27 Oktober 2011
Membicarakan Kepariwisataan di Jakarta
Setinggi-tinggi terbang bangau, kembalinya ke kubangan jua. Sejauh-jauh merantau, kampung halaman terbayang jua Sejauh-jauh merantau, adat Minang tetap digungguang dibaok tabang.Kecintaan perantau Kabupaten Solok di Jakarta kepada kampung halaman mereka ditunjukkan dengan kepedulian yang tinggi kepada negeri asal dan adat-budayanya. Aura kebudayaan dan primordial itu menggejala di Audotorium Bank Bukopin Jalan MT. Haryono Jakarta Selatan, saat dimana Ikatan Kekeluarga Kabupaten Solok (IKKS), Minggu (16/10), mengadakan halalbihalal yang dihadiri oleh Bupati Solok Syamsu Rahim.
Nuansa Minangkabau begitu kental, lebih menjelaskan atmosfir Kabupaten Solok ketika undangan disambut dengan tari pasambahan, siriah di carano.Momentum ini, setidaknya bagi IKKS lebih memberi makna bahwa, meski tinggal di rantau, warga Kabupaten Solok masih peduli dengan perkembangan dan selalu mengikuti setiap informasi dari kampung. Tersebab alasan itu, maka halal bihalal IKKS Jabotabek disisipi tema; semarak wisata Kabupaten solok menuju visit Indonesia Years 2012.
Hahal bi halal ikatan keluarga perantau itu untuk pertama kalinya pula mengurai masalah program pembangunan di Kabupaten solok, khususnya memperbincangkan prosfek kepariwisataan di daerah penghasil markisa itu, serta merta memotivasi Syamsu Rahim untuk mengekspose visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih.
Diantara deretan tokoh perantau itu sendiri, seperti Firdaus Oemar yang juga ketua IKKS, Marwan Paris Dt. Maruhun Saripado sekaligus sebagai ketua Solok Saiyo Sakato (S3), ketua DPP SAS, juga terlihat hadir Bupati Dharmasraya Ir. Adi Gunawan, Walikota Solok diwakili Sekda Suryadi Nurdal, SH, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Solok Syafri Dt. Siri Marajo dan Yustris Chan, SE, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Solok Drs. jasman, MM.
Bupati Solok Syamsu Rahim dalam suarangan itu menyebutkan bahwa potensi daerah yang dipimpinnya sangat besar dalam banyak sektor. Terutama dari aspek Sumber Daya Alam dan sektor Kepariwisataa. Hanya saja persoalan selama ini potensi tersebut belum dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga belum membawa manfaat terhadap perkembangan daerah dan masyarakat sendiri. “ Karena alasan itu, dalam penataan pembangunan 5 tahun ke depan, kita lebih mengedepankan visi menata kepemerintahan yang baik untuk mencapai kesejahteraan, “ sebut Syamsu Rahim.
Ada delapan misi untuk mencapai cita-cita tersebut, yang kelak akan dikerjakan secara terencana dan terintegrasi. Masalah pengembangan Kepariwisataan dalam kaitan itu termasuk diantara 8 prioritas pembangunan ke depan.
Banyak nagari di kabupaten solok, menurut Syamsu Rahim memiliki potensi yang berbeda. Semua itu belum tersentuh oleh tekhnologi lantaran banyak anak nagari yang meninggalkan kampung akibat merantau. Padahal filosofi karatau madang diuhulu, babuah baungo balun yang menggambarkan keinginan merantau karena dikampung berguna, itu sepenuhnya tidak benar kalau dikaitkan dengan kondisi kekinian masyarakat Kabupaten solok. “ Akibatnya banyak nagari-nagari yang tidak berkembang, karena semuanya merantau dan kemudian orang kampung menungguh hasil kiriman dari rantau, “ tutur Syamsu Rahim.
Atas fenomena itu pula, Bupati Solok kemudian dengan nada berkelakar menyatakan bahwa pemikiran merantau yang pernah di tulis Muchtar Naim dulu seharusnya ditinjau ulang agar masyarakat tidak meninggalkan kampung halamannya yang terlantar.
Banyak contoh nagari yang terlantar akibat merantau. seperti di nagari Siaro Aro, kecamatan IX Koto Sei Lasi. Akibat banyak ditinggal oleh warganya, sekitar 50 persen dari lahan produktif di nagari itu tidak tergarap.
Pula, Di bidang pariwisata demikian kenyataannya. Objek-objek kepariwisataan kabupaten solok yang menawan itu belum sepenuhnya bisa tergarap karena merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan padat modal. Untuk mengembangkannya perlu sentuhan investor. Sektor kepariwisataan ini, setidaknya sejajar dengan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan danau Singkarak.
“ Kalau semua potensi itu bisa dimaksimalkan, Kabuapten Solok merupakan daerah kaya. Kita memiliki block Singkarak yang banyak menyimpan Gas dan kemungkinan juga minyak, sumber air panas yang berpotensi untuk pengembangan geoternal, serta bahan tambang lainnya, seperti emas dan biji besi serta batu hijau “ sebut Syamsu Rahim sembari menggugah perantau yang berhasil agar ikut menanamkan investasinya di kampung halaman.
Halah bihalal yang berlangsung penuh kekerabatan itu juga ditingkahi dengan dialog interaktif yang dipimpin oleh DR. Lukman, M.Si. Putra nagari Paninggahan, kecamatan Junjung Sirih yang juga Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebutkan potensi kabupaten Solok memiliki banyak pekuang usaha yang membutuhkan keberanian untuk berinvestasi sebagai bentuk kecintaan perantau kepada Kampung halaman sendiri. Oleh karena itu, ia sangat respek terhadap upaya pemkab. Solok dalam pengembangan kepariwisataan untuk mencapai kesejahteraan.
Dukung MTQ Dharmasraya
Kehadiran Bupati Dharmasraya dalam pertemuan perantau Kabupaten Solok di Jakarta tentu pula bukan sesuatu yang membingungkan, karena secara histories dan Kultural Ir adi Gunaman, MM memiliki hubungan emosional yang tinggi dengan daerah penghasil beras itu. “ Saya memang lahir dan dibesarkan di Gunung Medan, tetapi kedua orang tua saya berasal dari Paninjauan (ibu) dan nagari aripan (bapak). Karena alasan itu saya bangga diundang dalam pertemuan perantau Kabupaten Solok ini, “ tutur Adi Gunawan.
Sebagai bagian dari perantau Kabupaten solok, Bupati Dharmasraya itu lantas meminta dukungan terhadap pelaksanaan helat akbar keagamaan tingkat Sumatera Barat yang dilaksanakan tanggal 21-27 November 2011.
“ Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Sumatera Barat akan di Kabupaten Dharmasraya, diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp14 miliar. Karena kita disana akan melaksanakan iven keagamaan bagi masyarakat sumatera Bagian Tengah, “ terang Adi Gunawan sembari membuka peluang bagi perantau Kabupaten Solok untuk membuka stand pameran di arena MTQ tersebut.
Ketua IKKS Firdaus Oemar maupun Bupati Solok Syamsu Rahim serta merta menyatakan dukungan atas pelaksanaan MTQ di dharmasraya tersebut. Syamsu rahim bahkan menyatakan keberhasilan MTQ itu sendiri secara moral lebih merupakan kesuksesan masyarakat dan daerah Kabupaten Solok sendiri.-
Isu Mutasi
Namanya saja isu, boleh di dengar, boleh tidak. Dengan serius atau bahkan sekedar basa-basi, dan atau tidak usah dipercaya sama sekali. Isu relatif mirip kabar burung. Bisa juga kabar angin yang dihembus sepoi-sepoi oleh orang per orang. Tetapi tidak masuk akal kalau kemudian isu menyangkut mutasi tidak dipercayai sama sekali. Apalagi isu tersebut bersumber dari orang yang berkompeten untuk melakukan pergeseran jabatan itu. Maka percaya atau tidak, isu mutasi, hari ini, memang tengah menghiasi atmosfir kepemerintahan Kabupaten solok. Meski volumenya tidak sebising isu resufle yang tengah mengoyak kuping sejumlah menteri di pemerintahan Presiden SBY.
Namun secara semangat, sepertinya isu mutasi menteri tentulah menjadi momen yang perlu ditangkap oleh Bupati solok Syamsu Rahim. Karena logikanya, pemilihan menteri yang salah berdampak besar terhadap penurunan kualitas kinerja presiden. Hal itu juga berlaku bagi Bupati, para kepala SKPD yang salah sangat berdampak bagi kesuksesan program dalam menjalankan Renstra dan Renja pada masing-masing Dinas yang dipimpinnya.
Kita tentu tidak boleh menuding satu persatu, atau kasus per kasus atas kelemahan SKPD dimaksud. Apalagi yang berkompeten dalam menilai soal ini hanya Kepala Daerah. Bupati dan Wakil Bupati solok yang bisa menentukan, berhasil atau tidaknya. Tetapi dari gambaran umum, rata-rata SKPD saat ini memang hanya sekedar menjalankan program konvensional. Hasilnya pun rata-rata air saja. Kepahitan ini harus dikatakan, untuk kemudian bisa melakukan evaluasi atau bahkan perombakan sekaligus.
Meski ada kepala SKPD yang bersikukuh menyoal tentang indikator apa yang dipakai untuk menentukan rancak tidaknya kinerja seseorang, atau instrument apa yang digunakan untuk mengatakan bagus atau kegagalan kepala SKPD, maka seharusnya bukan masyarakat yang menilai. Bahkan sebagai orang awam, masyarakat hanya bisa melihat tentang terobosan apa yang telah dilakukan hingga setahun lebih pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2010-2015?
Pertanyaan ini bisa lebih menggigit ketika membuka dokumen RPJMD Kabupaten Solok yang mengurai tentang rencana pengembangan kota Arosuka melalui program pembangunan jalan dua jalur di depan kantor Bupati Solok.
Untuk program yang kelak dibayangkan bakal menjadi proyek mercusuar ini, apakah pihak PU telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang nanti akan terkena dampak perluasan jalan? Pertanyaan berikutnya tentu soal sumber dana, tahapan pengerjaan dari fase ke fase dan bahkan soal jadwal peresmiannya pun, seharusnya sudah tergambar dalam Renstra dinas PU kabupaten Solok.
Ini baru satu rencana dari sekian banyak program yang menjadi obsesi Kepala Daerah yang di ketengahkan. Dari dinas lain pertanyaan serupa juga cukup relevan dipertanyakan, bahkan di persoalkan oleh kepala daerah sendiri. Pertanyaan itu tentu menyangkut Renstra (rencana strategis) dan Renja (Rencana Kerja) dalam 5 tahun ke depan itu. Dari pemotretan itu kelak akan diperoleh gambaran kesuksesan RPJMD itu sendiri, dan sekaligus akan tergambar kegagalan ketika materi renstra itu tidak tercapai. Untuk soal ini, tentu Bupati Solok akan lebih mengerti. Dan karena itu pula, yang bisa menentukan pilihan-pilihan atas perombakan pejabat dimaksud, pula adalah Bupati Solok sendiri.
Tetapi, apa benar penting dilakukan evaluasi? Mungkin perlu, mungkin pula tidak. Perlu, ketika komitmen tiada henti itu sudah dirasakan berhenti menyatu dengan kepala dinas bersangkutan. Apakah masih ada kesamaan tujuan untuk memperbaiki diri dankemudian sama-sama menjunjung tugas sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dan tidak perlu, ketika komitmen itu semakin tebal untuk bersama-sama memperbaiki daerah ini. Yang tahu soal ini, juga Bupati Solok.
Perkara evaluasi ini kembali mengemuka ketika dihadapan pegawai kantor Bupati Solok, sekali waktu, Syamsu Rahim pernah mewacanakan perombakan kabinetnya dengan tujuan memberi daya kejut terhadap kinerja para pejabat. Tetapi lantaran rencana perombakan itu hanya berlalu sebagai wacana dalam waktu yang tidak menentu, praktis keinginan Bupati solok itu kemudian berkembang menjadi sebatas isu.
Tetapi justru isu itulah yang meudian menjadi boomerang. Menurut anggota Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Ahmad Rius. SH, isu mutasi telah menghadirkan kegelisahan dilingkungan pejabat. Mereka bahkan seolah berada dibawah tekanan psykologis. Karena alasan itu, Ahmad Rius kemudian mengharapkan Bupati Solok mengarifi gejala itu.
“ Kalau benar akan dilakukan mutasi, atau merombak kepala SKPD, lakukan sekarang. Tetapi kalau tidak, beri juga kata-kata penyejuk. Tanpa statemen itu, wacana perombakan kabinet akan selalu menjadi isu, “ tutur ahmad Rius disepotong siang.
Tentu bukan tanpa argumentasi Politisi PAN itu mengeluarkan pendapat. Analisa terhadap kondisi terseut telah cukup mewakili ketidak nyamanan para kepala SKPD dalam bekerja. Mereka kebanyakan seolah berada dalam kepasrahan. Mereka cenderung berpikir kapan masanya akan diganti tagak. Anggapan itu kemudian melahirkan suasana kerja yang tidak enjoy. Mereka seolahberada dibawah tekanan psykologis..
Atas argumentasi itu, Ahmad Rius kemudian lebih menyarankan adanya kebijakan, atau bahkan bisa jadi keberanian Bupati Solok untuk segera melakukan atau tidak melakukan mutasi, tetapi tentu dengan mengeluarkan statemen yang bisa dijadikan pegangan untuk penanggulangan mental para pejabat. Jangan dibiarkan berlalu seperti sekarang ini, tergenang tidak hanyut, bahwa sudah hampir tiga bulan, selalu tersiar dari mulut ke mulut tentang isu mutasi ini. Kalau begini terus, kapan pembangunan akan terlaksana. Sementara mereka tetap dicemaskan oleh isu mutasi yang kemudian melahirkan sikap apatis
Namun secara semangat, sepertinya isu mutasi menteri tentulah menjadi momen yang perlu ditangkap oleh Bupati solok Syamsu Rahim. Karena logikanya, pemilihan menteri yang salah berdampak besar terhadap penurunan kualitas kinerja presiden. Hal itu juga berlaku bagi Bupati, para kepala SKPD yang salah sangat berdampak bagi kesuksesan program dalam menjalankan Renstra dan Renja pada masing-masing Dinas yang dipimpinnya.
Kita tentu tidak boleh menuding satu persatu, atau kasus per kasus atas kelemahan SKPD dimaksud. Apalagi yang berkompeten dalam menilai soal ini hanya Kepala Daerah. Bupati dan Wakil Bupati solok yang bisa menentukan, berhasil atau tidaknya. Tetapi dari gambaran umum, rata-rata SKPD saat ini memang hanya sekedar menjalankan program konvensional. Hasilnya pun rata-rata air saja. Kepahitan ini harus dikatakan, untuk kemudian bisa melakukan evaluasi atau bahkan perombakan sekaligus.
Meski ada kepala SKPD yang bersikukuh menyoal tentang indikator apa yang dipakai untuk menentukan rancak tidaknya kinerja seseorang, atau instrument apa yang digunakan untuk mengatakan bagus atau kegagalan kepala SKPD, maka seharusnya bukan masyarakat yang menilai. Bahkan sebagai orang awam, masyarakat hanya bisa melihat tentang terobosan apa yang telah dilakukan hingga setahun lebih pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2010-2015?
Pertanyaan ini bisa lebih menggigit ketika membuka dokumen RPJMD Kabupaten Solok yang mengurai tentang rencana pengembangan kota Arosuka melalui program pembangunan jalan dua jalur di depan kantor Bupati Solok.
Untuk program yang kelak dibayangkan bakal menjadi proyek mercusuar ini, apakah pihak PU telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang nanti akan terkena dampak perluasan jalan? Pertanyaan berikutnya tentu soal sumber dana, tahapan pengerjaan dari fase ke fase dan bahkan soal jadwal peresmiannya pun, seharusnya sudah tergambar dalam Renstra dinas PU kabupaten Solok.
Ini baru satu rencana dari sekian banyak program yang menjadi obsesi Kepala Daerah yang di ketengahkan. Dari dinas lain pertanyaan serupa juga cukup relevan dipertanyakan, bahkan di persoalkan oleh kepala daerah sendiri. Pertanyaan itu tentu menyangkut Renstra (rencana strategis) dan Renja (Rencana Kerja) dalam 5 tahun ke depan itu. Dari pemotretan itu kelak akan diperoleh gambaran kesuksesan RPJMD itu sendiri, dan sekaligus akan tergambar kegagalan ketika materi renstra itu tidak tercapai. Untuk soal ini, tentu Bupati Solok akan lebih mengerti. Dan karena itu pula, yang bisa menentukan pilihan-pilihan atas perombakan pejabat dimaksud, pula adalah Bupati Solok sendiri.
Tetapi, apa benar penting dilakukan evaluasi? Mungkin perlu, mungkin pula tidak. Perlu, ketika komitmen tiada henti itu sudah dirasakan berhenti menyatu dengan kepala dinas bersangkutan. Apakah masih ada kesamaan tujuan untuk memperbaiki diri dankemudian sama-sama menjunjung tugas sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dan tidak perlu, ketika komitmen itu semakin tebal untuk bersama-sama memperbaiki daerah ini. Yang tahu soal ini, juga Bupati Solok.
Perkara evaluasi ini kembali mengemuka ketika dihadapan pegawai kantor Bupati Solok, sekali waktu, Syamsu Rahim pernah mewacanakan perombakan kabinetnya dengan tujuan memberi daya kejut terhadap kinerja para pejabat. Tetapi lantaran rencana perombakan itu hanya berlalu sebagai wacana dalam waktu yang tidak menentu, praktis keinginan Bupati solok itu kemudian berkembang menjadi sebatas isu.
Tetapi justru isu itulah yang meudian menjadi boomerang. Menurut anggota Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Ahmad Rius. SH, isu mutasi telah menghadirkan kegelisahan dilingkungan pejabat. Mereka bahkan seolah berada dibawah tekanan psykologis. Karena alasan itu, Ahmad Rius kemudian mengharapkan Bupati Solok mengarifi gejala itu.
“ Kalau benar akan dilakukan mutasi, atau merombak kepala SKPD, lakukan sekarang. Tetapi kalau tidak, beri juga kata-kata penyejuk. Tanpa statemen itu, wacana perombakan kabinet akan selalu menjadi isu, “ tutur ahmad Rius disepotong siang.
Tentu bukan tanpa argumentasi Politisi PAN itu mengeluarkan pendapat. Analisa terhadap kondisi terseut telah cukup mewakili ketidak nyamanan para kepala SKPD dalam bekerja. Mereka kebanyakan seolah berada dalam kepasrahan. Mereka cenderung berpikir kapan masanya akan diganti tagak. Anggapan itu kemudian melahirkan suasana kerja yang tidak enjoy. Mereka seolahberada dibawah tekanan psykologis..
Atas argumentasi itu, Ahmad Rius kemudian lebih menyarankan adanya kebijakan, atau bahkan bisa jadi keberanian Bupati Solok untuk segera melakukan atau tidak melakukan mutasi, tetapi tentu dengan mengeluarkan statemen yang bisa dijadikan pegangan untuk penanggulangan mental para pejabat. Jangan dibiarkan berlalu seperti sekarang ini, tergenang tidak hanyut, bahwa sudah hampir tiga bulan, selalu tersiar dari mulut ke mulut tentang isu mutasi ini. Kalau begini terus, kapan pembangunan akan terlaksana. Sementara mereka tetap dicemaskan oleh isu mutasi yang kemudian melahirkan sikap apatis
Langganan:
Postingan (Atom)