Demokrat TIdak Intervensi Penempatan Pejabat

Arosuka--Partai pengusung Demokrat Kabupaten Solok, sebagai partai koalisi dalam pemenangan Bupati Syamsu Rahim - Wakil Bupati Desra Ediwan AT, pada Pilkada lalu, menyatakan tidak akan melakukan intervensi dalam menempatkan pejabat, terutama sekali pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan Januari 2011 ini. Partai lebih memilih dan bersikap menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin daerah itu. "Siapa yang diberi jabatan dan siapa yang duduk dalam OPD nanti, kami dari partai tidak ikutcampur. Sebab, itu merupakan hak prerogatif kepala daerah, sebagai pemimpin daerah," kata Ketua Partai Demokrat Kabupaten Solok, Asrul Tanjung S.Ag., di Arosuka, Rabu (12/1). Menurutnya, partai lebih banyak mengawal pemerintahan bupati dan wakil bupati. Tidak akan melakukan intervensi terlalu jauh, apalagi sampai membawa 'jagoan' untuk menduduki salah satu jabatan pada OPD yang baru saja ditetapkan sebagai Perda. Dikatakan, jabatan adalah amanah. Sehingga, yang patut memperoleh amanah tersebut tentu orang-orang yang kapabilitas, mempunyai dedikasi dan kualitas diri yang baik. Tidak saja itu, juga mempunyai pola pikir dan mental yang sehat guna membangun daerah serta memajukan daerah di masa mendatang."Siapa saja tidak ada soal untuk duduk dalam jabatan tersebut. Baik eselon II, III dan IV. Asalkan, punya kelebihan diri dan cakap sekaligus profesional di bidang. Kabupaten Solok membutuhkan figur pejabat yang berkualitas. Bukan figur asal bapak senang (ABS)," tukuk Asrul. Gonjang ganjing akan dilakukannya mutasi besar-besaran di kantor bupati santer terdengar. Malah, upaya nol kilometer diawali pada Januari. Pejabat yang tidak berkemampuan, siap-siap saja mundur. Dari pada dilengserkan, lebih baik instrospeksi diri. Daerah sangat membutuhkan pejabat yang bisa membawa perubahan bagi Kabupaten Solok untuk masa lima tahun mendatang."Kalau saya berpendapat, pertahankan saja pejabat yang ada itu. Tidak usah makan korban lagi," timpal Hendri Dunant, Anggota Komisi A DPRD itu. Katanya, mempertahankan pejabat yang ada tetap mengukur kinerja pejabat dimaksud. Bila dinilai mampu, kenapa mesti dibuang atau non job. Karena, proses karier seorang pejabat dalam sistem pemerintahan bukanlah semudah membalik telapak tangan. Ada aturan mainnya. Misalnya, mempunyai golongan, pangkat dan berbagai persyaratan lain semisal sertifikat atau jenjang karier bagi seorang PNS. "Kalau bagus, lebih baik dipertahankan. Tak bagus, baru diganti. Tapi, jangan melakukan pergantian lantaran pertimbangan emosi atau kedekatan. Karena, akan berimbas bagi kemajuan daerah. Mau cepat maju, pakailah pejabat yang muda dan enerjik. Tapi, kalau tidak, saya tidak berkomentar lagi lah," sebut politisi yang terkenal kritis itu.

Beras Mahal, Pupuk Payah

Arosuka--Harga beras yang kini terus merangkak naik, disambut gembira sejumlah petani di Kabupaten Solok. Naiknya harga kebutuhan pokok tersebut, otomatis berdampak pula pada produksi dan harga gabah. Sayang, harga gabah naik, sementara perolehan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi masih saja tergolong payah dan mencekik harganya. Kini, harga gabah di tingkat petani berkisar Rp7.400 per sukat. "Harga gabah di tingkat petani berkisar antara Rp7.400 sampai Rp9 ribu per sukat. Tergantung jenis berasnya. Kalau beras sokan asli Solok, tergolong mahal," kata Yemrizon, salah seorang petani di Talang, Selasa (11/1). Menurutnya, harga beras yang melambung naik membuat harga gabah naik juga. Ini sudah jelas menjadi hukum ekonomi dan bersifat sementara waktu. Walau, kemarin harga cabai naik pula harganya, sekarang giliran harga beras yang mencekik. Kenaikan harga beras memicu petani untuk turun ke sawah guna memelihara dan mempercepat masa panennya. "Berbicara harga gabah yang menggembirakan itu, kami petani masih juga berharap terutama kepada aparat pemerintahan kabupaten, bagaimana memperoleh pasokan pupuk bersubsidi. Kalau pupuk kurang akan berpengaruh pada produksi dan kualitas padi. Untuk itu, tolonglah kami petani ini," pintanya lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Ir. Darman ketika ditanya menyatakan, harga gabah yang terjadi di daerah itu, masih terbilang normal dan tidak begitu menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Katanya, harga gabah masih belum begitu menguntungkan kepada petani. Sebab, yang terjadi sekarang ini, baru harga beras. Sedangkan, harga gabah tidak terlalu mencolok dalam eskalasi kenaikan harga. Untuk Kabupaten Solok, sambung Darman lagi, ada sekitar 23.361 hektare lahan pertanian. Dengan produksi padi 310.233 ton per tahun. Dari lahan itu, semuanya belum bisa dikatakan sedang masa panen. Karena, masa petani turun ke sawah juga bervariasi dan terkesan tidak serentak.

BPM Harus Berbenah DirI

Arosuka--Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Solok harus berbenah diri dan lebih membuka diri. Sebab, banyaknya masalah PNPM dan dana revolving yang terjadi selama tahun 2010, meminta langkah dan inisiatif untuk memperbaiki diri, terutama sekali dalam medio tahun 2011 ini. Untuk itu, BPM lebih kreatif dan inisiatif dalam menyikapi masalah yang terungkap tersebut. Demikian harapan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Patris Chan SH usai melakukan pertemuan dengan pejabat BPM Kabupaten Solok, beberapa waktu lalu. Menurut Patris Chan, banyaknya masalah yang ditemukan pada PNPM dan pengguliran dana revolving jelas menjadi bumerang nantinya bagi perkembangan daerah. PNPM dan revolving merupakan program nasional yang patut disukseskan dan didukung semua stakeholder yang ada. "Kalau bisa kita belajar ke daerah lain seperti Kota Payakumbuh yang mana penyaluran dan sistem pendistribusian serta manajemennya terbilang baik. Apa salahnya kita meniru kalau itu membawa kebaikan pada kita," tutur mantan Walinagari Cupak ini di Arosuka, Selasa (18/1). Ditambahkan, masalah PNPM khususnya di Kecamatan X Koto Diatas memerlukan penanganan bersama. Begitu juga dana revolving sekitar Rp300 juta masih berada pada kelompok dan anggota masyarakat. Dana itu macet dan belum bisa dicicil kelompok diduga karena belum bagusnya sistem yang dimiliki. Sehingga, terjadi kemacetan dalam pengembalian uang negara itu. Sementara, dana tersebut digulirkan untuk membantu masyarakat agar bisa tingkat kesejahteraannya jadi baik. "Kita akan ke Kota Payakumbuh melakukan tukar informasi sekaitan masalah PNPM dan revolving. Kita juga akan melibatkan BPM Kabupaten Solok," imbuh Patris Chan. Dana revolving hampir bermasalah di semua nagari di kabupaten ini. Umumnya, persoalan muncul karena ketidaksiapan sistem dan petugas dalam mengucurkan dana itu. Diharapkan, tahun ini tidak ada lagi masalah serupa mengemuka.

Kasus Cerai Tinggi di Kab. Solok

Solok--Kasus perceraian dua tahun terakhir di Kabupaten Solok terus menunjukkan peningkatan signifikan. Tingginya kasus ini lantaran masalah ekonomi menjadi pemicunya. Akibatnya, rumah tangga disharmonisasi serta berujung cerai di pengadilan agama.

"Yang banyak menggugat cerai adalah sang istri. Penyebabnya, suami dituding tak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga," sebut Ketua Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Solok, Drs. H. M. Nasir S. MHI., di Kotobaru, Selasa (18/1). Dikatakan, peningkatan kasus perceraian terjadi sekitar 50 persen dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010 lalu. Peningkatan itu merupakan ancaman serius terhadap keutuhan rumah tangga, apalagi yang melakukan gugat adalah kaum istri atau ibu-ibu. Ini juga menjadi persoalan serius bagi suami yang dinyatakan tidak mampu menafkahi rumah tangganya..

“Terjadinya perceraian erat kaitannya dengan masalah kemiskinan," tutur M. Nasir menambahkan.

Dijelaskan, persoalan ekonomi yang semakin hari terus semakin meningkat menjadi beban bagi kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi, kemiskinan dapat pula dikatakan sebagai biang dari munculnya masalah cerai. Selain itu, suami belum mampu menggenjot kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mengajukan gugatan cerai, apalagi biaya hidup yang kian tinggi.

Di samping itu, perceraian akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak begitu menonjol. Begitu juga penyebab lain seperti masalah perselingkuhan tidak begitu dominan menjadi pemicu cerai.

Yang paling dominan justru masalah ekonomi tadi. Bila diperkirakan, 70 persen kasus perceraian adalah murni akibat ekonomi. Kemudian, 20 persen merupakan kasus KDRT dan 10 persennya lagi lantaran kasus biasa seperti campur tangan pihak ketiga.

"Tahun 2009 ada 290 kasus cerai. Tahun 2010 naik menjadi 416 kasus. Diharapkan, tahun ini kasus perceraian bisa ditekan jumlahnya. Ini harapan kita," pintanya.

Sebelum Dipindahkan, Hitung Aset Panti Andam Dewi

Arosuka--Persoalan pemindahan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi, Sukarami, Kabupaten Solok, harus disikapi Pemkab dengan secara sungguh-sungguh. Bila perlu, Pemkab lebih proaktif menyikapinya. Sebelum pemindahan dilakukan, sebaiknya Pemkab menghitung semua nilai aset PSKW Andam Dewi dan setelah itu baru dilakukan teknis bagaimana cara pemindahan dan pembiayaannya. "Menghitung aset panti harus dilakukan dulu. Kemudian, baru menghitung pula anggaran lokasi baru. Kalau ada selisih, maka kita akan carikan jalan keluarnya," tutur Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumbar, Israr Jalinus di Arosuka, baru-baru ini. Dijelaskan, aset panti sangat besar sekali. Ini patut kita hargai dan harus dihitung supaya ada kejelasannya. Pentingnya menghitung aset tersebut, akan memudahkan proses bagi kelanjutan pembangunan PSKW Andam Dewi. Untuk itu, diminta kepada Pemkab Solok, dalam hal ini Asisten I Setdakab Suardi Batubara mencermati dan melakukan koordinasi dengan jajaran dinas terkait."Jangan asal berkomentar saja," imbuh Israr menambahkan. PSKW Andam Dewi adalah UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Asetnya jelas menjadi aset provinsi. Keberadaan panti tersebut, sebetulnya tidak menjadi persoalan jika tidak terjadi pengembangan ibukota kabupaten. Persoalan panti juga sudah lama dan belum juga menuai jalan keluarnya. Diharapkan, dengan adanya gerakan cepat Pemkab Solok, pemindahan panti bisa segera direalisasikan. Apalagi, sudah terbentuknya tim kecil yang dibentuk Pemprov Sumbar, beberapa waktu lalu.

OP Jangan Sebatas Pelepas Tanya

Arosuka--Meski Pemkab Solok tengah menggelar operasi pasar (OP) di sejumlah nagari, namun pelaksaan operasi tersebut masih dinilai belum menyentuh semua nagari. Malah, OP baru sebatas pelepas tanya saja, sehingga warga yang berada di nagari tersuruk belum menerima dan menikmati layanan OP itu. Demikian dikemukakan Ketua DPRD Solok, Syafri Dt. Siri Marajo di Arosuka, Jumat (21/1). "OP sudah digelar, tapi belum merata. Mestinya, Pemkab bersama jajarannya melakukan OP juga di nagari-nagari yang sulit diakses. Karena, warga yang merasai sekali itu berada di nagari-nagari yang terisolir," kata politisi Golkar ini. Disebutkan, OP baru dilakukan di Pasar Talang, Cupak, Guguak dan Surian. Sementara, di nagari lain yang patut diprioritaskan untuk dilaksanakan OP belum dilakukan sampai sekarang. Sejatinya, Pemkab lebih mengutamakan di nagari seperti di Sirukam, Tigo Lurah, dan nagari lainnya," tegas Dt. Siri. OP seperti beras, gula, dan kebutuhan sembako lainnya memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Apalagi, harga kebutuhan itu sekarang harganya melonjak tajam. Akibatnya, warga tapakiak dengan adanya lonjakan harga yang begitu tajam. Dengan adanya OP, setidaknya bisa membantu dan meringankan beban masyarakat, terutama sekali masyarakat miskin. Kabupaten Solok masih memiliki warga miskin. "Di daerah ini masih banyak warga miskin kita. Harusnya, OP lebih diprioritaskan kepada nagari yang angka kemiskinannya cukup tinggi," pinta Dt. Siri menambahkan. Untuk itu, diimbau OP lebih memetakan terlebih dahulu supaya pelaksanaannya tepat sasaran. Lagi pula, OP digelar untuk lebih membantu keluarga kurang mampu. Kapan perlu, OP merata diberlakukan di nagari-nagari. Di samping itu, kepala dinas diimbau untuk turun ke bawah serta mengamati kondisi masyarakatnya. Tidak zamannya lagi seorang pejabat duduk di belakang meja dan bergaya-gaya di kursi empuknya. Namun, lebih didambakan jemput bola agar mengetahui betul kondisi yang sedang dialami masyarakatnya."Jangan pejabat terkait seperti Dinas Koperindag, Pertanian, Bagian Perekonomian duduk-duduk saja. Tapi, betul-betul turun ke bawah," sebutnya.

Sudah Saatnya Kab. Solok Miliki Terminal

Arosuka--Sudah saatnya Kabupaten Solok miliki terminal representatif yang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab setempat. Terminal tidak saja untuk bus umum, tapi juga disediakan bagi terminal truk bermuatan berat atau sedang, sehingga pengawasan barang dan muatan akan lebih terkendali. "Terminal sangat penting bagi kita. Kawasan Talang sangat cocok sekali untuk didirikan terminal," kata Drs. Nazar Bakri, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Rabu (19/1).

Dijelaskan, selama ini terminal kabupaten bergabung di Kota Solok, yakni Terminal Bareh Solok. Sementara, terminal punya Pemkab belum ada sampai sekarang. Sehingga, kendaraan yang lalu lalang baik jenis bus, truk maupun kendaraan angkutan barang lainnya terkesan melintas saja di daerah ini. Padahal, bila sudah ada terminal banyak manfaat yang bisa diraup bagi kepentingan daerah dan masyarakat."Paling tidak bisa untuk pendapatan daerah," kata Nazar menambahkan.

Selain itu, mendesaknya keberadaan terminal juga menjadi suatu kebutuhan. Kepadatan arus dan lalu lintas di sepanjang jalan daerah ini memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang ekstra. Karena, truk pengangkut batubara, CPO, dan lainnya harus ditertibkan, terutama soal jumlah tonase yang kerap kali melebihi jumlah dari ketentuan.

Di samping itu, terpal sebagai pelindung muatan yang digunakan terkadang dilakukan secara asal-asalan. Akibatnya, muatan yang diangkut seperti batubara masih saja terlihat berserakan di jalanan. Ini sangat mengganggu dan membahayakan bagi keselamatan pengguna kendaraan lainnya."Salah satu fungsi terminal itu nanti, ya untuk mengecek semua kondisi truk. Mulai dari muatan yang diangkut sampai pengaman berupa terpal. Pokoknya banyak gunanya," imbuhnya.***

Rp 1 Miliar Untuk Convention Hall

Arosuka---Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan sektor kepariwisataan disambut positif oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Sambutan itu terbaca dari alokasi dana pengembangan infrastruktur convention hall Danau Diatas sebesar Rp 1 Miliar.

“ Dana itu dialokasikan dalam APBD Sumbar tahun 2011 guna renovasi fasilitas Convention Hall, seperti cottage dan villa-vilay yang ada, “ ujar anggota DPRD Sumbar Ir. Israr Jalinus ketika ditemui di gedung DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Rabu (19/1).

Menurut Anggota Komisi III Bidang Pembangunan yang juga ketua Fraksi PAN di lembaga DPRD Sumbar ini, bidang kepariwisataan di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solok memiliki potensi yang besar. Kekayaan alam dan segala bentuk objek wisata itu merupakan asset yang harus dikembangkan melalui sentuhan pembangunan infrastruktur. Untuk tujuan itu, sebagai wakil rakyat asal pemilihan Solok, pihaknya senantiasa berjuang ditingkat propinsi agar kebutuhan pembangunan di daerah penghasil markisa itu terakomodir.

Ditemani anggota Komisi III lainnya, Ir, Bachtul dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Israr Jalinus mengaku prihatin jika objek-objek wisata di kabupaten Solok tetap dibiarkan tanpa pengembangan yang lebih representative. Karena alasan itu, pihaknya berjuang memaksimalkan alokasi dana pembangunan pada APBD Sumbar tahun 2011 untuk pembenahan asset yang telah ada.

“ Semestinya tidak objek wisata Danau Kembar saja yang mendesak di kembangkan, juga objek lain di danau Singkarak. Tetapi lantaran dana pemerintah terbatas, kita kerjakan satu-satu dulu secara berkelanjutan, “ ulas Israr Jalinus.

Sementara itu, Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Solok Drs. Jasman menyambut gembira atas dorongan dari pihak Pemprov, terutama kuatnya perjuangan anggota legislative asal daerah itu memperjuangkan anggaran pembangunan, terutama untuk kemajuan sektor kepariwisataa.

Dalam kerangka pikiran Jasman, dengan direnovasinya kompleks berikut sarana dan prasarana pariwisata di Danau diatas, pihaknya optimistis tingkat kunjungan serta volume hunian wisatawan di danau kembar akan semakin tinggi. Analisa demikian didasarkan atas suasana alam yang sejuk dipadu dengan kelengkapan infrastruktur kepariwisataan.

“ Sesuai kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Solok, kita cenderung menyelesaikan pengembangan objek wisata itu satu-satu dulu. Artinya tidak semua objek itu harus di kakok, tetapi lebih fokus pada satu objek saja, sehingga hasilnya bisa maksimal,” sebut Jasman menyudahi.***

Lebih Rp 100 Miliar APBD Sumbar Bakal Mengalir ke Kabupaten Solok

Arosuka---Sedikitnya sebanyak Rp 100 Miliar dana APBD Propinsi Sumbar tahun 2011 bakal mengalir ke Kabupatenb Solok untuk membiayai berbagai kekgiatan strategis seperti normalisasi Batang Lembang, pembenahan sejumlah irigasi dan pembangunan prasarana jalan.“Kegiatan pembangunan fasilitas umum itu ada yang dikerjakan di tahun jamak, seperti pengerjaan jalan dan jembatan, pasar, jalan lingkungan serta irigasi, “ ungkap Ir. Israr jalinus, anggota Kommisi III DPRD Propinsi Sumbar.

Ditemui saat berdialog dengan anggota DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Rabu (19/1), anggota Komisi III yang juga ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar asal pemilihan Kabupaten Solok itu menyebutkan, sebanyak Rp 8,9 Miliar dari anggaran itu diperuntukkan bagi pengembangan jalan lingkungan yang menyebar di beberapa nagari di kabupaten Solok. ” Rincian alokasi dana tersebut untuk pengembangan air bersih dan pasar nagari sebanyak Rp 7 Miliar, serta pembangunan pusat kegiatan generasi muda Rp 700 juta dan air bersih bukit gompong.Rp 250 juta,” jelas Israr Jalinus yang juga mantan anggota DPRD kabupaten Solok sembari menyebutkan pasar nagari yang mendapat prioritas adalah Cupak, Sirukam dan nagari Guguak, kecamatan Gunung Talang.

Anggota komisi III bidang pembangunan DPRD Sumbar itu menyebutkan dana tersebut telah dianggarkan dari hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana sudah terlanjur diangarkan, sedangkan petunjuk kemendagri menyebutkan bisa dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus untuk kab. Solok Solok ” Karena alasan itu tender kegiatan nantinya dilakukan di kabupaten Solok, tetapi pencairan dana dari Propinsi secara bertahap, “ jelas Israr Jalinus

Ketua Fraksi PAN itu menjlaskan, bahwa kegiatan yg dananya berasal dari keuangan bersifat khusus ini, apabila belum dianggarakan dalam penetapan perda APBD, dapat dilaksanakan mendahuli penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukanya kepaada pimpinan DPRD. Kemudian menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) SKPD dan mengsyahkan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD.“ Hal ini nanti disampiakan dalam laporan realisasi anggaran apabila daerah telah menetapkan perda tentang perubahan APBD atau tidak melakukan perbahan APBD sama sekali, “ jelas.

Sedangkan kegiatan strategis lainnya, disebutkan Israr dan Bachtul seperti normalisasi Batang Lembang di Sumani. Kemudian alokasi dana di PSDA Propinsi Sumbar sebanyak Rp 25 milyar tahun jamak untuk perbaikan embung Limpato, jorong Gando nagari Gaung Kecmatan Kubung sebanyak Rp 9,5 miliar. Selanjutnya pengerjaan irigasi Bukit Tandang Rp 1,25 miliar, serta irigasi Banda Laweh yang mampu mengairi areal sawah seluar 3000 hektar.

“ Untuk mefungsikan kegiatan irigasi ini, pihak pemkab. Solok diminta membuat disain pekerjaannya, “ sebut israr Jalinus menyudahi. -

Syamsu Rahim: Kuatkan Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat

Bukit Kandung--Babaliak banagari mencerminkan sikap dan perilaku untuk babaliak bamusyawara. Konsep kembali ke nagari dan berpemerintahan nagari merupakan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai luhur adat minangkabau sesuai jati dirinya. Diantara nilai-nilai adat minangkabau itu adalah musyawarah untuk mufakat

Demikian disampaikan Bupati Solok, Syamsu Rahim ketika membuka musyawarah tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin, di Nagari Bukit Kanduang, Kecmatan X Koto Diatas,Selasa (18/1).

Dikatakan, nilai-nilai musyawarah yang menjadi identitas masyarakat di nagari sudah banyak yang ditinggalkan. Ia menengarai hampir di tiap nagari, masing-masing lembaga adatnya berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya hubungan antara tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin di nagari menjadi kurang harmonis.

“Pemerintah Daerah sangat mendorong setiap nagari kembali menerapkan nilai-nilai musyawarah dalam setiap kegiatan maupun penyelesaian permasalahan di nagari, salah satunya melalui musyawarah tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin ini”, ujar Syamsu Rahim.

Bupati Solok ini juga melihat realita yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu, yang cenderung meningggalkan beberapa persoalan di nagari. Salah satunya terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat dikalangan unusur nagari karena perbedaan pilihan. Karena itu, harap Syamsu Rahim, saatnya sekarang semua perbedaan itu dihapuskan dan satukan tekat bersama-sama membangun Kabupaten Solok lebih baik ke depan.

Disebutkan, dibeberapa masyarakat di nagari cenderung membicarakan persoalan nagarinya di lapau-lapau. Sehingga pembicaraan itu hanya berbuah membicarakan aib seseorang tanpa ada jalan keluarnya. “Musyawarah tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin di nagari diupayakan mampu menggali berbagai persoalan yang ada di nagari, menginventarisir kebutuhan masyarakat di nagari untuk bersama-sama mencarikan jalan keluarnya bersama-sama pula”, imbuhnya.

Buah Naga

Sementara itu, Walinagari Bukit Kandung, Amrizal mengungkapkan kondisi kekinian nagari yang bertetangga langsung dengan Kabupaten tanah Datar itu. Sebagai salah satu nagari tertinggal di Kabupaten Solok, ujar Amrizal, Nagari Bukit Kanduang selalu mengharapkan alokasi pembangunan, baik fisik dan non fisik seperti kegiatan penguatan ekonomi masyarakat.

Nagari Bukit Kandung, seperti halnya sebagian besar nagari di Kecamatan X Koto Diatas berlahan tandus. Karenanya, menurut Amrizal, program pengolahan lahan tidur yang mencapai ribuan hektar ini dapat difasilitasi Pemerintah Kabupaten Solok.

“ Saat ini sebuah komoditi unggulan telah mulai diupayakan oleh salah seorang masyarakat, yakni perkebunan buah naga seluas 2 hektar dan saat ini sudah panen, “ terang Wali Nagari Bukit Kandung itu.

Amrizal mengungkapkan, dari pengalaman berkebun, ternyata usaha budidaya buah naga sangat cocok di Nagari Bukit Kandung. Buktinya sebuah lahan masyarakat yang membudidayakan buah naga dapat berkembang dan berproduksi dengan baik. Masyarakat berharap pemerintah kabupaten Solok dapat mendorong mengembangkan komoditi buah naga ini di Bukit Kandung.. -

Kabinet (Bukan) Basa Basi

ENTAH siapa yang berani mempopulerkan istilah Nol Kilometer di jajaran Birokrasi, karena sejatinya sebutan ini lebih berguna untuk mengukur kecepatan sebuah kendaraan, paling tidak berguna bagi pemakai kendaraan. Tetapi istilah Nol Kilometer sekarang menjadi hangat, terutama pasca restrukturirasi OPD (Organisasi perangkat Daerah), maka suka tidak suka, para pejabat yang nongkrong di singgasananya saat ini cenderung menyebutnya dalam suasana nol kilometer untuk kemudian berpacu memperebutkan mahkotanya?

Di kabupaten Solok, suasana nol kilometer juga menjadi topik harian dari banyak kalangan. Gaungnya bahkan sampai mencucuk telinga lantaran ujung-ujungnya adalah agenda mutasi. Dalam situasi seperti itu, iklim Kayu Aro yang biasanya sejuk cenderung berubah panas dingin lantaran banyak pejabat yang kasak kusuk memikirkan nasibnya, apakah masih terpakai atau tidak dalam barisan kabinet SR-Desra jilid II nanti.

Terlebih melihat raut “muka” pejabat di jajaran Pemkab Solok yang dilantik pada gelombang pertama, disamping sukses menggusur orang-orang tertentu karena tuduhan bukan tim sukses, SR dan Desra bahkan memilih mempercayai pejabat yang buram masa lalu kinerjanya.

Dan sekarang, saat momentum nol kilometer tiba, banyak masyarakat berharap terhadap Bupati dan Wakil Bupati Solok, agar pada fase resufle pejabat di jajaran Pemkab. Solok pasca perampingan OPD, pengangkatan dan mempercayai pejabat mestinya mengedepankan filosofi alue jo patuik, bukan sebaliknya, yang patuik dialue yang bakal dipercaya. Parameter-parameter terhadap itu harus jelas berdasarkan track record, kinerja,kualitas dan segala macam instrument yang mengiringi azas kompetensi dan kapabelitas mereka.

Seorang ketua DPRD Kabupaten Solok Syafri Dt. Siri Marajo bahkan sampai-sampai seperti meminjam tagline sebuah iklan rokok untukmengingatkan hal itu. Bukan basa basi, kata Ketua DPRD yang suka dipanggil angku ini. Ia separoh berteriak di gedung dewan, bahwa pelantikan pejabat kabupaten Solok nantinya jangan lagi berdasarkan kedekatan atau balas jasa dan basa basi lagi. Sudah habis basi-basi, tegasnya.

“Jangan korbankan daerah atau mendahulukan kepentingan karena basa basi, “ kata angku Dt. Siri Marajo

Hakikinya, mutasi kali ini jangan lagi ada nuansa politis, atau penempatan pejabat lantaran dasar suka atau tidak suka. Mutasi lebih mengedepankan unsur profesional, kebutuhan, kompetensi pejabat dan moralitas yang luhur. Namun dibelahan gedung eksekutif sana, jelang mutasi pejabat eselon II, III dan IV yang bakal berlangsung pada Senin, tanggal 24 Januari 2011 nanti, suasana kasak-kusuk, mencari muka dan mencuri hati pimpinan tentu saja tidak menghiraukan kaidah-kaidah etika birokrasi. "Sekarang tak ada lagi kabinet basa basi. Tapi, lebih menguatamakan kemampuan dan kinerja," ulang Ketua DPRD Kabupaten Solok, Syafri Dt. Siri Marajo kepada Singgalang di Arosuka, Rabu (19/1). Kendati mutasi sepenuhnya merupakan kewenangan pembina kepegawaian, dalan hal ini adalah kepala daerah, tapi mutasi bagi pejabat yang dilakukan tetap melihat kinerjanya. Bukan faktor kedekatan lagi. Lebih dari itu, ada sikap objektif dalam penempatan jabatan, apalagi PP No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, benar-benar dicermati secara jelimet, terutama dalam menempatkan seorang pejabat.

Seruan yang sama dilontarkan oleh Hendri Dunant S.Sos. Anggota DPRD Kabupaten Solok bertubuh subur itu menyatakan, selain mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam pengangkatan seorang pejabat, Bupati sebagai kepala daerah mesti kembali mengkaji aspek patut dan keadilan. Porsi adil benar-benar mencerminkan sesuatu pada tempatnya. Tidak boleh asal-asalan, apalagi karena balasan jasa dalam Pikada lalu. akhirnya, kala dicermati dengan sensitifitas, ternyata pengangkatan pejabat selepas Pilkada dulu, porsi pembagian 'kursi' lebih dominan untuk wilayah Selatan. Ditengarai, 90 persen pejabat yang diberi jabatan berasal dari Selatan Kabupaten Solok.

Karena alasan itu, untuk menghindari prasangka banyak makna, keputusan memutasi pejabat hendaknya benar-benar melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Maksudnya, serupa yang disampaikan Hendri Dunant pula, harus dijelaskan alasan kenapa mengangkat seorang pejabat, tidak lagi memakai kacamata like and dislike. Pengangkatan pejabat juga mesti banyak pertimbangan. Misalnya, untuk pejabat eselon II mesti memenuhi syarat kepangkatan.

Kita tentu berharap Bupati dan Wakil Bupati tidak terkesan memaksakan siapa menjadi apa, karena masa balas jasa itu sudah berlalu. Semoga.-Yasrizal-

Menyoal Pameo Duri Dalam Daging di Balai Kota Solok

Irzal: " Kalau Bisa Duri itu Dijadikan Daging,"

SOLOKKOTA---Orientasi pembangunan dibanyak daerah cenderung iramanya menyentuh kepentingan masyarakat. Masalah kesejahrteraan dalam arti luas adalah muara dari segala bentuk kegiatan. Ironisnya ketika rancangan dan instrument program itu hendak ditayangkan, banyak kepala daerah justru mengawalinya dengan kebijakan yang mencengkan. Perombakan kabinet lantas menjadi agenda prioritas. Bahkan mematikan karier pejabat dengan modus menonjob-kan orang tertentu seolah menjadi kecanduan.

“ Tetapi itu bukan di kota Solok, “ tegas Irzal Ilayas Dt. Lawik Basa, walikota terpilih untuk masa bhakti 2010-2015.

Irzal Ilyas berkepentingan mengklarifikasi preseden main daram itu lantaran pihaknya menolak digeneralisir keadaan tersebut. Ia bahkan ingin menciptakan suasana kondisif setelah pesta demokrasi usai tanpa menimbulkan dampak ikutan sebagai imbas dari pemilihan Kepala daerah.

“ Pilkada telah usai, seharusnya semua elemen, apalagi para pejabat dan semua pegawai harus taat azas dengan mendukung kepala daerah yang baru. Pilkada sebuah proses pergantian kepala daerah, bukan pergantian kepemerintahan. Itu artinya seluruh pegawai di jajaran pemko Solok orientasinya adalah bagaimana membangun kota Solok menjadi lebih baik. Sebaliknya saya sebagai Walikota juga harus berpikiran sama seperti itu. Tidak lantas mengedepankan perasaan curiga, ‘ tuturnya.

Argumentasi Irzal Ilyas terasa begitu sejuk, sama halnya dengan performancenya yang tidak berubah ketika masih menjadi wakil walikota dulu. Kesejukan sikap orang nomor satu di kota Bareh itu kian mengkristal manakala ia ikut nongkrong bersama sejumlah Wartawan cetak dan elektonik yang biasa mangkal di posko pekerja Jurnalistik itu, kamis (21/10).

Hingga berebut magrib, banyak hal yang dibicarakan dengan mengota-ngota dari pukul 5 sore. Tentu saja sebuah ketersanjungan ketika wartawan dihampiri oleh suami Ny. Darlinda ini. Apalagi ketika Irzal Ilyas ikut menghangatkan suasana Posko Wartawan Solok dengan memesan kopi susu sebagai pelamak ota.

Dari rangkaian pembicaraan antara Wali Kota Solok dengan para wartawan, tersimpulkan kerangka umum agenda pembangunan kota Solok 5 tahun kedepan adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan penguatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pembinaan keagamaan dan busaya. Falsafah Adat basandi Syara’-Syara’ bansandi Kitabullan dalam kontek ini menjadi koridor agenda pembangunan di maksud.

“ Jadi kuncinya faktor kesehatan disini menjadi ukuran. bagaimana mungkin membangun masyarakat ketika mereka tidak sehat badan, sehat dari aspek ekonomi, agama dan pendidikan ‘ tambah Irzal ilyas.

Tidak Membabi Buta

Guna menuju kondisi tersebut, diperlukan kebijakan yang pro rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diformulasikan dengan visi kepala daerah itu sendiri.

“ Karena itu, pekerjaan yang mendesak sekarang disamping menyusun RPJMD, kita juga dituntut menyelesaikan KUA-PPAS serta APBD tahun 2011. Itu artinya kita membutuhkan orang-orang yang bakal mendukung pekerjaan ini, pejabat yang mau diajak kerjsama “ sebut Walikota solok.

Ia sampai menyatakan hal itu ketika ditanya masalah sikapnya yang seolah tidak berani merombok kabinet. Karena bagaimanapun juga, banyak yang menyangsikan sebagai ekses Pilkada, akan menyisakan pejabat yang ambivalen sebagai bekas luka lama. Bahkan ia lebih sederhana menjawab ketika disangsikan masih ada pejabat yang seperti ‘duri dalam daging’.

“ Kalau perlu bagaimana menjadikan duri itu sebagai daging. Artinya tidak lantas orang itu dipangkas karena pertimbangan sakit hati waktu pilkada. itu namanya balas dendam. Kan pilkada sudah usai, “ ujar Irzal Ilyas simpatik.

Wali kota solok itu lantas menerawang, jika dalam kepemimpinannya dilakukan balas dendam politik karena pertimbangan suka tidak suka, ia mengaku tak sampai hati. Nurani lebih menguasai pilihan-pilihan. Izal ilyas tidak bisa membayangkan ketika seorang pejabat diberhentikan tanpa pertimbangan kinerja. Berapa orang yang akan sengsara, setidaknya menanggung malu kaibat kebijakan yang membabi buta. Ekses politik seharusnya tidak sampai kesana.

“ Dampaknya tidak hanya kepada pejabat yang bersangkutan, tetapi derita itu juga akan berimbas kepada anak, istri dan keluarga pejabat yang bersangkutan. Begitu banyak yang akan menderita ketika saya menonjobkan orang hanya karena dendam pilkada, “ kata Dt.Lawik Basa.

Dalam kerangka pikirannya, perombakan kabinet bukan harga mati. Justru kualitas dan kinerja pejabat akan menjadi ukuran dalamperjalanan kepemimpinannya. Karena itu ia masih mempertahankan kondisi yang ada sekarang. Penilaian akan berlangsung bersamaan dengan perjalanan pemerintahan. Karena itu ia cenderung menekankan kinerja dan profesionalitas pejabat bersangkutan. Tidak masanya memberhentikan orang karena faktor balas dendam,karena ketika Pilkada berlangsung ia yakin bukan kemauan politik yang bersangkutan untuk berada di pihak berseberangan.

“ Disini ukurannya bukan masalah takut atau tidak melakukan reorganisasi. Apalagi itu dilakukan karena faktor like and dislike. Kita menghindari preseden itu guna membangun daerah dengan prinsip kebersamaan.” jelas Irzal Ilyas sembari meyakinkan bahwa suasana kerja dilingkungan balai kota Solok saat ini relative sejuk dan kondusif.

Mempertahankan suasana demikian, bukan berarti Irzal Ilyas berkenan menerima anggapan ketakutan membersihkan jajarannya dari pasukan sakit hati. Pembersihan itu akan dilakukan ketika dalam perjalanan pemerintahan dengan pertimbangan kinerja. Artinya ukuran kinerja dan profesionalitas seorang pejabat dinilai oleh Baperjakat intrumen resmi dalam melakukan sebuah penilaian.

“ Kita menghadapi pekerjaan berat, karena itu kita selalu mengajak semua komponen untuk mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai visi yang dikembangkan dalam RPJMD ke depan, “ tandasnya.

Kondisi serupa juga dipertahankan ketika adanya desakan politik untuk mengurangi tunjangan daerah (Tunda) sebagai akibat dari deficit anggaran tahun 2010 sebesar Rp 97 juta.

Menurut Irzal, kekurangan belanja pembangunan terjadi dalam tahun berjalan. Karena itu tidak serta merta ketekoran itu dapat diselsaikan dengan cara mengurangi Tunda pegawai. Karena itu sebuah langkah mati kalah akhirnya pegawai dikorbankan guna mensiasati dafisit anggaran.

“ Banyak hal yang perlu dirasionalisasikan dalam menyikapi deficit itu sendiri, tetapi tentu tidak dengan membuat kebijakan yang tidak populis, “ papar Dt. Lawik Basa sembari mohon diri untuk menunaikan ibadah magrib. –

Peringatan Hari Pahlawan di Kota Solok

Mengarifi Nilai-Nilai Pengorbanan Tanpa Pamrih

SOLOKKOTA--Tidak ada yang mencolok sesungguhnya dari balik prosesi peringatan hari Pahlawan tanggal 10 November 2010. Kegiatan yang digelar relatif sederhana sebagai wahana mengenang jasa para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya merebut kemerdekaan. Karena akan terlalu naif jika tanpa diaktualisasikan melalui upacara bendera dan anjangsana ke Taman Makam Pahlawan.

Tetapi ada yang istimewa, tentu saja. Dan disitulah akhirnya momentum peringatan HPN di kota Solok, setidaknya, menjadi lebih berarti, yakni ketika sekitar 50-an anggota legiun Veteran di daerah itu diberi ruang untuk merasakan betapa kemerdekaan itu sangat berharga.

Wali kota Solok Irzal Ilyas dan wakil walikota Zul Elfian bahkan seperti membuka rasa kepada orang-orang yang dilingkungannya mungkin sudah dianggap jompo dan tidak perlu lagi mencicipi kemajuan pembangunan. Di balairung 99 Laing kota Solok, persisnya di aula kediaman walikota Solok, Rabu (10/11), aura patriotisme para anggota veteran itu terpancarkan. Senyum sumringah dan canda para orang tua itu menyatu kedalam warna kepribadian walikota Irzal Ilyas yang memang terlalu dekat dengan para orang tua itu

Setiap tanggal 10 Nopember Bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan. Momentum Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial. Momentum yang kini berusia 65 tahun sejak peristiwa pertempuran Sabtu pagi, 10 November 1945, di Surabaya, dijadikan simbol pengorbanan pahlawan seluruh tanah air. Di dalamnya terkandung sejarah yang patut dihayati sebagai bagian dari proses transformasi pelestarian nilai-nilai perjuangann dan kepahlawanan.

Walikota solok Irzal Ilyas di sela jamuan makan siang dengan para anggota legiun Veteran itu mengucapkan makna peristiwa 10 November yang ditransformasikan menjadi ikon Hari Pahlawan, tergantung sejauh mana kisah sejarahnya dapat menyampaikan pesan yang berupa kearifan kepada penerus sekarang.

Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan, Irzal Ilyas mengajak generasi muda, setidaknya di kota bareh itu, agar lebih menghayati dan mencermati esensi perjuangan yang telah dipersembahkan oleh para pahlawan dan perintis kemerdekaan.

“Perjuangan para pahlawan ini dapat kita jadikan sumber inspirasi dan semangat dalam mengisi kemerdekaan bagi bangsa dan negara. Setidaknya nilai-nilai tanpa pamrih itu hendaknya dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Walikota yang juga ketua Partai Demokrat Kota itu..

Irzal Ilyas mengarifi bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial. Momentum Hari Pahlawan sejatinya mengandungn sejarah yang patut dihayati sebagai bagian dari proses transformasi dari pelestarian nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan. Dengan memperingati Hari Pahlawan akan semakin terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaku sejarah dengan generasi penerus. Ini diharapkan dapat semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyatukan langkah dalam upaya pelestarian dan pengamalan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan, khususnya pada generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dari rangkaian kegiatan peringatan hari pahlawan di Kota Solok, selain terlihat Wakil Walikota Zul Elfian, juga diikuti oleh Kapolresta AKBP Luthfi marthadian bersama Ketua dan anggota Bhayangkara setempat, berbaur dengan puluhan anggota veteran yang umumnya sudah renta.. Namun dibalik phisiknya yang lemah, masih terpancar patriotisme yang tinggi, semangat dan spirit kepahlawanan.

Dari sisi itu, kemudian Irzal Ilyas berharap bahwa peringatan Hari Pahlawan jangan selalu menjadi ritual seremonial, tetapi bagaimana meresapi makna kepahlawanan itu sendiri dapat membungkus energi generasi.

“ Jadi sangat penting memperingati dan mengenang jasa pahlawan, tetapi jangan terjebak dalam nuansa peringatan yang meninggalkan inti kepahlawanan itu sendiri. “ sebut Irzal Ilyas.

Penekanan Wali Kota solok itu lebih bermakna bahwa tanpa pahlawan sejarah akan tetap mengalir, tetapi kehidupan tanpa pahlawan akan menjadi sepi. Namun, kehidupan ini bakal terasa lebih sepi tanpa adanya kesadaran harga diri. Nilai-nilai harga diri itulah yang selama ini telah dipersembahkanoleh para anggota legiun Veteran itu, yang tetap mengedepankan spirit pengorbanan tanpa pamrih.

Bagi para pejuang itu sendiri, kehidupan yang dijalaninya saat ini, dalam segala keterbatasan, tetap hangat bathinnya untuk melihat kemajuan dari aspek pembangunan. sebagai bagian dari ikut menikmati kemajuan itulah akhirnya Rabu 10 November 2010 tempo hari wajah-wajah tua itu melemparkan senyuman sumringah manakala Walikota Solok bahkan memeluknya. -

Pembangunan Jalan Lingkar Utara Solok

Mewujudkan Obsesi Yang Tergantung

SOLOKKOTA---Pembangunan jalan lingkar utara (North Ring Road) kota Solok boleh jadi merupakan obsesi pemerintah yang tergantung. Prasarana transportasi tersebut,yang dirancang sejak tahun 2005 lalu, hingga kini masih menjadi bengkalai yang tak bertepi. Bahkan Pemko Solok seperti bersinggulung batu ketika berbicara tentang realisasi percepatan pembangunan jalan alternative tersebut.

Kendati demikian, pemerintah kota Solok di bawah kepemimpinan Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa- Zul Elfian justru merasa tertantang untuk menyelesaikan bengkalai dimaksud, sekalipun kesannya seperti meneruka lagi.

Pembangunan jalan lingkar utara yang kemudian dimasukkan dalam RPJMD kota Solok, bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas di dalam kota akibat tingginya jumlah kendaraan, pula sebagai jawaban dari tuntutan perkembangan kota itu sendiri. Kelak dibayangkan pembangunan jalan lingkar utara serta merta akan memicu terjadinya pengembangan kawasan utara menyusul terjadinya dampak domino terhadap perekonomian masyarakat.

Jalan lingkar luar utara yang memotong kawasan Banda pandung - Laing Pasir sepanjang 8,12 km dengan klasifikasi aspal beton selebar 28 meter, diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas terutama kendaraan bertonase tinggi yang selama ini melintas di kawasan kota.

Wakil Wali Kota Solok Zul Elfian, SH. M.Si dalam serangkaian wawancara di studio V-Radio Tanah Garam menyebutkan, bahwa pembangunan infrastuktur salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah. Untuk itu, dalam meningkatkan kemajuan dan perekonomian di Kota Solok. Pemerintah Kota berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

Program infrastruktur merupakan jawaban dari Pemko Solok untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kota. Salah satu infrastruktur yang sedang dilaksanakan yakni pembangunan Jalan Lingkar Utara

“ Jalan lingkar utara juga bakal memacu pertumbuhan kawasan baru di wilayah utara kota Solok seperti Bandar Pandung, Kampung Jawa, Nan Balimo serta Laing, “ beber Zul Elfian.

Jalan yang direncakanan 28 meter yang terdiri dari dua jalur dua arah dan empat lajur bakal dilengkapi dengan fasilitas median, taman, bahu jalan trotoar serta parker area berikut utilitas lainnya. Guna mewujudkan perencanaan tersebut dilakukan pembebasan tanah milik masyarakat seluas 8,12 kali 28meter.

Didampingi Kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Solok, Wakil Walikota Zul Elfian menambahkan pada tahun 2006 telah dilakukan pembebasan sepanjang 3,96 Km yang meliputi kawasan Bandar Pandung-simpang damar Laing. Kini tinggal pembebasan di kawasan Simpang Damar Laing-Laing pasir sepanjang 4,16 Km.

Selanjutkanya tahun 2007 telah dilakukan pembangunan pondasi jembatan (abutment) Bandar Pandung oleh dinas pprasarana Jalan Porpinsi Sumbar dengan biaya sebanyak Rp 1,6 Miliar. Tahun berikutnya (2008) juga telah dilaksanakan pembukaan trase jalan sepanjang 3,96 Km antara Bandar Pandung –Simpang Damar laing dengan biaya sebanyak Rp 2 miliar.

Selanjutnya tahun 2009 dengan memanfaatkan APBD Kota Solok sebesar Rp 4.9 miliar ditingkatkan pembangunan atas jembatan Bandar Pandung dengan konstruksi jembatan prestressing pracetak panjang bentar 60 meter dan lebar 9 meter.Kemudian tahun 2010 ini dilakukan perkerasan jalan lingkar sepanjang 550 meter antara Simpang Bandar Pandung-Gurun Bagan dengan dana sebanyak Rp 1,485 miliar.

Dengan pembangunan itu belum berarti prasrana jalan lingkar utara selesai. Kondisinya saat ini justru meninggalkan bengkalai yang perlu terus dikembangkan untuk menjadi efektif, seperti lanjutan pembangunan jembatan sepanjang 60 meter kali 9meter dengan perkiraan dana mencapai Rp 10,8 miliar.

Infrastruktur yang padat modal itu direncanakan berkelanjutan. Pemko Solok mengharapkan pekerjaan perkerasan jalan Simpang Bandar pandung-Simpang Damar Laing dengan dana mencapai Rp 21 miliar dapat dilaksanakan dalam empat tahun ke depan, berikut pembangunan jalan dari Simpang Laing Damar menuju Simpang Laing Pasir dengan biaya Rp 29,127 miliar.

Wali kota Solok dikesempatan terpisah menyebutkan pembangunan jalan lingkar utara dilakukan secara bertahaap dan berkelanjutan. Pengadaan dana terhadap infrastruktur tersebut diupayakan dari APBN serta APBD Sumbar, disamping menggunakan APBD Kota Solok sendiri.

Wali Kota melihat dari aspek efektifitas dengan dibukanya jalan lingkar utara kota Solok akan memperlancar lalu lintas bagi angkutan berat karena tidak lagi melalui jalur depan balai kota Solok dari Bukittinggi ke Jakarta. Jalan lingkar juga akan mampu menciptakan sentra ekonomi di segala bidang dan tentu saja ke depan Jalintar bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kota Solok.

"Kalau kita bicara mengenai manfaatnya, sangat luas sekali. Pembangunan Jalintar dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di wilayah utara. Dalam memandang suatu pembangunan kila harus obyektif," ujar Irzal Ilyas menyudahi. –

Harmonisasi Hilangkan Kecemasan Aparatur di Kota Solok

Harmonisasi di lingkungan pemerintah kota Solok terbangun dengan sejuk. Aura demikian terpancar dari dinamika keseharian. Kompleks balaikota yang terletak di Lubuak Nan Tigo itu, seolah tak terusik oleh perubahan iklim pasca pilkada yang kadang membawa atmosfir kelabu di tubuh organisasi.

Kota Solok Nan Elok, menjanjikan harapan-harapan untuk kemajuan. Bayangan ketakutan, bahkan kegelisahan para pegawai, nyaris tidak terlihat di kawasan tepi Batang Lembang itu, karena tata nilai yang tertanam tidak memburamkan logika. Fenomena itu sekaligus menepiskan kekhawatiran akan terjadi korban politik saat mutasi yang dijadwalkan berlangsung bulan Februari 2011 ini.

“ Pergantian pimpinan tidak serta merta akan berganti orang-orang yang akan membantu jalannya roda pemerintahan di kota Solok, “jelas walikota Solok Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa ketika menjawab Singgalang soal sikapnya yang seolah tidak berani melakukan perombakan kabinet di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Ditemui, Senin (17/1) di Balaikota Solok, Ketua Partai Demokrat Kota solok itu memastikan soal perombakan kabinet bukan masalah berani atau tidak. Apalagi kalau berangkat dari azas balas dendam politik. Itu sesuatu yang musykil. Pihaknya tidak akan pernah melakukan perubahan kabinet tanpa pertimbangan kualitas dan kapabelitas. Soal kemungkinan berkembang masalah dukung-mendukung terhadap salah satu pasangan calon Walikota waktu pilkada, Irzal Ilyas menampik kesalahannya ditimpakan terhadap orang perorang, tetapi banyak hal yang mendorong seorang pegawai terjebak dalam politik praktis.

Sebagai pimpinan, kata Lawik basa, ketika terjhadi pergantian kepala daerah atau pimpinan, itu tidak serta merta harus berganti kepemerintahan. Namun mengupayakan agar para aparatur itu berada dalam satu atap kepemimpinan, kiranya lebih bijak dibanding membuang dan memakai seseorang hanya karena alasan mendukung atau tidak.

Irzal Ilyas lebih berpijak kepada tatanan logika dan rasa dalam menetaskan kebijakan. Apalagi sebuah kebijakan yang berdampak secara krusial terhadap kemanusian, pihaknya cenderung mengurai aturan-aturan kepegawaian sebagai koridor untuk menempatkan seseorang.

“ Proses rekrutmen pejabat sudah jelas aturannya., Tidak boleh sekehendak hati. Indikator yang dipakai dalam pergantian pejabat, tentulah melalui mekanisme dengan pertimbangan kapabelitas, kualitas, kepangkatan dan bahkan integritas pula, “ tegasnya seraya mengedepankan fungsi Baperjakat didalamnya.

Karena pertimbangan-pertimbangan itu, tentu tidak serta merta harus melakukan perombakan pejabat begitu ia menjabat sebagai wlaikota. Dalam bahasa keseharian, Irzal Ilyas bersama Zul Elfian sebagai Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2010-2015 tidak langsung memperlihatkan ladiang tajamnya dan merambah semua yang dianggap berseberangan.

“ Indikatornya apa, kalau seseorang mau diangkat atau dibuang. Harus jelas ukurannya, “ sebut Lawik Basa.

Namun ketika pemerintahannya telah berjalan, pihaknya tentu telah bisa melihat catatan-catatan atau mengukur kinerja seseorang pejabat di kota itu. Dari ukuran itulah ia kemudian akan melakukan kebijakan menukar-ganti pejabat yang dianggapnya tidak cocok atau tidak mampu menempati satu jabatan.“ Insya Alllah dalam bulan Februari ini, kita akan melakukan penyisipan dan penyegaran pejabat di lingkungan Pemko Solok, “ imbuhnya seraya berjalan kea rah mobil dinas BA 1 P sekeluar dari ruang kerjanya.

Kendati tidak menyebutkan tanggal pasti agenda mutasi dan rotasi dijajaran pemko Solok, kecuali memastikan keberangkatan gerbong mutasi itu, Lawik Basa mengaku nyaman ketika memutus kebijakannya. Tidak terlihat adanya garesop-pesoh atau kekhawatiran dari pejabat menjelang diberangkatkannya gerbong mutasi oleh pimpinan kota itu. Atmosfir kantor balaikota yang berada di sisi jalan utama Solok-Bukittinggi itu tetap saja dinamis dalam aura harmonisasi birokrasi. Fenomena tersebut pratksi menghadirkan kepuasan terhadap Masyarakat yang menyelesaikan banyak urusan.

Tersebab indikator kapabelitas pejabat sudah jelas, praktis yang yang diprioritaskan oleh aparatur balai Kota Solok adalah tentang kualitas. Persaingan terjadi bukan karena faktor kedekatan dengan pimpinan, tetapi lebih dibaca dari catatan kinerja pejabat bersangkutan.

Berkelanjutan

Bersamaan dengan jawaban atas ketidak beranian Walikota Solok menuai kabinet baru, Irzal Ilyas serta merta menyampaikan argumentasi soal APBD tahun 2011 yang tetap mengacu kepada menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lama. Menurut Irzal Ilyas, RPJMD lama tersebut masih berlaku sampai Tahun 2011.

Bukan sebuah masalah yang perlu perdebatan ketika Pemko Solok memakai RPJMD tahun 2006-2011 sebagai kerangka acuan penerapan kebijakan yang ditampung dalam APBD tahun 2011. Justru dengan kebijakan itu, pembangunan lima tahun sebelumnya akan berlangsung secara berkesinambungan dan untuk seterusnya kerangka pembangunan itu dapat mengakomodir hakikat pembangunan yang berkelanjutan.

“ Kita bahkan tidak ingin ada anggapan sakali aie gadang-sakali tapian berubah. Justru Pemko Solok ingin mengaplikasikan teori pembangunan yang berkelanjutan, sehingga apa yang digagas sejak awal tidak terputus karena pergantian kepala daerah atau walikota, “ kata Lawik Basa seraya menekankan bahwa RPJMD yang dipakai itupun masuh merupakan bekas tangannya sewaktu menjadi wakil Walikota Solok.

kesepahaman memakai RPJMD lama itupun mencerminkan kualitas harmonisasi antara lembaga eksektuif dan legislative di kota yang dibelah oleh batang Lembang itu.“ Intinya, ketika APBD 2011 tetap menjembatani aspirasi untuk menumbuhkan kesejahteraan rakyat serta kemajuan kota Solok, tentulah harus didukung secara bersama,” tutur Walikota Solok Irzal Ilyas.

Makna ucapan Walikota Solok itu terkesan cukup humanis. Rakyat dan kemajuan kota solok tetap berada dalam memori pikirannya. Sehingga ketika memutus sebuah kebijakan, ia lebih memakai azas manfaat dan efektifitas dibanding menelorkan kebijakan lain dalam bingkai meraba-raba.-