang tak berujung. Bahkan kesannya kian menyimpan dilemma ketika berbicara tentang realisasi pembebasan tanah masyarakat.

Kendati demikian, pemerintah kota solok di bawah kepemimpinan Irzal Ilyas Dt. lawikBasa- Zul Elfian justru merasa tertantang untuk menyelesaikan bengkalai dimaksud, sekalipun kesannya seperti meneruka lagi.

Pembangunan jalan lingkar utara yang kemudian dimasukkan dalam RPJMD kota Solok, ditargetkan dalam jangka waktu empat tahun ke depan itu bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas di dalam kota akibat tingginya jumlah kendaraan, pula sebagai jawaban dari tuntutan perkembangan kota itu sendiri. Kelak dibayangkan pembangunan jalan lingkar utara serta merta akan memicu terjadinya pengembangan pembangunan ke kawasan utara menyusul terjadinya dampak domino terhadap perekonomian masyarakat.

Jalan lingkar luar utara yang memotong kawasan Banda Pandung - Laing Pasir sepanjang 8,12 km dengan klasifikasi aspal beton selebar 28 meter, diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas terutama kendaraan bertonase tinggi yang selama ini melintas di kawasan kota.

Wakil Wali Kota solok Zul Elfian, SH. M.Si dalam serangkaian wawancara di studio V-Radio tanah Garam menyebutkan, bahwa pembangunan infrastuktur salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah. Untuk itu, dalam meningkatkan kemajuan dan perekonomian di Kota Solok. Pemerintah Kota berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

Program infrastruktur merupakan jawaban dari Pemko Solok untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kota. Salah satu infrastruktur yang sedang dilaksanakan yakni pembangunan Jalan Lingkar Utara

Pembangunan jalan lingkar utara, kata dia, digagas sebagai alternatif mengatasi kemacetan yang melintasi pusat kota Solok dan mengatasi kemacetan di dalam kota akibat peningkatan volume kendaraan.
“ Jalan lingkar utara juga bakal memacu pertumbuhan kawasan baru di wilayah utara kota solok seperti Bandar pandung, Kampung Jawa, nan Balimo serta Laing, “ beber Zul Elfian.

Jalan yang direncakanan 28 meter yang terdiri dari dua jalur dua arah dan empat lajur bakal dilengkapi dengan fasilitas median, taman, bahu jalan trotoar serta parker area berikut utilitas lainnya. Guna mewujudkan perencanaan tersebut dilakukan pembebasan tanah milik masyarakat seluas 8,12 kali 28meter.
Didampingi Kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Solok, Wakil Walikota Zul Elfian menambahkan pada tahun 2006 telah dilakukan pembebasan sepanjang 3,96 Km yang meliputi kawasan Bandar Pandung-simpang damar Laing. Kini tinggal pembebasan di kawasan Simpang Damar Laing-Laing pasir sepanjang 4,16 Km.

Selanjutkanya tahun 2007 telah dilakukan pembangunan pondasi jembatan (abutment) Bandar Pandung oleh dinas pprasarana Jalan Porpinsi Sumbar dengan biaya sebanyak Rp 1,6 Miliar. Tahun berikutnya (2008) juga telah dilaksanakan pembukaan trase jalan sepanjang 3,96 Km antara Bandar Pandung –Simpang Damar laing dengan biaya sebanyak Rp 2 miliar.

Selanjutnya tahun 2009 dengan memanfaatkan APBD Kota Solok sebesar Rp 4.9 miliar ditingkatkan pembangunan atas jembatan Bandar Pandung dengan konstruksi jembatan prestressing pracetak panjang bentar 60 meter dan lebar 9 meter.Kemudian tahun 2010 ini dilakukan perkerasan jalan lingkar sepanjang 550 meter antara Simpang Bandar Pandung-Gurun Bagan dengan dana sebanyak Rp 1,485 miliar.

Dengan pembangunan itu belum berarti prasrana jalan lingkar utara selesai. Kondisinya saat ini justru meninggalkan bengkalai yang perlu terus dikembangkan untuk menjadi efektif, seperti lanjutan pembangunan jembatan sepanjang 60 meter kali 9meter dengan perkiraan dana mencapai Rp 10,8 miliar.
Kemudian direncanakan juga pada tahun 2011 kelanjutan perkerasan jalan Simpang Bandar pandung-Simpang Damar Laing dengan dana mencapai Rp 21 miliar, berikut pembangunan lanjutan jalan dari Simpang Laing Damar menuju Simpang Laing Pasir sebesar dengan biaya Rp 29,127 miliar.

Wali kota Solok dikepsempatan terpisah menyebutkan pembangunan jalan lingkar utara dilakukan secara bertahaap dan berkelanjutan. Pengadaan dana terhadap infrastruktur tersebut diupayakan dari APBN serta APBD sumatera barat, disamping menggunakan APBD Kota Soloksendiri.

Wali Kota melihat dari aspek efektifitas dengan dibukanya jalan lingkar utara kota Solok akan memperlancar lalu lintas bagi angkutan berat karena tidak lagi melalui jalur depan balai kota Solok dari Bukittinggi ke Jakarta. Jalan lingkar juga akan mampu menciptakan sentra ekonomi di segala bidang dan tentu saja ke depan Jalintar bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kota Solok.

"Kalau kita bicara mengenai manfaatnya bagi masyarakat sangat luas sekali. Pembangunan Jalintar dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di wilayah utara. Dalam memandang suatu pembangunan kila harus obyektif," ujar Irzal Ilyas menyudahi. –

Peran DPRD Memaknai Semangat Konstitusi

Sentana Isu kepemerintahan yang baik menjadi jargon Bupati Solok Syamsu Rahim dengan Wakil Bupati Desra Ediwan Anan Tanur yang disematkan sebagai bagian dari visi dan misi pasangan kepala daerah tersebut, bukan lantas kemudian ‘kemesraan’ hubungan antara legislative dan eksekutif di Kabupaten Solok seakan menghilangkan pematang untuk mengaburkan makna antara ‘sawah’ dengan ‘bandar’.
“ Harmonisasi dibutuhkan dalam kerangka sinergitas untuk kemanjuan pembangunan, namun sense of critis dewan tetap menjadi andalan unntuk mengedepankan fungsi pengawasan. Muaranya juga kemudian untuk kemaslahatan daerah dan rakyatnya, “ kata ketua DPRD Kabupaten Solok Syafri Dt. Siri Marajo ketika berdialiog diruang kerjanya, sekali waktu.

Ketua DPRD yang akrab dipanggil angku oleh banyak kalangan ini sejatinya mempertegas bahwa kemesraan hubungan antar eksekutif dengan legislatif adalah suatu keharusan dan mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan. Amanat UU No.32 tentang Otonomi Daerah (Otoda), kedudukan legislatif dan eksekutif memiliki peran sama dalam membangun dan memajukan daerah.

Kendati begitu belum ada penilaian khusus dari publik tentang kinerja dewan di daerah itu, kecuali pandangan umum cenderung mengatakan rata-rata air. Bahkan belum ada standart baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi.

“ Legislasi itu sendiri adalah produk politik yang menjadi pilihan kebijakan dalam menentukan arah permasalahan kalau itu sudah dalam bentuk PERDA. Karena itu, sangat tidak elegan melakukan penilaian terhadap dewan tanpa adanya penelusuran kedalam, sama tidak baiknya menganggap miring terhadap keberadaan anggota DPRD Kabupaten Solok hari ini, “ jelas Asrul Tanjung, wakil ketua dari partai Demokrat itu seperti hendak menetralisir suasana bathin masyarakat.
Argumentasi Asrul Tanjung terkesan berlawanan arus dengan kenyataan bahwa dari seluruh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok -baik yang telah disahkan maupun yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD berasal dari inisiatif Pemerintah setempat. Ditengarai belum satupun Produk hukum yang berasal dari inisiatif DPRD Kab. Solok.

Tetapi sangat tidak masuk akal pula ketika Ranperda diajukan tanpa pembahasan yang membutuhkan energi ekstra dari dewan. Maka logikanya tanpa anggota legislative untuk membahas, menganalisa, mengintrodusir dan bahkan mengoreksi Rancangan peratruan tersebut sampai akhirnya ditetapkan menjadi produk hukum, tentulah tak kan berguna juga.Karena itu, sangat naïf kalau kemudian menyebutkan lemahnya fungsi anggota dewan yang terhormat itu.
Kondisi itu kian mempertegas bahwa DPRD sangat jelas perannya dalam memaknai semangat dari perubahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan kekuasaan legislasi kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut sangat melecut produktivitas DPRD Kab. Solok dalam menggunakan hak legislasinya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.

Karena alasan itu akan menjadi ironi manakala lembaga yang bertugas memproduk aturan namun diisi oleh orang-orang dengan pengalaman minim dibidangnya. Tetapi di Kabupaten Solok, kenyataan membuktikan bahwa kulaitas wakil rakyatnya relatif baik untuk menghindari penilaian rata-rata air. Kondisi itu terlihat dari output kinerja yang disuguhkan berbentuk aturan yang dihasilkannya banyak yang berorientasi pada pemenuhan solusi pemerintahan setempat. Kendati dari ke 35 anggota DPRD Kab. Solok tersebut tidak seluruhnya yang pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Tetapi dengan banyak belajar dan selalu menjadikan pengalaman adalah guru terbaik, maka kelangsungan peran wakil rakyat tercukupi.

“ Kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan kendala DPRD dalam menjalankan kekuasaan legislasinya. Sebab selama seseorang punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan terus meng up- grade diri dengan informasi, sebenarnya mereka akan mampu berkembang. Disitulah makna peningkatan SDM itu sesuangguhnya, “ kata Hendri Dunan S. Sos, politisi senior yang juga mantan calon walikota Solok itu.

SIDAK MENGUNGKAP MENTAL PEJABAT

Menindak lanjuti instruksi Bupati Solok soal kedisplinan pegawai perlu diawasi pasca lebaran Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Kabupaten Solok serta merta menurunkan 3 tim untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sepanjang pekan ini. Kebijakan melakukan sidak tersebut dilakukan emnyusul apel gabungan Pegawai di lingkungan Pemkab. Solok yang di gelar pada hari pertama kerja selepaas cuti bersama hari raya Idul Fitri.
Kendati dalam apel gabungan yang digelar Senin (5/9) terlihat tingkat kehadiran pegawai cukup mengembirakan, namun hal itu tampaknya belum mengundang keyakinan Bupati Solok sebagai symbol kuatnya kedisiplinan. Bahkan Syamsu Rahim saat itu justru memerintahkan agar dilakukan sidak guna memantau kehadiran pegawai.
Segaris dengan keinginan Syamsu Rahim, wakil Bupati Solok Desra Ediwan serta merta menyatakan ketidak pahamannya terhadap sikap sejumlah kepala SKPD yang suka menghilang sejak bulan ramadhan sampai menjelang lebaran.
“ Ini preseden buruk. Masa kepala Dinas, pimpinan SKPD menghilang menjelang lebaran. Kabarnya karena takut sama Wartawan, alasan apa itu?, “ tutur Desra Ediwan sambil menekankan tidak ada alasan bagi kepala dinas meninggalkan kantornya tanpa keterangan yang jelas.
Ders Ediwan me wanti wanti para pejabat pemegang eselonering itu agar bisa memberi teladan kepada bawahannya. Jangan karena alasan takut bersirobok dengan wartawan menjelang lebaran,terus menghilang dan sembunyi sembunyi. Padahal, menurut Desra Ediwan, saban waktu pergaulan pejabat justru dengan wartawan-wartawan itu. Artinya sudah jelas siapa yang menjadi wartawan di daerah ini.
“ Jangan takut kepada wartawan. Karena kita sudah sangat mengenal mereka yang selamaini menjadi mitra kita. Kenapa harus melarikan diri,” tutur wakil Bupati Solok.
Agaknya, atas perangai pejabat yang suka menghilang dikantor karena alasan yang tidak masuk akal, Pemkab. solok kemudian mengeluarkan kebijakan Sidakdengan membentuk 3 Tim yang selama seminggu akan turun melakukan evaluasi.
“ Ada tiga tim yang melakukan Sidak, yakni Tim untuk lingkungan Kompleks perkantiran di Arosuka, Tim yang turun ke kecamatan-kecamatan serta satu tim lagi sidak ke SKPD lainnya, “ kata Kepala Inspektorat Kab. solok Malfider, SH ketika menjawab Singgalang di sela sidak di Sekretariat DPRD, Rabu ( 7/9).
Malfider yang melakukan sidak bersama Asisten I Drs. suardi Batubara serta staf ahli Drs. Tamyus, TM, mengaku belum dapat menguukur tingkat kehadiran pns karena pihaknya masih bekerja.
“ Tapi gambarannya cukup baiklah, “ kata Malfider seraya berjalan ke SKPD lainnya untuk melakukan hal serupa.
Penilaian Kepala Inspektorat itu tampaknya memang tidak perlu pembuktian lantaran hari itu memang rata-rata pegawai dan terutama para kepala SKPD banyak yang hadir. Tetapi kesimpulan itu akan berbanding terbalik ketika sepekan menjelang lebaran. Para Kepala Dinas, Instansi dan kantor di daerah itu nyaris tidak tampak batang hidungnya. Konon mereka lari dan menghilang untuk menghindari wartawan yang dianggapnya selalu meminta menagih THR (Tunjangan Hari Raya). Saat itu, bisa dikatakan wartawan identik dengan uang keluar.
Begitu sempit pemikiran kepala dinas dan pejabat-pejabat daerah terhadap profesi wartawan. Kalaupun benar konsekwensinya begitu, kiranya sebuah hal yang manusiawi karena selama ini mereka (wartawan) adalah mitra bagi penyebarluasan informasi dan bahkan adakalanya mengharumkan namanya pula. Tetapi kenapa ketika lebaran tiba, wartawan seolah tak dibutuhkan benar.
“ Hari ini kepala dinas banyak hadir, karena ada instruksi untuk tidak boleh meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas, “ kata salah seorang pekerja jurnalistik yang enggan ditulis jatidirinya.
Berbeda suasananya sebelum lebaran, ada-ada saja akalnya untuk menghindari kantor bupati di Arosuka. Ada yang mengaku mengkuti rapat di Bukittingi selama sepekan baneneang. Bahkan ada yang ke Jakarta menjelang Lebaran tiba. Potret demikian menggambarkan betapa tidak bertuannya kantor Bupati solok di Arosuka.
Ditengarai, dari gambaran itulah kemudian Bupati Solok langsung mengeluarkan instruksi untuk melalkukan sidak sepekan terakhir. Bahkan untuk meninggalkan kantor, konon kepala dinas harus membuat surat izin khusus agar jelas kalau hilang tahu rimbanya, kalau hanyut jelas muaranya. Hehe..—