Jalan Dua Jalur Diatas Kertas

Tersusun rapi dan terstruktur, naskah Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok 2010-2015, memang terlalu indah dibanding puisi remaja yang sanggup menumbuhkan motivasi. Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok itu, dari essensi tendensi, lebih sekedar acuan pembangunan. Bahkan secara hakiki merupakan pondasi untuk mencapai kesejahteraan umat Kabupaten Solok.

Tetapi dalam perjalanan kepemerintahannya --Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok yang telah di kundang-kundang selama setahun lebih-- mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan, atau dalam bahasa langitnya disebut sebagai kelompok stake holder, ibaratnya seperti si bisu barasian manakala pengambil kebijakan itu sendiri -- terutama dikalangan pimpinan SKPD -- relatif tidak memaknai Visi, Misi dan Program kerja sebagai sebuah pijakan untuk melompat kesasaran utama pembangunan Kabupaten Solok.

Bukan tanpa argumentasi penilaian itu muncul, Bahkan asumsi sejumlah SKPD senantiasa bersikap skeptis pun didukung oleh analisa sejumlah sumber yang menjadi bagian dari SKPD itu sendiri.

Dengan mewanti-wanti agar jatidirnya tidak ditulis, sumber itu mengatakan bahwa kepala SKPD yang semestinya memiliki sikap responsif terhadap naskah kerja Bupati Solok itu, harusnya telah melakukan berbagai langkah inovatif guna memperlihatkan kreativitasnya sebelum akhirnya diakulumulasi menjadi penilaian kinerja.

Tetapi itulah dendang sendu di Arosuka hari ini, yang iramanya jelas tidak membangkitkan harmoni. Setidaknya genre itu dirusak oleh mental dan keangkuhan pimpinan SKPD yang cenderung menilai kualitasnya lebih baik dari ukuran rata-rata. Merasa hebat dibanding aparatur yang lain. Dan bahayanya,ketika ada kepala SKPD yang merasa hebat sendiri dan atau tidak ada orang yang cerdik dibanding dia, cenderung menanamkan anggapan bahwa Kepala daerah akan cemas kehilangan dirinya. Bupati bahkan akan malalok’an sakalok dulu kalau memang hendak mengganti yang dirinya.

Dalam kondisi seperti ini, tanpa bermaksud menilai kinerja kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Solok yang digadang-gadang paling mantap mengendalikan instansi pekerjaan umum, seharusnya bertanggung jawab atas perencanaan program Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Di Segala Bidang.
“ Paling tidak Dinas pekerjaan umum telah menyiapkan grand design pembangunan infrastruktur yg komprehensif dan berkelanjutan. Tetapi mana? Harusnya tersosialisasikan,” kata Yuslir Mkd. sati, penggiat LSM Lintang Fortuna yang kerap juga mengamati program infrastruktur di daerah itu.

Senada dengan Yuslir, sumber berkompeten pada dinas PU Kab. Solok lebih spesifik mengurai soal program jalan dua jalur antara Labuah Saiyo Sukarami sampai ke Pintu Angin Lubuk Selasih. Jalan sepanjang kurang lebih 7 Km yang membentang ditengah kota Arosuka itu kelak diharapkan menghadirkan tata letak ibu Kota kabupaten yang humanis.
“ Harusnya, bersamaan dengan pembukaan jalan By Pass Lubuk Selasih, PU juga menyiapkan program jalan dua jalur, lengkap dengan kerangka pembiayaan dan skedul pengerjaannya, “ jelas sumber tersebut.

Tersebab badan jalan dua jalur berada diatas Jalur Lintas Sumatera, tentulah pembiayaannya menjadi beban pemerintah pusat.Tidak mungkin program pengembangan jalan tersebut dibebankan kepada APBD kab.Solok atau propinsi Sumbar.
“ Program jalan dua jalur ini masuk dalam RPJMD Kabupaten solok. Tetapi setelah setahun, PU telah melangkah sejauh mana? Harusnya ini menjadi perhatian. Kalau tidak jangan dimasukkan dalam RPJMD kita, “ ulasnya.

Tendensi dari argumentasi tersebut sejatinya ingin menjelaskan bahwa pimpinan dinas PU harusnya melakukan terobosan baru untuk mengaplikasikan rencana program dimaksud. Pekerjaan umum dalam hal ini harus sering mengikuti konvensi regional Sumatera. Atau Pejabat PU melakukan jeput bola dengan mengusulkan pembiayaan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Sumbar.
“ Tetapi dia ke Jakarta, ke Jakarta juga. Hasilnya belum terlihat, “ sonsong Yuslir dalam kapasitasnya sebagai aktivis LSM.

Asumsi miring yang kemudian menimbulkan preseden kurang bagus terhadap pejabat dinas teknis itu sebanding lurus dengan sikap kebanyakan pejabat yang over confiden. Dengan tingkat kepercayaan diri yang berlebihan itulah akhirnya membuahkan kesan bahwa yang bersangkutan tidak akan bisa di bongkar pasang oleh kepala daerah karena satu paham yang melekat; tidak ada aparatur lain yang mampu menganggtikan posisinya kecuali dia.

Tetapi ironisnya, justru karena terlonsong menganggap diri hebat dan sok mantap, kinerjanya tak lebih serupa “lepas makan” saja. Perubahan yang selalu diharapkan secara signifikan ketika mengurai visi, misi dan program pembangunan, nyatanya masih tetap menjadi sebuah dokumen saja.

Ketika mencoba mengurai solusi atas persoalan ini, menurut salah seorang anggota DPRD kab. Solok Ahmad Rius, SH bahwa fenomenanya haruslah diarifi sebagai sebuah tekanan spikologis. Dinamika pikiran para pejabat di kabupaten Solok hari ini, sambung anggota Komisi A dari partai PAN itu adalah buah dari kecemasan atas isu perombakan kabinet. Akibatnya separoh pejabat berada dalam atmosfir kecemasan, sebagian lain justru over konviden. Merasa hebat sendiri. Ujung-ujungnya program yang dikembangkan seperti tergenang tidak hanyut.
“ Kalau memang harus mutasi atau merombak kabinet, ya lakukan sekarang. Bupati Solok jangan pernah mengulur-ngulur waktu untuk menjaga suasana bathin pejabat “ tutur Ahmad Rius.

Mengerucutkan persoalan kebidang pembangunan infrastruktur, instansi PU sebagai penanggu jawab program mestinya mampu mengejawantahkan khayalan kepala daerah yang telah dituangkan dalam visi-misi. Muara dari analisa demikian lebih menekankan bahwa pejabat PU dalam kaitan ini harusnya tidak memelihara sikap merasa hebat sendiri.
“ Diatas langit ada langit, jadi jangan merasa hebat sendirilah, “ tangkap ketua DPRD Kab. Solok Syafri Dt. Siri Marajo ketika dimintakan pendapatnya soal pejabat yang terkesan seperti rancak dilabuah.****

Jalan Lingkar Utara, Obsesi Yang Tergantung

Pembangunan jalan lingkar utara (North Ring Road) kota Solok boleh jadi merupakan obsesi pemerintah yang tergantung. Prasarana transportasi tersebut,yang dirancang sejak tahun 2005 lalu, hingga kini masih menjadi bengkalai yang tak berujung. Bahkan kesannya kian menyimpan dilemma ketika berbicara tentang realisasi pembebasan tanah masyarakat.

Kendati demikian, pemerintah kota solok di bawah kepemimpinan Irzal Ilyas Dt. lawikBasa- Zul Elfian justru merasa tertantang untuk menyelesaikan bengkalai dimaksud, sekalipun kesannya seperti meneruka lagi.

Pembangunan jalan lingkar utara yang kemudian dimasukkan dalam RPJMD kota Solok, ditargetkan dalam jangka waktu empat tahun ke depan itu bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas di dalam kota akibat tingginya jumlah kendaraan, pula sebagai jawaban dari tuntutan perkembangan kota itu sendiri. Kelak dibayangkan pembangunan jalan lingkar utara serta merta akan memicu terjadinya pengembangan pembangunan ke kawasan utara menyusul terjadinya dampak domino terhadap perekonomian masyarakat.

Jalan lingkar luar utara yang memotong kawasan Banda Pandung - Laing Pasir sepanjang 8,12 km dengan klasifikasi aspal beton selebar 28 meter, diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas terutama kendaraan bertonase tinggi yang selama ini melintas di kawasan kota.

Wakil Wali Kota solok Zul Elfian, SH. M.Si dalam serangkaian wawancara di studio V-Radio tanah Garam menyebutkan, bahwa pembangunan infrastuktur salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah. Untuk itu, dalam meningkatkan kemajuan dan perekonomian di Kota Solok. Pemerintah Kota berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

Program infrastruktur merupakan jawaban dari Pemko Solok untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kota. Salah satu infrastruktur yang sedang dilaksanakan yakni pembangunan Jalan Lingkar Utara

Pembangunan jalan lingkar utara, kata dia, digagas sebagai alternatif mengatasi kemacetan yang melintasi pusat kota Solok dan mengatasi kemacetan di dalam kota akibat peningkatan volume kendaraan.
“ Jalan lingkar utara juga bakal memacu pertumbuhan kawasan baru di wilayah utara kota solok seperti Bandar pandung, Kampung Jawa, nan Balimo serta Laing, “ beber Zul Elfian.

Jalan yang direncakanan 28 meter yang terdiri dari dua jalur dua arah dan empat lajur bakal dilengkapi dengan fasilitas median, taman, bahu jalan trotoar serta parker area berikut utilitas lainnya. Guna mewujudkan perencanaan tersebut dilakukan pembebasan tanah milik masyarakat seluas 8,12 kali 28meter.
Didampingi Kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Solok, Wakil Walikota Zul Elfian menambahkan pada tahun 2006 telah dilakukan pembebasan sepanjang 3,96 Km yang meliputi kawasan Bandar Pandung-simpang damar Laing. Kini tinggal pembebasan di kawasan Simpang Damar Laing-Laing pasir sepanjang 4,16 Km.

Selanjutkanya tahun 2007 telah dilakukan pembangunan pondasi jembatan (abutment) Bandar Pandung oleh dinas pprasarana Jalan Porpinsi Sumbar dengan biaya sebanyak Rp 1,6 Miliar. Tahun berikutnya (2008) juga telah dilaksanakan pembukaan trase jalan sepanjang 3,96 Km antara Bandar Pandung –Simpang Damar laing dengan biaya sebanyak Rp 2 miliar.

Selanjutnya tahun 2009 dengan memanfaatkan APBD Kota Solok sebesar Rp 4.9 miliar ditingkatkan pembangunan atas jembatan Bandar Pandung dengan konstruksi jembatan prestressing pracetak panjang bentar 60 meter dan lebar 9 meter.Kemudian tahun 2010 ini dilakukan perkerasan jalan lingkar sepanjang 550 meter antara Simpang Bandar Pandung-Gurun Bagan dengan dana sebanyak Rp 1,485 miliar.

Dengan pembangunan itu belum berarti prasrana jalan lingkar utara selesai. Kondisinya saat ini justru meninggalkan bengkalai yang perlu terus dikembangkan untuk menjadi efektif, seperti lanjutan pembangunan jembatan sepanjang 60 meter kali 9meter dengan perkiraan dana mencapai Rp 10,8 miliar.
Kemudian direncanakan juga pada tahun 2011 kelanjutan perkerasan jalan Simpang Bandar pandung-Simpang Damar Laing dengan dana mencapai Rp 21 miliar, berikut pembangunan lanjutan jalan dari Simpang Laing Damar menuju Simpang Laing Pasir sebesar dengan biaya Rp 29,127 miliar.

Wali kota Solok dikepsempatan terpisah menyebutkan pembangunan jalan lingkar utara dilakukan secara bertahaap dan berkelanjutan. Pengadaan dana terhadap infrastruktur tersebut diupayakan dari APBN serta APBD sumatera barat, disamping menggunakan APBD Kota Soloksendiri.

Wali Kota melihat dari aspek efektifitas dengan dibukanya jalan lingkar utara kota Solok akan memperlancar lalu lintas bagi angkutan berat karena tidak lagi melalui jalur depan balai kota Solok dari Bukittinggi ke Jakarta. Jalan lingkar juga akan mampu menciptakan sentra ekonomi di segala bidang dan tentu saja ke depan Jalintar bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kota Solok.

"Kalau kita bicara mengenai manfaatnya bagi masyarakat sangat luas sekali. Pembangunan Jalintar dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di wilayah utara. Dalam memandang suatu pembangunan kila harus obyektif," ujar Irzal Ilyas menyudahi. –

Peran DPRD Memaknai Semangat Konstitusi

Sentana Isu kepemerintahan yang baik menjadi jargon Bupati Solok Syamsu Rahim dengan Wakil Bupati Desra Ediwan Anan Tanur yang disematkan sebagai bagian dari visi dan misi pasangan kepala daerah tersebut, bukan lantas kemudian ‘kemesraan’ hubungan antara legislative dan eksekutif di Kabupaten Solok seakan menghilangkan pematang untuk mengaburkan makna antara ‘sawah’ dengan ‘bandar’.
“ Harmonisasi dibutuhkan dalam kerangka sinergitas untuk kemanjuan pembangunan, namun sense of critis dewan tetap menjadi andalan unntuk mengedepankan fungsi pengawasan. Muaranya juga kemudian untuk kemaslahatan daerah dan rakyatnya, “ kata ketua DPRD Kabupaten Solok Syafri Dt. Siri Marajo ketika berdialiog diruang kerjanya, sekali waktu.

Ketua DPRD yang akrab dipanggil angku oleh banyak kalangan ini sejatinya mempertegas bahwa kemesraan hubungan antar eksekutif dengan legislatif adalah suatu keharusan dan mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan. Amanat UU No.32 tentang Otonomi Daerah (Otoda), kedudukan legislatif dan eksekutif memiliki peran sama dalam membangun dan memajukan daerah.

Kendati begitu belum ada penilaian khusus dari publik tentang kinerja dewan di daerah itu, kecuali pandangan umum cenderung mengatakan rata-rata air. Bahkan belum ada standart baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi.

“ Legislasi itu sendiri adalah produk politik yang menjadi pilihan kebijakan dalam menentukan arah permasalahan kalau itu sudah dalam bentuk PERDA. Karena itu, sangat tidak elegan melakukan penilaian terhadap dewan tanpa adanya penelusuran kedalam, sama tidak baiknya menganggap miring terhadap keberadaan anggota DPRD Kabupaten Solok hari ini, “ jelas Asrul Tanjung, wakil ketua dari partai Demokrat itu seperti hendak menetralisir suasana bathin masyarakat.
Argumentasi Asrul Tanjung terkesan berlawanan arus dengan kenyataan bahwa dari seluruh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok -baik yang telah disahkan maupun yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD berasal dari inisiatif Pemerintah setempat. Ditengarai belum satupun Produk hukum yang berasal dari inisiatif DPRD Kab. Solok.

Tetapi sangat tidak masuk akal pula ketika Ranperda diajukan tanpa pembahasan yang membutuhkan energi ekstra dari dewan. Maka logikanya tanpa anggota legislative untuk membahas, menganalisa, mengintrodusir dan bahkan mengoreksi Rancangan peratruan tersebut sampai akhirnya ditetapkan menjadi produk hukum, tentulah tak kan berguna juga.Karena itu, sangat naïf kalau kemudian menyebutkan lemahnya fungsi anggota dewan yang terhormat itu.
Kondisi itu kian mempertegas bahwa DPRD sangat jelas perannya dalam memaknai semangat dari perubahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan kekuasaan legislasi kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut sangat melecut produktivitas DPRD Kab. Solok dalam menggunakan hak legislasinya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.

Karena alasan itu akan menjadi ironi manakala lembaga yang bertugas memproduk aturan namun diisi oleh orang-orang dengan pengalaman minim dibidangnya. Tetapi di Kabupaten Solok, kenyataan membuktikan bahwa kulaitas wakil rakyatnya relatif baik untuk menghindari penilaian rata-rata air. Kondisi itu terlihat dari output kinerja yang disuguhkan berbentuk aturan yang dihasilkannya banyak yang berorientasi pada pemenuhan solusi pemerintahan setempat. Kendati dari ke 35 anggota DPRD Kab. Solok tersebut tidak seluruhnya yang pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Tetapi dengan banyak belajar dan selalu menjadikan pengalaman adalah guru terbaik, maka kelangsungan peran wakil rakyat tercukupi.

“ Kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan kendala DPRD dalam menjalankan kekuasaan legislasinya. Sebab selama seseorang punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan terus meng up- grade diri dengan informasi, sebenarnya mereka akan mampu berkembang. Disitulah makna peningkatan SDM itu sesuangguhnya, “ kata Hendri Dunan S. Sos, politisi senior yang juga mantan calon walikota Solok itu.

SIDAK MENGUNGKAP MENTAL PEJABAT

Menindak lanjuti instruksi Bupati Solok soal kedisplinan pegawai perlu diawasi pasca lebaran Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Kabupaten Solok serta merta menurunkan 3 tim untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sepanjang pekan ini. Kebijakan melakukan sidak tersebut dilakukan emnyusul apel gabungan Pegawai di lingkungan Pemkab. Solok yang di gelar pada hari pertama kerja selepaas cuti bersama hari raya Idul Fitri.
Kendati dalam apel gabungan yang digelar Senin (5/9) terlihat tingkat kehadiran pegawai cukup mengembirakan, namun hal itu tampaknya belum mengundang keyakinan Bupati Solok sebagai symbol kuatnya kedisiplinan. Bahkan Syamsu Rahim saat itu justru memerintahkan agar dilakukan sidak guna memantau kehadiran pegawai.
Segaris dengan keinginan Syamsu Rahim, wakil Bupati Solok Desra Ediwan serta merta menyatakan ketidak pahamannya terhadap sikap sejumlah kepala SKPD yang suka menghilang sejak bulan ramadhan sampai menjelang lebaran.
“ Ini preseden buruk. Masa kepala Dinas, pimpinan SKPD menghilang menjelang lebaran. Kabarnya karena takut sama Wartawan, alasan apa itu?, “ tutur Desra Ediwan sambil menekankan tidak ada alasan bagi kepala dinas meninggalkan kantornya tanpa keterangan yang jelas.
Ders Ediwan me wanti wanti para pejabat pemegang eselonering itu agar bisa memberi teladan kepada bawahannya. Jangan karena alasan takut bersirobok dengan wartawan menjelang lebaran,terus menghilang dan sembunyi sembunyi. Padahal, menurut Desra Ediwan, saban waktu pergaulan pejabat justru dengan wartawan-wartawan itu. Artinya sudah jelas siapa yang menjadi wartawan di daerah ini.
“ Jangan takut kepada wartawan. Karena kita sudah sangat mengenal mereka yang selamaini menjadi mitra kita. Kenapa harus melarikan diri,” tutur wakil Bupati Solok.
Agaknya, atas perangai pejabat yang suka menghilang dikantor karena alasan yang tidak masuk akal, Pemkab. solok kemudian mengeluarkan kebijakan Sidakdengan membentuk 3 Tim yang selama seminggu akan turun melakukan evaluasi.
“ Ada tiga tim yang melakukan Sidak, yakni Tim untuk lingkungan Kompleks perkantiran di Arosuka, Tim yang turun ke kecamatan-kecamatan serta satu tim lagi sidak ke SKPD lainnya, “ kata Kepala Inspektorat Kab. solok Malfider, SH ketika menjawab Singgalang di sela sidak di Sekretariat DPRD, Rabu ( 7/9).
Malfider yang melakukan sidak bersama Asisten I Drs. suardi Batubara serta staf ahli Drs. Tamyus, TM, mengaku belum dapat menguukur tingkat kehadiran pns karena pihaknya masih bekerja.
“ Tapi gambarannya cukup baiklah, “ kata Malfider seraya berjalan ke SKPD lainnya untuk melakukan hal serupa.
Penilaian Kepala Inspektorat itu tampaknya memang tidak perlu pembuktian lantaran hari itu memang rata-rata pegawai dan terutama para kepala SKPD banyak yang hadir. Tetapi kesimpulan itu akan berbanding terbalik ketika sepekan menjelang lebaran. Para Kepala Dinas, Instansi dan kantor di daerah itu nyaris tidak tampak batang hidungnya. Konon mereka lari dan menghilang untuk menghindari wartawan yang dianggapnya selalu meminta menagih THR (Tunjangan Hari Raya). Saat itu, bisa dikatakan wartawan identik dengan uang keluar.
Begitu sempit pemikiran kepala dinas dan pejabat-pejabat daerah terhadap profesi wartawan. Kalaupun benar konsekwensinya begitu, kiranya sebuah hal yang manusiawi karena selama ini mereka (wartawan) adalah mitra bagi penyebarluasan informasi dan bahkan adakalanya mengharumkan namanya pula. Tetapi kenapa ketika lebaran tiba, wartawan seolah tak dibutuhkan benar.
“ Hari ini kepala dinas banyak hadir, karena ada instruksi untuk tidak boleh meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas, “ kata salah seorang pekerja jurnalistik yang enggan ditulis jatidirinya.
Berbeda suasananya sebelum lebaran, ada-ada saja akalnya untuk menghindari kantor bupati di Arosuka. Ada yang mengaku mengkuti rapat di Bukittingi selama sepekan baneneang. Bahkan ada yang ke Jakarta menjelang Lebaran tiba. Potret demikian menggambarkan betapa tidak bertuannya kantor Bupati solok di Arosuka.
Ditengarai, dari gambaran itulah kemudian Bupati Solok langsung mengeluarkan instruksi untuk melalkukan sidak sepekan terakhir. Bahkan untuk meninggalkan kantor, konon kepala dinas harus membuat surat izin khusus agar jelas kalau hilang tahu rimbanya, kalau hanyut jelas muaranya. Hehe..—

Yustris Chan:Pentingnya Inovasi Bagi Kepala SKPD

Krativitas dan inovasi sejatinya dua opsi yang tidak boleh dilengahkan ketika berhadapan dengan pembangunan. Kreativitas akan hadir ketika inovasi menyala dalam memori pikiran. Tuntutan itu sangat wajar berkembang, terlebih untuk seseorang yang tengah berada di kursi pengambil kebijakan. Dan tuntutan itulah yang dikemukakan oleh ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, SE ketika mengunyah-nguyah soal kualitas pejabat eselon II yang dipercaya mengendalikan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di daerah itu.
Tentunya bukan sesuatu yang berlebihan ketika ketua parlemen kota bareh itu mengemukakan kegundahannya. Bahkan nuansanya sangat normative manakala kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang menghendaki sebuah dinamika. Sekalipun untuk melakukan intervensi langsung terhadap pola kerja kepala SKPD itu tidak pas, tetapi untuk sebatas menggugah kenapa tidak?
“ Betapa kita ingin kepala SKPD itu meninggalkan cara kerja conventional. Harusnya ada inovasi, ada kreasi. Tidak bekerja sekedar lapeh makan lah, “ ujarnya nelangsa dalam harap yang jernih.
Ketua DPRD Kota Solok itu tidak mengeneralisir semua SKPD tidak memiliki inovasi. Tetapi kecendrungan bekerja berdasarkan apa yang tertulis guna menghabiskan anggaran yang tersedia, tanpa ada feet-back terhadap tupoksi yang bersankgutan, itulah yang menjadi kerisauan wakil rakyat yang juga ketua Partai Golkar Kota Solok itu.
Dihadapan sejumlah pekerja jurnalistik yang melakukan tugas liputan di kota yang terbelah oleh Batang Lembang itu, Rabu (2/2), sembari makan bersama di kedai nasi depan balai Kota Solok, ekspresi wajah politisi muda itu tidak dalam aura kamusflase ketika menyatakan kegundahannya terhadap kondisi kota Solok hari ini. Ia bahkan dengan suasana kebersamaan, mengaku ingin menumbuhkan dinamika dan kompetitif dalam mengembangkan kota Solok ke depan.
Banyak hal yang dapat dilakukan. Lebih-lebih dengan performance kepemimpinan Wali Kota Irzal Ilyas dan Wakil Walikota Zul Elfian yang aspiratif dan akomodatif, mestinya diarifi oleh kepala SKPD agar terus melakukan pengembangan kreativitas.
“ Kalau kemudian alasannya karena keterbatasan dana, itu sebuah keniscayaan. Tetapi kadang-kadang saya heran juga ketika mendengar kepala SKPD mengeluh soal dana-dana pembangunan. Kalau muaranya untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum, kenapa tidakdilaksanakan? Bukankah kita bekerja untuk rakyat?, “ tutur Yustri Can.
Ketua DPRD yang lebih suka mengembangkan diskusi dengan seluruh komponen masyarakat itu, termasuk wartawan. menyebutkan perkembangan Kota Solok berbanding terbalik dengan kondisi sosial masyarakat sekitar. Kondisi-kondisi terburuk itulah yang mengundang kegelisahannya untuk mulai menata lingkungan sebelum akhirnya berbicara soal kemajuan pembangunan itu sendiri.
“ Kita tidak bisa membantah kenyataan, ditingkat anak-anak sekarang, berapa banyak anak-anak usia sekolah yang melakukan kegiatan menyimpang, seperti mengisap lem, merokok. Mereka generasi muda, kita khawatir pada masanya nanti berprilaku lebih ekstrim. Itu sebuah gejala sosial yang perlu disikapi oleh banyak instansi, “ sebut Yustri Can.
Fenomena buruk itu kemudian menjadi catatannya untuk menggugah para pengambil kebijakan dan pihak berkompeten lainnya. Setidaknya di mulai dilingkungan terkecil, keluarga dan lingkungan. Sisakan waktu untuk menyibukkan diri mengurus generasi muda kota Solok.
Harapan itu tentunya bukan semata kepada eksekutif, ia juga mengetuk hati ninik-mamak, jangan hanya sibuk dengan pepatah-petitih. Semua elemen, DPRD, bahkan wartawan juga, harusnya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.
“ Kita ini kan bagian dari masyarakat. Harusnya kita ikut menggerakkan pemberdayaan ini. Karena alasan itulah pula, tahun 2011 ini DPRD Kota Solok mendorong setiap kelurahan memprogramkan aktivitas kepemudaan dengan menyetujui bantuan dana sebanyak Rp 25 juta per kelurahan untuk menghidupkan kegiatan itu sendiri, “ jelas Yustris Can.
Tentu saja tanpa kebersamaan program tersebut tidak akan jalan. Ia berharap setiap elemen di tingkat kelurahan mendorong terciptanya suasana edukatif dalam berbagai kegiatan pemuda. Seperti halnya di keluhrahan KTK, sebut ketua DPRD yang akrab dipanggil Boris itu, telah mengembangkan sasaran atau dojo beladiri Tae Kwon Do.
“ Banyak kegiatan kepemudaan yang perlu di tumbuhkan. Itu semua untukmengalihkan perhatian anak-anak terhadap kegiatan yang merugikan, “ sebutnya.
Tentu tidak sebatas kegiatan pemuda dan remaja itu yang diprioritaskan. Ketua partai Golkar Kota Solok itu juga melihat potensi lain di bidang pertanian. Kota Solok yang dikenal sebagai penghasil bareh Solok, kata dia, perlu dipelihara kulturnya.
“ Hakiki pembangunan harus menyeluruh, komprehensif. Kita tidak boleh mamaknai kemajuan pembangunan hanya dari aspek fisik saja, melainkan soal-soal kemasyarakatan juga penting dibenahi. Bahkan kita tidakingin disebut memakai kacamata kuda dalam menggerakkan pembangunan, “kata dia.
Selain soal sosial dan budaya masyarakat, terutama mengawasi prilaku anak-anak, Pemko Solok memalui instansi terkait juga menolong kaum petani dari belenggu tekhnologi tepat guna.
“ Petani membutuhkan arahan-arahan yang konstruktif. Disitulah gunanya pelopor. Ya, petani perlu diarahkan untuk mengembangkan budidaya, “ kata Boris lebih menekankan kepada peran organisasi-organisasi petani agar memiliki program-program pertanian yang secara langsung akan mengangkat pengetahuan petani itu sendiri.
Hampir dua jam bercerita di kedai nasi depan Balai kota solok, matahari diluar mulai miring ke Barat. Ketua DPRD Kota solok Yustris Can akhirnya “dilepaskan” oleh pekerja Jurnalistik di kota itu setelah mendapat banyak alasan untuk mengatakan bahwa kepala SKPD di Kota Bareh itu perlu direposisi agar tidak monoton dalam bersikap.****

Mengurai Kosentrasi Kunjungan Pasar Raya Solok

Kemacetan ternyata tidak hanya milik kota-kota besar. Kesemrawutan juga tidak identik dengan kota metropolitan. Kota-kota kecil seperti Solok, misalnya, juga tengah menikmati trend kemacetan. Pemerintah kota setempat, kelihatan seperti kewalahan atau bahkan bisa dikatakan ilang akal untuk mengurai kusut masai kondisi kota yang terkesan terus mengecil akibat pertambahan pengunjung. Suasana kota Solok hari ini, harusnya tidak serumit yang dibayangkan, sama tidak boleh mengatakan gampang untuk mengelolanya.

Kota Solok hari ini, saban sore hingga lepas waktu magrib, arus kendaraaan terus menguasai badan jalan. Sementara kebutuhan masyarakat akan transportasi terus meningkat. Kota Solok telah menunjukkan dirinya sebagai kota salah urus. Salah satu penandanya adalah kemacetan semakin tidak terbendung. Suasana itu semakin basilemak dengan lokasi parkir yang seolah berebut lahan dengan pedagang kaki lima kala sore menjeput kelam.
“ Sepertinya Pemkot Solok tidak bekerja ya? Kalaupun ada aktivitas, kecendrungannya mengikuti pola kerja konventional. Mengerjakan apa yang telah ada saja. Hampir tidak ada inovasi, “ aku Masrizal, salah seorang prantau Solok yang menyempatkan pulang kampung hari raya Idul Fitri tempo hari.

Ungkapan salah urus, tidaklah berlebihan. Sangat realitis, jika dihubungkan dengan sejumlah kesan yang diungkapkan oleh banyak pengunjung. Mereka umumnya menilai kemacetan Solok justru karena pejabat kota yang tidak cerdas dalam pengelolaan manajeman tata ruang kota. Bukan untuk mengungkap borok pemerintah kota, tetapi kenyataan mengatakan perkembangan warna kota tidak beranjak dari tahun ke tahun. Sebagai kota perdagangan, kota Solok mestinya mengusai pusat perbelanjaan di sejumlah titik yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Tidak melulu membangun fasilitas perbelanjaan di sekitar pasar raya Solok.

Tetapi kesan yang ada saat ini, dinamika kota Solok hanya di seputaran pasar Raya. Kalaupun menyebar hanya terlihat disepanjang pertokoan bundo kandung dengan segala persoalannya, termasuk areal parker yang tak berketentuan di pinggir jalan. Suasana seperti ini juga sudah menjadi kebiasaan di ruas Jalan Soekarno Hatta, Ratusan kendaraan terlihat antri hingga akhirnya membeku tiada gerak.

Terhadap desah buruk kota Solok, Wakil Wali Kota setempat Zul Elfian yang sengaja dijumpai di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu, mengaku bukan tidak gelisah dengan kondisi seperti itu. Ia bahkan sangt menyadari kota Solok tidak bisa diperbiarkan seperti itu tanpa adanya perbaikan dengan berbagai langkah cerdas.
“Kita senang kota solok berkeembang sebagai bentuk pergerakan perekonomian yang tinggi. Tetapi dibaliknya juga menyimpan kegelisahan terhadap kesemrawutan, “ kata Zul Elfian.

Untuk mengurai kusutnya arus transportasi di jantung kota yang berhimpitan dengan kemacetan lalu lintas, ke depan pihak pemko bakal membuka jalur simpang bioskop raya menuju stasiun keretapi.
“ Dengan alternative perluasan jalan lingkar pusat kota itu diharapkan kesemrawutan akan bergeser lapang, “ tuturnya.
Ditengarai, kesemrawutan kota solok juga dipicu oleh Pertambahan jumlah penduduk. Fenomena itu salah satunya disebabkan oleh faktor teori ada gula ada semut. Ketika gairah ekonomi semakin meningkat, akan memicu orang untuk datang mengadu nasib. Hal ini menimbulkan dampak adanya kepadatan penduduk, yang berimplikasi kepada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan.

Menjawab soal wacana penyebaran titik kosentrasi kunjungan pasar sampai ke wilayah terminal Bareh Solok, Wakil walikota Solok yang notabene mantan Aisten II Setdako setempat mengaku tetap terbuka program pengembangan kearah itu. Bahkan untuk mengakali tersumbatnya keramaian di seputar pasar raya, pihak pemo telah mencadangkan lahan seluas 1 hektar untukpengembangan pasar grosir di sebelah terminal bus yang seolah mati suri itu.
“ Kita ke depan memprogramkan pasar grosir di lahan 1 hektar yang telah dicadangkan untuk itu, “ paparnya.
Namun dengan pembangunan pasar grosir saja tentu belum mampu mengurai kusut masai pasar raya Solok yang melahirkan kesemrawutan di sepanjang pertokoan Bundo Kandung. Kondisi tak berketentuan itu juga dapat dirasakan di sepanjang jalan Soekarno hingga ke simpang denpal, sama kusutnya dengan jalur transpormasi arah ke air mati dan atau ke ruas Pandann ujung.
Kepadatan lalu lintas itu semakin mengkrital pada setiap bulan ramadhan danpuncaknya terjadi saat lebaran tiba. Suasana jantung kota Solok benar-benar berada di titik jenuh kemacetan.

Dalam suasana seperti itu, sangat kuat argumentasinya kalau kemudian ada yang menyebut aparat Pemko Solok seolah tidak bekerja. Pejabat Pemko Solok bahkan seperti gembira melihat kota yang penuh sesak dan seolah hanya ingin menyebut bahwa kota Solok benar-benar telah maju pesat.
Seyogyanya, dalam memaknai refleksi 1 tahun kepemerintahaan Wali Kota-Wakil Walikota Periode 2010-2015, Pemko Solok telah mulai memikirkan bagaimana mengurai kosentrasi kunjungan pasar raya kewilayah Terminal Bareh Solok dengan cara membenahi segitiga jalan protokol antara Pandai Air Mati ke Simpang Lampur Merah By Paas Simpang Rumbio – Simpang Pandan Ujung dan kembali ke jalan depan Bioskop Karia.
Dengan kebijakan membenahi jalan dimaksud menjadi ruas dua jalur, yang dikuatkan dengan penataan tata ruang wilayah, kelak diyakini dengan asendirinya para pedagang akan menyebar dan dengan sendirinya arus kunjungan konsumen juga akan terpecah dan tidak lagi terpusat di sekitar pasar raya Solok. Tapi kalaupun gagasan ini dianggap sebuah keniscayaan, setidaknya kita telah berpikir untuk perubahan kota Solok ke depan.

Kab.Solok Inginkan Tour De Singkarak Setara  Tour De Langkawi

Solok--Pemerintah Kabupaten Ssolok benar-benar ingin mengambil manfaat  ganda dari penyelenggaraan balap sepeda Internasional Tour de Singkarak  yang dijadwalkan berlangsung  tanggal 6 sampai 12 Juni 2011. Selain untukmenggairahkan dunia pariwisata dan olahraga balap sepeda sekaligus, paling tidak ajang olahraga bernuansa wisata itu dapat mengangkat daerah penghasil beras yang juga dikenal sebagai bumi markisa itu ke dunia International.

“ Ini ajang promosi yang sangat besar, rugi kita kalau tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Karena itu, kita tidak ingin lagi menyambut acara Tour De Singkarak seperti yang sudah-sudah, yang kesannya hanya sekedar mambayie hutang, atau sebatas menjalankan agenda pemerintah pusat, “ kata Bupati Solok Syamsu Rahim ketika membuka rapat pembentukan panitia lokal yang di inisiasi oleh dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten solok, Senin (7/3) di Arosuka.

Syamsu Rahim sampai begitu galigaman terhadap ajang balap sepeda itu lantaran melihat kenyataan bahwa Malaysia terkenal justru karena lebih oleh faktor promosi balap sepeda Tour De Langkawi. Atas pengalaman negeri Jiran itu, ketika Pemerintah Pusat telah menjadikan Tour De Singkarak sebagai kalender kegiatan kepariwisataan Indonedia, mestinya Kabuoaten solok bisa memaksimalkan promosi wisata dan segala keunggulan daerah ini.

“ Untukmencapai semua itu, kita ingin memformulasikan ivent balapsepeda Tour De Singkarak dengan kegiatan Festival Danau Kembar,” tutur Syamsu Rahim.

Inspirasi menjadikan Festival Danau Kembar untuk keramaian alek menyusul pembicaraan Bupati Solok syamsu Rahim di Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta. Bersama Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Solok Drs. Jasman, MM, sebut Syamsu Rahim, pihaknya bahkan menjanjaikan bonus khusus untuk pemenang Tour De Singkarak.

“ Kita telah menjajanjikan pemberian bonus untuk para juara balap, “ kata Bupati Solok.

Syamsu Rahim menyebutkan, dari hasil pertemuan di Kemenbudpar di Jakarta, kegiatan balap sepeda Tour De Singkarak bakal dikembangkan menjadi 7 Etape dan melalui 12 daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Khsusus etape terakhir, kosentrasi pembalab akan berada diwilayah Kabupaten Solok.

“ Kita maunya Tour de Singkarak setaraf dengan Tour De Langkawi di Malaysia. Salah satu syarat untuk itu harus melewati jalur balap sepanjang 2000 KM. Karena alasan itu, untuk Kabupaten Solok telah disepakati penambahan route dan serta finisnya dua kali, di Singkarak dan finish di Convention Hall Danau Diatas, “ papar Syamsu Rahim penuh optimistis.

Menyikapi pertambahan route itu, Bupati Solok selain mengharapkan pembentukan panitia lokal yang permanent, termasuk persiapan penyelenggaraan Festival Danau Kembar, pihak Dinas Pariwisata kabupaten Solok serta merta diinstruksikan melakukan survey jalan yang akan dilalui pembalab bersama instansi terkait, seperti Dinas PU, Polres dan Dinas Perhubungan Kabuapten Solok.

“ Jalur baru yang akan dileawati adalah wilayah Kapuak Sumani, terus ke Aripan, Laing, Panyakalan, terus ke Kubang Duo dan berakhir di Konvention Hall. Itu semua perlu persiapan matang, “ kata Bupati Solok.

Pembentukan Panitia Tour De Singkarak tingkat kabupaten solok itu  Dandim 0309 Solok, Asisten II H. Yunasman, SE, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Edisar SH, M,MH,  jajaran Kepolsian Kabupaten dan Kota Solok serta sejumlah kepala SKPD, Camat dan sejumlah organisasi Kepemudaan.

Menyambung harapan Bupati Solok, Kepala dinas Pariwisata Kabupaten solok Drs. Jasman MM meyakini ajang balap sepeda Internasional akan memberi pengaruh besar terhadap dunia kepariwsataan di Kabupaten Solok.Terlebih adanya komitmen untuk mensinergikan iven tersebut dengan festival danau kembar, semua keunggulan daerah Kabupaten Solok akan dikenal ke manca negara.

“ Kita harus menampilkan apa yang menjadi keunggulan daerah ini, seperti halnya Pariaman yang bakal mempersebahkan oyak Tabuik, serta Batu Sangkar dengan tradisi makannan Tradisional, “ papar Jasman ketika memimpin pembentukan Panitia Tour De Singkarak*****