Jalan Dua Jalur Diatas Kertas

Tersusun rapi dan terstruktur, naskah Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok 2010-2015, memang terlalu indah dibanding puisi remaja yang sanggup menumbuhkan motivasi. Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok itu, dari essensi tendensi, lebih sekedar acuan pembangunan. Bahkan secara hakiki merupakan pondasi untuk mencapai kesejahteraan umat Kabupaten Solok.

Tetapi dalam perjalanan kepemerintahannya --Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Solok yang telah di kundang-kundang selama setahun lebih-- mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan, atau dalam bahasa langitnya disebut sebagai kelompok stake holder, ibaratnya seperti si bisu barasian manakala pengambil kebijakan itu sendiri -- terutama dikalangan pimpinan SKPD -- relatif tidak memaknai Visi, Misi dan Program kerja sebagai sebuah pijakan untuk melompat kesasaran utama pembangunan Kabupaten Solok.

Bukan tanpa argumentasi penilaian itu muncul, Bahkan asumsi sejumlah SKPD senantiasa bersikap skeptis pun didukung oleh analisa sejumlah sumber yang menjadi bagian dari SKPD itu sendiri.

Dengan mewanti-wanti agar jatidirnya tidak ditulis, sumber itu mengatakan bahwa kepala SKPD yang semestinya memiliki sikap responsif terhadap naskah kerja Bupati Solok itu, harusnya telah melakukan berbagai langkah inovatif guna memperlihatkan kreativitasnya sebelum akhirnya diakulumulasi menjadi penilaian kinerja.

Tetapi itulah dendang sendu di Arosuka hari ini, yang iramanya jelas tidak membangkitkan harmoni. Setidaknya genre itu dirusak oleh mental dan keangkuhan pimpinan SKPD yang cenderung menilai kualitasnya lebih baik dari ukuran rata-rata. Merasa hebat dibanding aparatur yang lain. Dan bahayanya,ketika ada kepala SKPD yang merasa hebat sendiri dan atau tidak ada orang yang cerdik dibanding dia, cenderung menanamkan anggapan bahwa Kepala daerah akan cemas kehilangan dirinya. Bupati bahkan akan malalok’an sakalok dulu kalau memang hendak mengganti yang dirinya.

Dalam kondisi seperti ini, tanpa bermaksud menilai kinerja kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Solok yang digadang-gadang paling mantap mengendalikan instansi pekerjaan umum, seharusnya bertanggung jawab atas perencanaan program Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Di Segala Bidang.
“ Paling tidak Dinas pekerjaan umum telah menyiapkan grand design pembangunan infrastruktur yg komprehensif dan berkelanjutan. Tetapi mana? Harusnya tersosialisasikan,” kata Yuslir Mkd. sati, penggiat LSM Lintang Fortuna yang kerap juga mengamati program infrastruktur di daerah itu.

Senada dengan Yuslir, sumber berkompeten pada dinas PU Kab. Solok lebih spesifik mengurai soal program jalan dua jalur antara Labuah Saiyo Sukarami sampai ke Pintu Angin Lubuk Selasih. Jalan sepanjang kurang lebih 7 Km yang membentang ditengah kota Arosuka itu kelak diharapkan menghadirkan tata letak ibu Kota kabupaten yang humanis.
“ Harusnya, bersamaan dengan pembukaan jalan By Pass Lubuk Selasih, PU juga menyiapkan program jalan dua jalur, lengkap dengan kerangka pembiayaan dan skedul pengerjaannya, “ jelas sumber tersebut.

Tersebab badan jalan dua jalur berada diatas Jalur Lintas Sumatera, tentulah pembiayaannya menjadi beban pemerintah pusat.Tidak mungkin program pengembangan jalan tersebut dibebankan kepada APBD kab.Solok atau propinsi Sumbar.
“ Program jalan dua jalur ini masuk dalam RPJMD Kabupaten solok. Tetapi setelah setahun, PU telah melangkah sejauh mana? Harusnya ini menjadi perhatian. Kalau tidak jangan dimasukkan dalam RPJMD kita, “ ulasnya.

Tendensi dari argumentasi tersebut sejatinya ingin menjelaskan bahwa pimpinan dinas PU harusnya melakukan terobosan baru untuk mengaplikasikan rencana program dimaksud. Pekerjaan umum dalam hal ini harus sering mengikuti konvensi regional Sumatera. Atau Pejabat PU melakukan jeput bola dengan mengusulkan pembiayaan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Sumbar.
“ Tetapi dia ke Jakarta, ke Jakarta juga. Hasilnya belum terlihat, “ sonsong Yuslir dalam kapasitasnya sebagai aktivis LSM.

Asumsi miring yang kemudian menimbulkan preseden kurang bagus terhadap pejabat dinas teknis itu sebanding lurus dengan sikap kebanyakan pejabat yang over confiden. Dengan tingkat kepercayaan diri yang berlebihan itulah akhirnya membuahkan kesan bahwa yang bersangkutan tidak akan bisa di bongkar pasang oleh kepala daerah karena satu paham yang melekat; tidak ada aparatur lain yang mampu menganggtikan posisinya kecuali dia.

Tetapi ironisnya, justru karena terlonsong menganggap diri hebat dan sok mantap, kinerjanya tak lebih serupa “lepas makan” saja. Perubahan yang selalu diharapkan secara signifikan ketika mengurai visi, misi dan program pembangunan, nyatanya masih tetap menjadi sebuah dokumen saja.

Ketika mencoba mengurai solusi atas persoalan ini, menurut salah seorang anggota DPRD kab. Solok Ahmad Rius, SH bahwa fenomenanya haruslah diarifi sebagai sebuah tekanan spikologis. Dinamika pikiran para pejabat di kabupaten Solok hari ini, sambung anggota Komisi A dari partai PAN itu adalah buah dari kecemasan atas isu perombakan kabinet. Akibatnya separoh pejabat berada dalam atmosfir kecemasan, sebagian lain justru over konviden. Merasa hebat sendiri. Ujung-ujungnya program yang dikembangkan seperti tergenang tidak hanyut.
“ Kalau memang harus mutasi atau merombak kabinet, ya lakukan sekarang. Bupati Solok jangan pernah mengulur-ngulur waktu untuk menjaga suasana bathin pejabat “ tutur Ahmad Rius.

Mengerucutkan persoalan kebidang pembangunan infrastruktur, instansi PU sebagai penanggu jawab program mestinya mampu mengejawantahkan khayalan kepala daerah yang telah dituangkan dalam visi-misi. Muara dari analisa demikian lebih menekankan bahwa pejabat PU dalam kaitan ini harusnya tidak memelihara sikap merasa hebat sendiri.
“ Diatas langit ada langit, jadi jangan merasa hebat sendirilah, “ tangkap ketua DPRD Kab. Solok Syafri Dt. Siri Marajo ketika dimintakan pendapatnya soal pejabat yang terkesan seperti rancak dilabuah.****

Mengurai Kosentrasi Kunjungan Pasar Raya Solok

Kemacetan ternyata tidak hanya milik kota-kota besar. Kesemrawutan juga tidak identik dengan kota metropolitan. Kota-kota kecil seperti Solok, misalnya, juga tengah menikmati trend kemacetan. Pemerintah kota setempat, kelihatan seperti kewalahan atau bahkan bisa dikatakan ilang akal untuk mengurai kusut masai kondisi kota yang terkesan terus mengecil akibat pertambahan pengunjung. Suasana kota Solok hari ini, harusnya tidak serumit yang dibayangkan, sama tidak boleh mengatakan gampang untuk mengelolanya.

Kota Solok hari ini, saban sore hingga lepas waktu magrib, arus kendaraaan terus menguasai badan jalan. Sementara kebutuhan masyarakat akan transportasi terus meningkat. Kota Solok telah menunjukkan dirinya sebagai kota salah urus. Salah satu penandanya adalah kemacetan semakin tidak terbendung. Suasana itu semakin basilemak dengan lokasi parkir yang seolah berebut lahan dengan pedagang kaki lima kala sore menjeput kelam.
“ Sepertinya Pemkot Solok tidak bekerja ya? Kalaupun ada aktivitas, kecendrungannya mengikuti pola kerja konventional. Mengerjakan apa yang telah ada saja. Hampir tidak ada inovasi, “ aku Masrizal, salah seorang prantau Solok yang menyempatkan pulang kampung hari raya Idul Fitri tempo hari.

Ungkapan salah urus, tidaklah berlebihan. Sangat realitis, jika dihubungkan dengan sejumlah kesan yang diungkapkan oleh banyak pengunjung. Mereka umumnya menilai kemacetan Solok justru karena pejabat kota yang tidak cerdas dalam pengelolaan manajeman tata ruang kota. Bukan untuk mengungkap borok pemerintah kota, tetapi kenyataan mengatakan perkembangan warna kota tidak beranjak dari tahun ke tahun. Sebagai kota perdagangan, kota Solok mestinya mengusai pusat perbelanjaan di sejumlah titik yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Tidak melulu membangun fasilitas perbelanjaan di sekitar pasar raya Solok.

Tetapi kesan yang ada saat ini, dinamika kota Solok hanya di seputaran pasar Raya. Kalaupun menyebar hanya terlihat disepanjang pertokoan bundo kandung dengan segala persoalannya, termasuk areal parker yang tak berketentuan di pinggir jalan. Suasana seperti ini juga sudah menjadi kebiasaan di ruas Jalan Soekarno Hatta, Ratusan kendaraan terlihat antri hingga akhirnya membeku tiada gerak.

Terhadap desah buruk kota Solok, Wakil Wali Kota setempat Zul Elfian yang sengaja dijumpai di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu, mengaku bukan tidak gelisah dengan kondisi seperti itu. Ia bahkan sangt menyadari kota Solok tidak bisa diperbiarkan seperti itu tanpa adanya perbaikan dengan berbagai langkah cerdas.
“Kita senang kota solok berkeembang sebagai bentuk pergerakan perekonomian yang tinggi. Tetapi dibaliknya juga menyimpan kegelisahan terhadap kesemrawutan, “ kata Zul Elfian.

Untuk mengurai kusutnya arus transportasi di jantung kota yang berhimpitan dengan kemacetan lalu lintas, ke depan pihak pemko bakal membuka jalur simpang bioskop raya menuju stasiun keretapi.
“ Dengan alternative perluasan jalan lingkar pusat kota itu diharapkan kesemrawutan akan bergeser lapang, “ tuturnya.
Ditengarai, kesemrawutan kota solok juga dipicu oleh Pertambahan jumlah penduduk. Fenomena itu salah satunya disebabkan oleh faktor teori ada gula ada semut. Ketika gairah ekonomi semakin meningkat, akan memicu orang untuk datang mengadu nasib. Hal ini menimbulkan dampak adanya kepadatan penduduk, yang berimplikasi kepada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan.

Menjawab soal wacana penyebaran titik kosentrasi kunjungan pasar sampai ke wilayah terminal Bareh Solok, Wakil walikota Solok yang notabene mantan Aisten II Setdako setempat mengaku tetap terbuka program pengembangan kearah itu. Bahkan untuk mengakali tersumbatnya keramaian di seputar pasar raya, pihak pemo telah mencadangkan lahan seluas 1 hektar untukpengembangan pasar grosir di sebelah terminal bus yang seolah mati suri itu.
“ Kita ke depan memprogramkan pasar grosir di lahan 1 hektar yang telah dicadangkan untuk itu, “ paparnya.
Namun dengan pembangunan pasar grosir saja tentu belum mampu mengurai kusut masai pasar raya Solok yang melahirkan kesemrawutan di sepanjang pertokoan Bundo Kandung. Kondisi tak berketentuan itu juga dapat dirasakan di sepanjang jalan Soekarno hingga ke simpang denpal, sama kusutnya dengan jalur transpormasi arah ke air mati dan atau ke ruas Pandann ujung.
Kepadatan lalu lintas itu semakin mengkrital pada setiap bulan ramadhan danpuncaknya terjadi saat lebaran tiba. Suasana jantung kota Solok benar-benar berada di titik jenuh kemacetan.

Dalam suasana seperti itu, sangat kuat argumentasinya kalau kemudian ada yang menyebut aparat Pemko Solok seolah tidak bekerja. Pejabat Pemko Solok bahkan seperti gembira melihat kota yang penuh sesak dan seolah hanya ingin menyebut bahwa kota Solok benar-benar telah maju pesat.
Seyogyanya, dalam memaknai refleksi 1 tahun kepemerintahaan Wali Kota-Wakil Walikota Periode 2010-2015, Pemko Solok telah mulai memikirkan bagaimana mengurai kosentrasi kunjungan pasar raya kewilayah Terminal Bareh Solok dengan cara membenahi segitiga jalan protokol antara Pandai Air Mati ke Simpang Lampur Merah By Paas Simpang Rumbio – Simpang Pandan Ujung dan kembali ke jalan depan Bioskop Karia.
Dengan kebijakan membenahi jalan dimaksud menjadi ruas dua jalur, yang dikuatkan dengan penataan tata ruang wilayah, kelak diyakini dengan asendirinya para pedagang akan menyebar dan dengan sendirinya arus kunjungan konsumen juga akan terpecah dan tidak lagi terpusat di sekitar pasar raya Solok. Tapi kalaupun gagasan ini dianggap sebuah keniscayaan, setidaknya kita telah berpikir untuk perubahan kota Solok ke depan.

Kabinet (Bukan) Basa Basi

ENTAH siapa yang berani mempopulerkan istilah Nol Kilometer di jajaran Birokrasi, karena sejatinya sebutan ini lebih berguna untuk mengukur kecepatan sebuah kendaraan, paling tidak berguna bagi pemakai kendaraan. Tetapi istilah Nol Kilometer sekarang menjadi hangat, terutama pasca restrukturirasi OPD (Organisasi perangkat Daerah), maka suka tidak suka, para pejabat yang nongkrong di singgasananya saat ini cenderung menyebutnya dalam suasana nol kilometer untuk kemudian berpacu memperebutkan mahkotanya?

Di kabupaten Solok, suasana nol kilometer juga menjadi topik harian dari banyak kalangan. Gaungnya bahkan sampai mencucuk telinga lantaran ujung-ujungnya adalah agenda mutasi. Dalam situasi seperti itu, iklim Kayu Aro yang biasanya sejuk cenderung berubah panas dingin lantaran banyak pejabat yang kasak kusuk memikirkan nasibnya, apakah masih terpakai atau tidak dalam barisan kabinet SR-Desra jilid II nanti.

Terlebih melihat raut “muka” pejabat di jajaran Pemkab Solok yang dilantik pada gelombang pertama, disamping sukses menggusur orang-orang tertentu karena tuduhan bukan tim sukses, SR dan Desra bahkan memilih mempercayai pejabat yang buram masa lalu kinerjanya.

Dan sekarang, saat momentum nol kilometer tiba, banyak masyarakat berharap terhadap Bupati dan Wakil Bupati Solok, agar pada fase resufle pejabat di jajaran Pemkab. Solok pasca perampingan OPD, pengangkatan dan mempercayai pejabat mestinya mengedepankan filosofi alue jo patuik, bukan sebaliknya, yang patuik dialue yang bakal dipercaya. Parameter-parameter terhadap itu harus jelas berdasarkan track record, kinerja,kualitas dan segala macam instrument yang mengiringi azas kompetensi dan kapabelitas mereka.

Seorang ketua DPRD Kabupaten Solok Syafri Dt. Siri Marajo bahkan sampai-sampai seperti meminjam tagline sebuah iklan rokok untukmengingatkan hal itu. Bukan basa basi, kata Ketua DPRD yang suka dipanggil angku ini. Ia separoh berteriak di gedung dewan, bahwa pelantikan pejabat kabupaten Solok nantinya jangan lagi berdasarkan kedekatan atau balas jasa dan basa basi lagi. Sudah habis basi-basi, tegasnya.

“Jangan korbankan daerah atau mendahulukan kepentingan karena basa basi, “ kata angku Dt. Siri Marajo

Hakikinya, mutasi kali ini jangan lagi ada nuansa politis, atau penempatan pejabat lantaran dasar suka atau tidak suka. Mutasi lebih mengedepankan unsur profesional, kebutuhan, kompetensi pejabat dan moralitas yang luhur. Namun dibelahan gedung eksekutif sana, jelang mutasi pejabat eselon II, III dan IV yang bakal berlangsung pada Senin, tanggal 24 Januari 2011 nanti, suasana kasak-kusuk, mencari muka dan mencuri hati pimpinan tentu saja tidak menghiraukan kaidah-kaidah etika birokrasi. "Sekarang tak ada lagi kabinet basa basi. Tapi, lebih menguatamakan kemampuan dan kinerja," ulang Ketua DPRD Kabupaten Solok, Syafri Dt. Siri Marajo kepada Singgalang di Arosuka, Rabu (19/1). Kendati mutasi sepenuhnya merupakan kewenangan pembina kepegawaian, dalan hal ini adalah kepala daerah, tapi mutasi bagi pejabat yang dilakukan tetap melihat kinerjanya. Bukan faktor kedekatan lagi. Lebih dari itu, ada sikap objektif dalam penempatan jabatan, apalagi PP No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, benar-benar dicermati secara jelimet, terutama dalam menempatkan seorang pejabat.

Seruan yang sama dilontarkan oleh Hendri Dunant S.Sos. Anggota DPRD Kabupaten Solok bertubuh subur itu menyatakan, selain mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam pengangkatan seorang pejabat, Bupati sebagai kepala daerah mesti kembali mengkaji aspek patut dan keadilan. Porsi adil benar-benar mencerminkan sesuatu pada tempatnya. Tidak boleh asal-asalan, apalagi karena balasan jasa dalam Pikada lalu. akhirnya, kala dicermati dengan sensitifitas, ternyata pengangkatan pejabat selepas Pilkada dulu, porsi pembagian 'kursi' lebih dominan untuk wilayah Selatan. Ditengarai, 90 persen pejabat yang diberi jabatan berasal dari Selatan Kabupaten Solok.

Karena alasan itu, untuk menghindari prasangka banyak makna, keputusan memutasi pejabat hendaknya benar-benar melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Maksudnya, serupa yang disampaikan Hendri Dunant pula, harus dijelaskan alasan kenapa mengangkat seorang pejabat, tidak lagi memakai kacamata like and dislike. Pengangkatan pejabat juga mesti banyak pertimbangan. Misalnya, untuk pejabat eselon II mesti memenuhi syarat kepangkatan.

Kita tentu berharap Bupati dan Wakil Bupati tidak terkesan memaksakan siapa menjadi apa, karena masa balas jasa itu sudah berlalu. Semoga.-Yasrizal-

Menyoal Pameo Duri Dalam Daging di Balai Kota Solok

Irzal: " Kalau Bisa Duri itu Dijadikan Daging,"

SOLOKKOTA---Orientasi pembangunan dibanyak daerah cenderung iramanya menyentuh kepentingan masyarakat. Masalah kesejahrteraan dalam arti luas adalah muara dari segala bentuk kegiatan. Ironisnya ketika rancangan dan instrument program itu hendak ditayangkan, banyak kepala daerah justru mengawalinya dengan kebijakan yang mencengkan. Perombakan kabinet lantas menjadi agenda prioritas. Bahkan mematikan karier pejabat dengan modus menonjob-kan orang tertentu seolah menjadi kecanduan.

“ Tetapi itu bukan di kota Solok, “ tegas Irzal Ilayas Dt. Lawik Basa, walikota terpilih untuk masa bhakti 2010-2015.

Irzal Ilyas berkepentingan mengklarifikasi preseden main daram itu lantaran pihaknya menolak digeneralisir keadaan tersebut. Ia bahkan ingin menciptakan suasana kondisif setelah pesta demokrasi usai tanpa menimbulkan dampak ikutan sebagai imbas dari pemilihan Kepala daerah.

“ Pilkada telah usai, seharusnya semua elemen, apalagi para pejabat dan semua pegawai harus taat azas dengan mendukung kepala daerah yang baru. Pilkada sebuah proses pergantian kepala daerah, bukan pergantian kepemerintahan. Itu artinya seluruh pegawai di jajaran pemko Solok orientasinya adalah bagaimana membangun kota Solok menjadi lebih baik. Sebaliknya saya sebagai Walikota juga harus berpikiran sama seperti itu. Tidak lantas mengedepankan perasaan curiga, ‘ tuturnya.

Argumentasi Irzal Ilyas terasa begitu sejuk, sama halnya dengan performancenya yang tidak berubah ketika masih menjadi wakil walikota dulu. Kesejukan sikap orang nomor satu di kota Bareh itu kian mengkristal manakala ia ikut nongkrong bersama sejumlah Wartawan cetak dan elektonik yang biasa mangkal di posko pekerja Jurnalistik itu, kamis (21/10).

Hingga berebut magrib, banyak hal yang dibicarakan dengan mengota-ngota dari pukul 5 sore. Tentu saja sebuah ketersanjungan ketika wartawan dihampiri oleh suami Ny. Darlinda ini. Apalagi ketika Irzal Ilyas ikut menghangatkan suasana Posko Wartawan Solok dengan memesan kopi susu sebagai pelamak ota.

Dari rangkaian pembicaraan antara Wali Kota Solok dengan para wartawan, tersimpulkan kerangka umum agenda pembangunan kota Solok 5 tahun kedepan adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan penguatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pembinaan keagamaan dan busaya. Falsafah Adat basandi Syara’-Syara’ bansandi Kitabullan dalam kontek ini menjadi koridor agenda pembangunan di maksud.

“ Jadi kuncinya faktor kesehatan disini menjadi ukuran. bagaimana mungkin membangun masyarakat ketika mereka tidak sehat badan, sehat dari aspek ekonomi, agama dan pendidikan ‘ tambah Irzal ilyas.

Tidak Membabi Buta

Guna menuju kondisi tersebut, diperlukan kebijakan yang pro rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diformulasikan dengan visi kepala daerah itu sendiri.

“ Karena itu, pekerjaan yang mendesak sekarang disamping menyusun RPJMD, kita juga dituntut menyelesaikan KUA-PPAS serta APBD tahun 2011. Itu artinya kita membutuhkan orang-orang yang bakal mendukung pekerjaan ini, pejabat yang mau diajak kerjsama “ sebut Walikota solok.

Ia sampai menyatakan hal itu ketika ditanya masalah sikapnya yang seolah tidak berani merombok kabinet. Karena bagaimanapun juga, banyak yang menyangsikan sebagai ekses Pilkada, akan menyisakan pejabat yang ambivalen sebagai bekas luka lama. Bahkan ia lebih sederhana menjawab ketika disangsikan masih ada pejabat yang seperti ‘duri dalam daging’.

“ Kalau perlu bagaimana menjadikan duri itu sebagai daging. Artinya tidak lantas orang itu dipangkas karena pertimbangan sakit hati waktu pilkada. itu namanya balas dendam. Kan pilkada sudah usai, “ ujar Irzal Ilyas simpatik.

Wali kota solok itu lantas menerawang, jika dalam kepemimpinannya dilakukan balas dendam politik karena pertimbangan suka tidak suka, ia mengaku tak sampai hati. Nurani lebih menguasai pilihan-pilihan. Izal ilyas tidak bisa membayangkan ketika seorang pejabat diberhentikan tanpa pertimbangan kinerja. Berapa orang yang akan sengsara, setidaknya menanggung malu kaibat kebijakan yang membabi buta. Ekses politik seharusnya tidak sampai kesana.

“ Dampaknya tidak hanya kepada pejabat yang bersangkutan, tetapi derita itu juga akan berimbas kepada anak, istri dan keluarga pejabat yang bersangkutan. Begitu banyak yang akan menderita ketika saya menonjobkan orang hanya karena dendam pilkada, “ kata Dt.Lawik Basa.

Dalam kerangka pikirannya, perombakan kabinet bukan harga mati. Justru kualitas dan kinerja pejabat akan menjadi ukuran dalamperjalanan kepemimpinannya. Karena itu ia masih mempertahankan kondisi yang ada sekarang. Penilaian akan berlangsung bersamaan dengan perjalanan pemerintahan. Karena itu ia cenderung menekankan kinerja dan profesionalitas pejabat bersangkutan. Tidak masanya memberhentikan orang karena faktor balas dendam,karena ketika Pilkada berlangsung ia yakin bukan kemauan politik yang bersangkutan untuk berada di pihak berseberangan.

“ Disini ukurannya bukan masalah takut atau tidak melakukan reorganisasi. Apalagi itu dilakukan karena faktor like and dislike. Kita menghindari preseden itu guna membangun daerah dengan prinsip kebersamaan.” jelas Irzal Ilyas sembari meyakinkan bahwa suasana kerja dilingkungan balai kota Solok saat ini relative sejuk dan kondusif.

Mempertahankan suasana demikian, bukan berarti Irzal Ilyas berkenan menerima anggapan ketakutan membersihkan jajarannya dari pasukan sakit hati. Pembersihan itu akan dilakukan ketika dalam perjalanan pemerintahan dengan pertimbangan kinerja. Artinya ukuran kinerja dan profesionalitas seorang pejabat dinilai oleh Baperjakat intrumen resmi dalam melakukan sebuah penilaian.

“ Kita menghadapi pekerjaan berat, karena itu kita selalu mengajak semua komponen untuk mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai visi yang dikembangkan dalam RPJMD ke depan, “ tandasnya.

Kondisi serupa juga dipertahankan ketika adanya desakan politik untuk mengurangi tunjangan daerah (Tunda) sebagai akibat dari deficit anggaran tahun 2010 sebesar Rp 97 juta.

Menurut Irzal, kekurangan belanja pembangunan terjadi dalam tahun berjalan. Karena itu tidak serta merta ketekoran itu dapat diselsaikan dengan cara mengurangi Tunda pegawai. Karena itu sebuah langkah mati kalah akhirnya pegawai dikorbankan guna mensiasati dafisit anggaran.

“ Banyak hal yang perlu dirasionalisasikan dalam menyikapi deficit itu sendiri, tetapi tentu tidak dengan membuat kebijakan yang tidak populis, “ papar Dt. Lawik Basa sembari mohon diri untuk menunaikan ibadah magrib. –

Peringatan Hari Pahlawan di Kota Solok

Mengarifi Nilai-Nilai Pengorbanan Tanpa Pamrih

SOLOKKOTA--Tidak ada yang mencolok sesungguhnya dari balik prosesi peringatan hari Pahlawan tanggal 10 November 2010. Kegiatan yang digelar relatif sederhana sebagai wahana mengenang jasa para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya merebut kemerdekaan. Karena akan terlalu naif jika tanpa diaktualisasikan melalui upacara bendera dan anjangsana ke Taman Makam Pahlawan.

Tetapi ada yang istimewa, tentu saja. Dan disitulah akhirnya momentum peringatan HPN di kota Solok, setidaknya, menjadi lebih berarti, yakni ketika sekitar 50-an anggota legiun Veteran di daerah itu diberi ruang untuk merasakan betapa kemerdekaan itu sangat berharga.

Wali kota Solok Irzal Ilyas dan wakil walikota Zul Elfian bahkan seperti membuka rasa kepada orang-orang yang dilingkungannya mungkin sudah dianggap jompo dan tidak perlu lagi mencicipi kemajuan pembangunan. Di balairung 99 Laing kota Solok, persisnya di aula kediaman walikota Solok, Rabu (10/11), aura patriotisme para anggota veteran itu terpancarkan. Senyum sumringah dan canda para orang tua itu menyatu kedalam warna kepribadian walikota Irzal Ilyas yang memang terlalu dekat dengan para orang tua itu

Setiap tanggal 10 Nopember Bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan. Momentum Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial. Momentum yang kini berusia 65 tahun sejak peristiwa pertempuran Sabtu pagi, 10 November 1945, di Surabaya, dijadikan simbol pengorbanan pahlawan seluruh tanah air. Di dalamnya terkandung sejarah yang patut dihayati sebagai bagian dari proses transformasi pelestarian nilai-nilai perjuangann dan kepahlawanan.

Walikota solok Irzal Ilyas di sela jamuan makan siang dengan para anggota legiun Veteran itu mengucapkan makna peristiwa 10 November yang ditransformasikan menjadi ikon Hari Pahlawan, tergantung sejauh mana kisah sejarahnya dapat menyampaikan pesan yang berupa kearifan kepada penerus sekarang.

Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan, Irzal Ilyas mengajak generasi muda, setidaknya di kota bareh itu, agar lebih menghayati dan mencermati esensi perjuangan yang telah dipersembahkan oleh para pahlawan dan perintis kemerdekaan.

“Perjuangan para pahlawan ini dapat kita jadikan sumber inspirasi dan semangat dalam mengisi kemerdekaan bagi bangsa dan negara. Setidaknya nilai-nilai tanpa pamrih itu hendaknya dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Walikota yang juga ketua Partai Demokrat Kota itu..

Irzal Ilyas mengarifi bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial. Momentum Hari Pahlawan sejatinya mengandungn sejarah yang patut dihayati sebagai bagian dari proses transformasi dari pelestarian nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan. Dengan memperingati Hari Pahlawan akan semakin terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaku sejarah dengan generasi penerus. Ini diharapkan dapat semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyatukan langkah dalam upaya pelestarian dan pengamalan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan, khususnya pada generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dari rangkaian kegiatan peringatan hari pahlawan di Kota Solok, selain terlihat Wakil Walikota Zul Elfian, juga diikuti oleh Kapolresta AKBP Luthfi marthadian bersama Ketua dan anggota Bhayangkara setempat, berbaur dengan puluhan anggota veteran yang umumnya sudah renta.. Namun dibalik phisiknya yang lemah, masih terpancar patriotisme yang tinggi, semangat dan spirit kepahlawanan.

Dari sisi itu, kemudian Irzal Ilyas berharap bahwa peringatan Hari Pahlawan jangan selalu menjadi ritual seremonial, tetapi bagaimana meresapi makna kepahlawanan itu sendiri dapat membungkus energi generasi.

“ Jadi sangat penting memperingati dan mengenang jasa pahlawan, tetapi jangan terjebak dalam nuansa peringatan yang meninggalkan inti kepahlawanan itu sendiri. “ sebut Irzal Ilyas.

Penekanan Wali Kota solok itu lebih bermakna bahwa tanpa pahlawan sejarah akan tetap mengalir, tetapi kehidupan tanpa pahlawan akan menjadi sepi. Namun, kehidupan ini bakal terasa lebih sepi tanpa adanya kesadaran harga diri. Nilai-nilai harga diri itulah yang selama ini telah dipersembahkanoleh para anggota legiun Veteran itu, yang tetap mengedepankan spirit pengorbanan tanpa pamrih.

Bagi para pejuang itu sendiri, kehidupan yang dijalaninya saat ini, dalam segala keterbatasan, tetap hangat bathinnya untuk melihat kemajuan dari aspek pembangunan. sebagai bagian dari ikut menikmati kemajuan itulah akhirnya Rabu 10 November 2010 tempo hari wajah-wajah tua itu melemparkan senyuman sumringah manakala Walikota Solok bahkan memeluknya. -

Pembangunan Jalan Lingkar Utara Solok

Mewujudkan Obsesi Yang Tergantung

SOLOKKOTA---Pembangunan jalan lingkar utara (North Ring Road) kota Solok boleh jadi merupakan obsesi pemerintah yang tergantung. Prasarana transportasi tersebut,yang dirancang sejak tahun 2005 lalu, hingga kini masih menjadi bengkalai yang tak bertepi. Bahkan Pemko Solok seperti bersinggulung batu ketika berbicara tentang realisasi percepatan pembangunan jalan alternative tersebut.

Kendati demikian, pemerintah kota Solok di bawah kepemimpinan Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa- Zul Elfian justru merasa tertantang untuk menyelesaikan bengkalai dimaksud, sekalipun kesannya seperti meneruka lagi.

Pembangunan jalan lingkar utara yang kemudian dimasukkan dalam RPJMD kota Solok, bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas di dalam kota akibat tingginya jumlah kendaraan, pula sebagai jawaban dari tuntutan perkembangan kota itu sendiri. Kelak dibayangkan pembangunan jalan lingkar utara serta merta akan memicu terjadinya pengembangan kawasan utara menyusul terjadinya dampak domino terhadap perekonomian masyarakat.

Jalan lingkar luar utara yang memotong kawasan Banda pandung - Laing Pasir sepanjang 8,12 km dengan klasifikasi aspal beton selebar 28 meter, diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas terutama kendaraan bertonase tinggi yang selama ini melintas di kawasan kota.

Wakil Wali Kota Solok Zul Elfian, SH. M.Si dalam serangkaian wawancara di studio V-Radio Tanah Garam menyebutkan, bahwa pembangunan infrastuktur salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah. Untuk itu, dalam meningkatkan kemajuan dan perekonomian di Kota Solok. Pemerintah Kota berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

Program infrastruktur merupakan jawaban dari Pemko Solok untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kota. Salah satu infrastruktur yang sedang dilaksanakan yakni pembangunan Jalan Lingkar Utara

“ Jalan lingkar utara juga bakal memacu pertumbuhan kawasan baru di wilayah utara kota Solok seperti Bandar Pandung, Kampung Jawa, Nan Balimo serta Laing, “ beber Zul Elfian.

Jalan yang direncakanan 28 meter yang terdiri dari dua jalur dua arah dan empat lajur bakal dilengkapi dengan fasilitas median, taman, bahu jalan trotoar serta parker area berikut utilitas lainnya. Guna mewujudkan perencanaan tersebut dilakukan pembebasan tanah milik masyarakat seluas 8,12 kali 28meter.

Didampingi Kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Solok, Wakil Walikota Zul Elfian menambahkan pada tahun 2006 telah dilakukan pembebasan sepanjang 3,96 Km yang meliputi kawasan Bandar Pandung-simpang damar Laing. Kini tinggal pembebasan di kawasan Simpang Damar Laing-Laing pasir sepanjang 4,16 Km.

Selanjutkanya tahun 2007 telah dilakukan pembangunan pondasi jembatan (abutment) Bandar Pandung oleh dinas pprasarana Jalan Porpinsi Sumbar dengan biaya sebanyak Rp 1,6 Miliar. Tahun berikutnya (2008) juga telah dilaksanakan pembukaan trase jalan sepanjang 3,96 Km antara Bandar Pandung –Simpang Damar laing dengan biaya sebanyak Rp 2 miliar.

Selanjutnya tahun 2009 dengan memanfaatkan APBD Kota Solok sebesar Rp 4.9 miliar ditingkatkan pembangunan atas jembatan Bandar Pandung dengan konstruksi jembatan prestressing pracetak panjang bentar 60 meter dan lebar 9 meter.Kemudian tahun 2010 ini dilakukan perkerasan jalan lingkar sepanjang 550 meter antara Simpang Bandar Pandung-Gurun Bagan dengan dana sebanyak Rp 1,485 miliar.

Dengan pembangunan itu belum berarti prasrana jalan lingkar utara selesai. Kondisinya saat ini justru meninggalkan bengkalai yang perlu terus dikembangkan untuk menjadi efektif, seperti lanjutan pembangunan jembatan sepanjang 60 meter kali 9meter dengan perkiraan dana mencapai Rp 10,8 miliar.

Infrastruktur yang padat modal itu direncanakan berkelanjutan. Pemko Solok mengharapkan pekerjaan perkerasan jalan Simpang Bandar pandung-Simpang Damar Laing dengan dana mencapai Rp 21 miliar dapat dilaksanakan dalam empat tahun ke depan, berikut pembangunan jalan dari Simpang Laing Damar menuju Simpang Laing Pasir dengan biaya Rp 29,127 miliar.

Wali kota Solok dikesempatan terpisah menyebutkan pembangunan jalan lingkar utara dilakukan secara bertahaap dan berkelanjutan. Pengadaan dana terhadap infrastruktur tersebut diupayakan dari APBN serta APBD Sumbar, disamping menggunakan APBD Kota Solok sendiri.

Wali Kota melihat dari aspek efektifitas dengan dibukanya jalan lingkar utara kota Solok akan memperlancar lalu lintas bagi angkutan berat karena tidak lagi melalui jalur depan balai kota Solok dari Bukittinggi ke Jakarta. Jalan lingkar juga akan mampu menciptakan sentra ekonomi di segala bidang dan tentu saja ke depan Jalintar bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kota Solok.

"Kalau kita bicara mengenai manfaatnya, sangat luas sekali. Pembangunan Jalintar dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di wilayah utara. Dalam memandang suatu pembangunan kila harus obyektif," ujar Irzal Ilyas menyudahi. –

Harmonisasi Hilangkan Kecemasan Aparatur di Kota Solok

Harmonisasi di lingkungan pemerintah kota Solok terbangun dengan sejuk. Aura demikian terpancar dari dinamika keseharian. Kompleks balaikota yang terletak di Lubuak Nan Tigo itu, seolah tak terusik oleh perubahan iklim pasca pilkada yang kadang membawa atmosfir kelabu di tubuh organisasi.

Kota Solok Nan Elok, menjanjikan harapan-harapan untuk kemajuan. Bayangan ketakutan, bahkan kegelisahan para pegawai, nyaris tidak terlihat di kawasan tepi Batang Lembang itu, karena tata nilai yang tertanam tidak memburamkan logika. Fenomena itu sekaligus menepiskan kekhawatiran akan terjadi korban politik saat mutasi yang dijadwalkan berlangsung bulan Februari 2011 ini.

“ Pergantian pimpinan tidak serta merta akan berganti orang-orang yang akan membantu jalannya roda pemerintahan di kota Solok, “jelas walikota Solok Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa ketika menjawab Singgalang soal sikapnya yang seolah tidak berani melakukan perombakan kabinet di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Ditemui, Senin (17/1) di Balaikota Solok, Ketua Partai Demokrat Kota solok itu memastikan soal perombakan kabinet bukan masalah berani atau tidak. Apalagi kalau berangkat dari azas balas dendam politik. Itu sesuatu yang musykil. Pihaknya tidak akan pernah melakukan perubahan kabinet tanpa pertimbangan kualitas dan kapabelitas. Soal kemungkinan berkembang masalah dukung-mendukung terhadap salah satu pasangan calon Walikota waktu pilkada, Irzal Ilyas menampik kesalahannya ditimpakan terhadap orang perorang, tetapi banyak hal yang mendorong seorang pegawai terjebak dalam politik praktis.

Sebagai pimpinan, kata Lawik basa, ketika terjhadi pergantian kepala daerah atau pimpinan, itu tidak serta merta harus berganti kepemerintahan. Namun mengupayakan agar para aparatur itu berada dalam satu atap kepemimpinan, kiranya lebih bijak dibanding membuang dan memakai seseorang hanya karena alasan mendukung atau tidak.

Irzal Ilyas lebih berpijak kepada tatanan logika dan rasa dalam menetaskan kebijakan. Apalagi sebuah kebijakan yang berdampak secara krusial terhadap kemanusian, pihaknya cenderung mengurai aturan-aturan kepegawaian sebagai koridor untuk menempatkan seseorang.

“ Proses rekrutmen pejabat sudah jelas aturannya., Tidak boleh sekehendak hati. Indikator yang dipakai dalam pergantian pejabat, tentulah melalui mekanisme dengan pertimbangan kapabelitas, kualitas, kepangkatan dan bahkan integritas pula, “ tegasnya seraya mengedepankan fungsi Baperjakat didalamnya.

Karena pertimbangan-pertimbangan itu, tentu tidak serta merta harus melakukan perombakan pejabat begitu ia menjabat sebagai wlaikota. Dalam bahasa keseharian, Irzal Ilyas bersama Zul Elfian sebagai Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2010-2015 tidak langsung memperlihatkan ladiang tajamnya dan merambah semua yang dianggap berseberangan.

“ Indikatornya apa, kalau seseorang mau diangkat atau dibuang. Harus jelas ukurannya, “ sebut Lawik Basa.

Namun ketika pemerintahannya telah berjalan, pihaknya tentu telah bisa melihat catatan-catatan atau mengukur kinerja seseorang pejabat di kota itu. Dari ukuran itulah ia kemudian akan melakukan kebijakan menukar-ganti pejabat yang dianggapnya tidak cocok atau tidak mampu menempati satu jabatan.“ Insya Alllah dalam bulan Februari ini, kita akan melakukan penyisipan dan penyegaran pejabat di lingkungan Pemko Solok, “ imbuhnya seraya berjalan kea rah mobil dinas BA 1 P sekeluar dari ruang kerjanya.

Kendati tidak menyebutkan tanggal pasti agenda mutasi dan rotasi dijajaran pemko Solok, kecuali memastikan keberangkatan gerbong mutasi itu, Lawik Basa mengaku nyaman ketika memutus kebijakannya. Tidak terlihat adanya garesop-pesoh atau kekhawatiran dari pejabat menjelang diberangkatkannya gerbong mutasi oleh pimpinan kota itu. Atmosfir kantor balaikota yang berada di sisi jalan utama Solok-Bukittinggi itu tetap saja dinamis dalam aura harmonisasi birokrasi. Fenomena tersebut pratksi menghadirkan kepuasan terhadap Masyarakat yang menyelesaikan banyak urusan.

Tersebab indikator kapabelitas pejabat sudah jelas, praktis yang yang diprioritaskan oleh aparatur balai Kota Solok adalah tentang kualitas. Persaingan terjadi bukan karena faktor kedekatan dengan pimpinan, tetapi lebih dibaca dari catatan kinerja pejabat bersangkutan.

Berkelanjutan

Bersamaan dengan jawaban atas ketidak beranian Walikota Solok menuai kabinet baru, Irzal Ilyas serta merta menyampaikan argumentasi soal APBD tahun 2011 yang tetap mengacu kepada menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lama. Menurut Irzal Ilyas, RPJMD lama tersebut masih berlaku sampai Tahun 2011.

Bukan sebuah masalah yang perlu perdebatan ketika Pemko Solok memakai RPJMD tahun 2006-2011 sebagai kerangka acuan penerapan kebijakan yang ditampung dalam APBD tahun 2011. Justru dengan kebijakan itu, pembangunan lima tahun sebelumnya akan berlangsung secara berkesinambungan dan untuk seterusnya kerangka pembangunan itu dapat mengakomodir hakikat pembangunan yang berkelanjutan.

“ Kita bahkan tidak ingin ada anggapan sakali aie gadang-sakali tapian berubah. Justru Pemko Solok ingin mengaplikasikan teori pembangunan yang berkelanjutan, sehingga apa yang digagas sejak awal tidak terputus karena pergantian kepala daerah atau walikota, “ kata Lawik Basa seraya menekankan bahwa RPJMD yang dipakai itupun masuh merupakan bekas tangannya sewaktu menjadi wakil Walikota Solok.

kesepahaman memakai RPJMD lama itupun mencerminkan kualitas harmonisasi antara lembaga eksektuif dan legislative di kota yang dibelah oleh batang Lembang itu.“ Intinya, ketika APBD 2011 tetap menjembatani aspirasi untuk menumbuhkan kesejahteraan rakyat serta kemajuan kota Solok, tentulah harus didukung secara bersama,” tutur Walikota Solok Irzal Ilyas.

Makna ucapan Walikota Solok itu terkesan cukup humanis. Rakyat dan kemajuan kota solok tetap berada dalam memori pikirannya. Sehingga ketika memutus sebuah kebijakan, ia lebih memakai azas manfaat dan efektifitas dibanding menelorkan kebijakan lain dalam bingkai meraba-raba.-

Jopi Novelis,SH

Kacabjari Solok Yang Penuh Dedikasi

Wajah bersihnya seolah menyatukan kepribadian yang elok ketika senyuman tipis selalu menghiasi ekspresinya. Dengan dukungan badan yang proporsional dengan cara berpakaian yang rapi, sepintas tidak menampilkan kesan kalau lelaki kelahiran 14 Novemver 1972 itu adalah seorang pejabat dilingkungan korp Adhyaksa di Kabupaten Solok. Lebih lebih ketika melihat cara berbicaranya yang komunikatif, membuat sosok Jopi Novelis, SH benar-benar mengesankan seorang rendah hati, tetapi memiliki kepribadian yang teguh dan tentu saja penuh dedikasi.

“ Saya orangnya senang bergaul dan hal itu pula yang mendukung tugas saya sebagai penegak hukum di daerah ini, “ kata ayah 2 orang anak ini sambil memperkenalkan diri sebagai Kepala Cabang Kejaksanaan Negeri (Kacabjari) Solok di Alahan Panjang.

Hampir satu jam berbicara ringan dengan laki-laki asal Batusangkar ini di Arosuka, Rabu (15/12), menghasilkan sebuah kesan kalau jaksa pemegang eselon IV ini mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Bahkan diakui dalam kiprahnya sebagai jaksa, hal itu tidak melepaskan keterbukaan Jofi dalam pergaulan, tetapi tetap berada dalam patron tugasnya sebagai Kacabjari di Alahan Panjang. Maknanya, sebut Jopi, dibalik pergaulan itu sendiri, tentu tidak lantas menghilangkan nilai-nilai profesional, konsistensi, serta keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sebagai seorang penagak hukum pula, tempo-tempo Kacabjari biasa saja terlihat tengah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jopi Novelis mengaku tak jarang-jarang diriya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. Terutama penerangan hukum terhadap penyelenggara pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana-dana yang bersumber dari negara.

“ Penuluhan hukum juga termasuk tugas kita, dismaping melakukan penagakan hukum,” papar Jovi Novelis.

Dalam kapasitasnya sebagai seorang jaksa dengan 5 orang anggota di Kacabjari Alahan Panjang, Jopi Novelis merasakan tidak memiliki rintangan dalam menjalankan tugasnya. Hal itu lebih karena kecendrungannya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki disamping adanya kerja sama dengan isntansi lain serta dukungan dari masyarakat sekitar.

“ Sudah 3 tahun saya di Alahan Panjang dengan luas wuilayah kerja mencakup 7 kecamatan, seperti Lembah Gumanti, Hilirang Gumanti, pantai Cermin, Danau kembar, Lembang Jaya, Payung Sekaki dan Tigo Lurah, tidak ada kendala yang menganggu tanggung jawab kita,” paparnya.

Terutama ketika berhadapan dengan kultural masyarakat setempat, dalam keseharian Kacabjari Solok itu senantiasa menjalin hubungan hati dengan masyarakat dalam konteks pembinaan, terutama dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, ninik-mamak serta komponen masyarakat lainnya di masing-masing nagari yang dikunjungi.

Jopi menyebutkan pada tataran pelaksanaan tugas serta mewujudkan komitmen penegakan hukum, pihaknya selalu melakukan pendekatan persuasif, tetapi tetap berada dalam bingkai sistem kerja yang profesional pula.

“ Kami di Kacabjari Solok Alahan Panjang berusaha menyelesaikan setiap kasus yang ditangani dengan serius, “ aku Jaksa yang telah brhsil mengungkap kasus dugaan tindak pidana Korupsi atas nama Ir Nilzam dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 250 juta.

Jopi Novelis menyebutkan, pihaknya terus melakukan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi dan konsistensi agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Adhyaksa di wilayah kerjanya semakin dipercaya dan merespon segala tugasnya dengan positif. Terlebih ditengah keterbukaan informasi yang sedemikian deras, fenoomena itu prktis menjadi tantangan bagi Kacabjari Solok untuk memberikan pelayanan hukum sebagai solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat.-

Ketua PN Koto Baru Memimpin Tidak Dari Belakang Meja

Ekspektasi masyarakat terhadap dunia peradilan khususnya Pengadilan semakin lama semakin besar. Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan, memberikan pelayanan berkualitas dan transparan. Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru, Kabupaten Solok bertekad berbenah diri, untuk menuju pada Pengadilan yang berkualitas, terutama menyangkut sumber daya manusianya. “ Hasilnya belum maksimal, tetapi kita selalu berusaha menjaga profesionaltias institusi PN Koto Baru. Integritas aparat penegak hukum dalam kaitan ini sangat penting, “ kata Ketua PN Koto Baru Asmar, SH, MH ketika menjawab Singgalang di ruang kerjanya, Selasa (23/11) di Koto Baru. Ketua Pengadilan kelahiran 30 Oktober 1961 itu berharap dengan pola melarang menerima tamu di ruangan, para Hakim, Panitera, wakil panitera (Wapan) Jurusita dan seluruh staf, akan bersikap progresif, lebih profesional serta menumbuhkan budaya untuk menertibkan diri sendiri, sebelum menertibkan orang lain. “ Upaya menertibkan diri sendiri ini saya upayakan dengan ajakan membiasakan membaca Al qur’an kepada staf, memahami tafsir dan mengamalkannya dalam keseharian, “ sebut Asmar seraya memastikan bahwa untuk penertiban diri di lingkungan PN Koto Baru itu kuncinya adalah keteladanan pimpinan. Oleh karena itu, Asmar mengawali kebijakannya dengan melakukannya sendiri terlebih dahulu sebelum akhirnya diikuti oleh jajarannya. Aplikasinya, Saban pagi pada Senin dan Jum’at, para pegawai dilingkungan PN Koto Baru terbiasa membaca ayat suci Al-qur’an di mushalla yang terdapat di kompleks Pengadilan itu sendiri. Budaya mengedepankan agama sebagai perisai moral dan mental bagi penegak hukum itu juga sebagai langkah menciptakan kedisiplinan dalam menjalankan amanah. Muaranya tentu untuk menciptakan keadilan bagi yang berperkara. Menjawab Singgalang soal anggapan bahwa salah satu penyebab terjadinya transaksi antara pihak yang beperkara dan pengadilan adalah karena longgarnya aturan di lingkungan institusi sendiri, Asmar justru menjawab itulah makanya ia tidak bisa di temui oleh orang-orang yang berperkara atau ada saut pautnya dengan sebuah perkara. Ia tidak menafikan bahwa tak jarang-jarang para tamu maupun pihak yang beperkara bisa menemui hakim di rung kerja. Tetapi bagi ketua PN Koto Baru ini selain tidak etis, itu sangat berbahaya karena bisa menggoda hakim yang bersangkutan. “ Saya bahkan tidak ada kompromi soal semacam itu, “ tegas perempuan asal Sawah Tangah, kabupaten Tanah Datar yang sering dianggap angker oleh orang yang berpekara itu. Sikap tegas tersebut diperlihatkan Asmar ketika hendak menerima Singgalang untuk bertamu ke ruang kerjanya. Perempuan separoh baya yang kerap melakukan monitoring ke seluruh ruangan hakim dan panitera itu, sampai meminta kartu identitas wartawan Singgalang sebelum akhirnya dipersilahkan duduk di ruang kerjanya. “ Saya harus hati-hati menerima tamu, makanya menagih kartu identitas, “ ujarnya datar. Air mukanya yang tadi dingin dan tanpa senyuman, perlahan mencair menjadi sangat familiar. “ Sebutan angker sudah melekat ke diri saya. Tidak apa-apa. Karena saya memang harus bersikap seperti itu sebagai penegak hukum, “ tuturnya seraya menegaskan bahwa ia tidak mencari harta dalam nenjalankan tugasnya, melainkan menjalankan amanah untuk menegakkan keadilan. Asmar mengaku saat kali pertama dipercaya sebagai Ketua PN Koto Baru tanggal 24 November 2008, yang pertama dilakukan adalah mensterilkan ruang kerjanya. Ia bahkan tidak menerima tamu yang ada kaitannya dengan perkara. Tak hanya itu, agar sampai pada upaya menciptakan kedisiplinan pegawai, Asmar bahkan tak segan-segan memberikan teladan kepada bahwahannya. Dalam kaitan itu, ia tidak terbiasa memenej lingkungannya dari belakang meja, tetapi langsung mengadakan interaksi dan membuka komunikasi dengan jajarannya. Mengarifi ketegasan dan integritas pimpinan PN Koto Baru itu, para hakim, panitera dan seluruh staf dilingkungan PN Koto Baru itu pun tidak berani bertingkah aneh dengan menjadi makelar perkara, misalnya. “ Insya Allah sejauh ini pegawai PN Koto Baru taat aturan dan memiliki kedisiplinan yang tinggi, “ ulas Asmar Menyangkut jumlah perkara yang diselesaikan dengan beragam putusan oleh pengadilan kelas 2 itu, saban tahun rata-rata sebanyak 180 perkara Pidana yang diselesaikan. Beragam jenis kasus yang diputuskan itu semuanya dalam rangka pembinaan, bukan balas dendam. Karena sejatinya hukum bukanlah balas dendam. .Sedangkan untuk perkara perdata jumlahnya mencapai 20 perkara. Bagi masyarakat yang tersangkut perkara perdata, para hakim sebelum menindak lanjuti sidang akan mengupayakan damai bagi yang bersengkata.

Ali Absar Said, Kapolres Bersahaja Itu...

SOLOK-Tidak seperti biasanya, wajah langit Arosuka tidak seredup mimik Kapolres Solok AKBP Ali Absar Said. Bahkan menjelang tengah hari, Rabu (1/12), sinar matahari berusaha mengusir kesejukan alam Lubuk Selasih, namun tidak mampu jua menutupi kekecewaan seorang Komandan pasukan seragam coklat di Kabupaten Solok itu. Pasalnya, belum reda masalah pesan singkat yang berkunjung ke telepon genggamnya mengabarkan soal adanya kasus penculikan anak, mendadak intensitas kerjanya disibuki pula oleh pemberitaan yang kurang sedap atas kematian tahanan kasus togel “ Padahal Tersangka meninggal dunia di Rumah Sakit Umum, bukan di Mapolrres, “ pungkasnya. Tetapi apapun pemberitaan itu, Ali Absar Said tetap saja menerima sejumlah wartawan di ruang kerjanya dengan ferformennya yang asli, banyak canda dibalik keberhasajaannya. Kesan terbuka dengan polesan bahasa familiar ternyata menjadi kesehariannya pula. Kendati tidak melepaskan nilai-nilai kedisiplinan dan sikap tegas dibalik kebersahajaan itu, namun Ali Absar Said menghendaki informasi yang balance dari hasil sebuah kerja jurnalistik. “ Saya sangat terbuka orangnya. Tidak susah menemui saya. Karena itu ketika ada informasi sedapatnya dikonfirmasikanlah, “ papar Kapolres yang mengaku pernah mengkikuti pelatihan jurnalistik juga. Karena alasan memahami etika kewartawnan, Kapolres Solok menambahkan bahwa dengan penyajian berita yang berimbang, tentunya masyarakat tidak gusar menerimannya. Terlebih Karena fungsinya, antara pers dan polisi sama-sama ingin menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat. Khusus di tangan kepolisian, bagaimana bisa menciptakan suasana kondusif, nyaman dan tentram, disitulah pula hakikat kerjasama antara polisi dan media massa untuk penyiaran perlu dikembangkan. Berbincang dengan periwira ini ternyata sangat mengasyikkan. Sikap lowprofile-nya sangat kental, bahkan relatif kebapakan dalam bergaul. Ali Absar Said, konon telah menyelesaikan pendidikan akademiknya, Sarja Hukum Jurusan Hukum Pidana yang dikuatkan dengan Magister Manajemen Pendidikan. Untuk pendidikan kepolisian, ayah Indra Satri Valentino ini tercatat sebagai Sepa PK Polri 1990, Selapa Polri 2000 dan Sespim Polri tahun 2007. Ironisnya dibalik seabrek gelar kesarjanaan dan kepangkatannya, Kapolres Solok itu tetap saja menampilkan sosok Ali Absar said yang sederhana. Guna mendorong tumbuhnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat, AKBP Ali Absar Said mengaku terus memperkuat jajajrannya di tingkat Polsek. Penambahan personil yang didukung dengan perubahan struktur di Mapolsek sangat membantu terjadinya iklim kemasyarakatan. Suami AKBP Dra, Katrina, S Nanalis ini lantas memaparkan, sebagaimana tuntutan Peraturan kapolri (Perkap) nomor 23 tahun 2010, pihaknya selain memperkuat struktur di Mapolres dengan menambah bagian Humas dan Bagian Narkoba, di tingkat Polsek juga dikuatkan dengan unit Sabhara, intel, Binmas, Serse, Propas serta seksi Humas dan Umum. “ Jadi rekan-rekan wartawan di Mapolres Solok sudah dapat berkoordinasi dengan bagian Humas yang lasung dibawah koordinasi Kabag Ops, “ kata Ali Absar seraya menyebutkan dengan struktur baru tersebut jajaran polsek di kabupaten Solok sudah dapat diisi personil sebanyak 45 orang. Penguatan personil di jajaran Polsek itu juga akan kian mendukung iklim keamanan di Kabupaten Solok. Dampak ikutannya masyarakat semakin tenang beraktivitas. Kapolres Solok lantas mengambil sampel kondisi wilayah di bagian selatan. Suasananya sekarang sangat berbeda. Semakin nyaman sekang. Terutama disepanjang jalan yang biasanya rawan kejahatan seperti antara Lubuk Selasih-Muara Labuh, dengan penguatan jajaran Polsek Lembah Gumanti dan Pantai Cermin, ketentraman di kawasan itu cukup terjaga. “ Saya bahkan ada di telepon perantau dari Solok Selatan. Mereka menyampaikan terimakasih karena merasa aman melewati kawasan itu jam berapapun, “ tutur Ali Absar Said seraya menakankan bahwa tindakan kriminal di wilayah hukumnya tidak mencemaskan tetapi cenderung menyediakan kenyamanan. Kenyamanan itu adalah harapan masyarakat.***

Jambore BNK di Mapolres Arosuka

KENDATI bukan sebuah kelaziman, apalagi dikaitkan dengan kultur bangsa, momentum akhir tahun cenderung disambut oleh kebanyakan anak negeri ini dengan sebuah perayaan. Tak pelak, atmosfir malam tahun baru selama ini selalu hangat karena dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pesta kembang api dan atau malam hiburan, misalnya. Praktis ketika menyelami suasana malam tahun baru, dimana pun, jajaran kepolisian sebagai pengelola keamanan dan sekaligus penyedia kenyamanan seolah mendapat tugas tambahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tersebab berbagai kemungkinanyang bakal terjadi di malam tutup tahun 2010 nanti, warga kabupaten Solok, setidaknya, boleh mengatakan beruntung karena memiliki Komandan polisi yang antisipatif dan selalu mengarifi atmosfir psikis anak muda ketika menyambut malam tahun baru. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Solok itu, AKBP Ali Absar Said menengarai kecendrungan kegiatan hura-hura, seperti kebut-kebutan di jalan raya dan bahkan ada kalanya memanfaatkan minuman beralkohol di tingkat remaja, hampir tidak bisa terbantahkan. Menyambut malam tahun barulah kenamanya, tentu penuh warna. Untuk membelokkan nuansa hura-hura itu, Kapolres Solok kemudian menyuguhkan alternative lain dengan menyelenggarakan Jambore BNK (Badan Narkotika) di Mapolres Solok di Arosuka.“ Kita telah membangun komitmen dengan BNK Kabupaten Solok. Ketua BNK sepakat bersama kita menggiatkan sosialisasi bahaya penggunaan Narkoba terhadap generasi muda, terutama terhadap kalangan pelajar di Kabupaten Solok, “ sebut Kapolres Ali Absar Said di Mapolres setempat, belum lama ini. Ali Absar sampai pada pemikiran mengumpulkan massa di kalangan remaja, terutama kelompok siswa SLTP dan SLTA di daerah itu, karena alasan dampak globalisasi yang terasa serba cepat dan hampir terjadi disemua aspek kehidupan. Terlebih ketika sejarah telah membuktikan bahwa generasi muda yang berkualitas berperan mendorong gerak pembangunan bangsa melalui berbagai gerakan pembaharuan. Tentu saja hal ini diharapkan akan terus berlanjut, terutama dalam meyelamatkan generasi dan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Untuk mencegah penyebaran Narkoba di kalangan pelajar itulaj makanya pihak kepolisian membangun komitmen dengan lembaga BNK, yang notabene ketuanya adalah wakil Bupati Solok pula. Dengan demikian, kata Ali Absar, para guru dan kepala sekolah juga ikut mendorong kegiatan sosialisasi tentang bahaya Narkoba itu. “ Sosialisasi tentang bahaya Narkoba harus selalu dilaksanakan untuk meminimalisasi jumlah pengguna. Karena alasan itu sangat tepat kiranya momentum penyambutan malam tahun baru kita maknai dengan jambore BNK di lapangan Mapolres ini, “ tutur Ali Absar Said. Dengan kegiatan itu, diyakini momentum tutup tahun 2010 di pastikan bakal meriah. Terutama di kawasan Lubuk Selasih, sedikitnya 2000 orang siswa SLTP dan SLTA berikut kelompok pemuda dari masing-masing nagari akan terkosentrasi pada sebuah titik perayaan malam tahun baru di Mapolres Solok. Teknisnya dari situ seluruh kegiatan kemarakan penyambutan tahun baru akan dilaksanakan. Pesta kembang api, kegiatan hiburan dan penyuluhan serta sopsialisasi bahaya penggunaan Narkoba dilakukan selama 2 hari, tanggal 30 dan 31 Desember 2010. Ketua BNK Kabupaten Solok Drs. Desra Ediwan dengan suka cita menyambut gagasan tersebut. Bahkan dengan dukungan penuh dari pemkab. Solok, kegiatan jamboree BNK lebih merupakan potret Komitmen BNK, Polres Solok dan Pemerintah setempat dalam mencegah penyebarluasan penggunaan Narkoba. Dengan komitmen itu pula, Desra Ediwan lantas mengajak mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membangun sinergitas guna menjaga, mengawasi serta mendidik generasi muda yang bebas dari gaya dan pola hidup narkoba. “ Kita tidak ingin seorangpun warga Kabupaten Solok terbelenggu dalam jeratan narkoba, “ pungkas Desra Ediwan seraya memastikan kesungguhan Kapolres Solok memerangi narkoba sangat dipujikan. Tak hanya ketua BNK, ketua DPRD setempat Syafri Dt. Siri Marajo serta merta mendorong kegiatan jamboree BNK dan Sosialisasi bahaya Narkotika sebagai sebuah kearifan yang perlu mendapat dukungan bersama. Dengan mengadakan jamboree BNK, papar Dt. Siri Marajo, Kapolres serta merta telah mengalihkan nuansa dan atmosfir pagelaran malam tahun baru kepada kegiatan yang positif. Ketua DPRD Kabupaten Solok mengharapkan kegiatan itu dapat meningkatkan kepedulian orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di lingkungannya. Sosialisasi bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti jambore BNK tersebut. “ Akan banyak manfaat yang dapat ditarik dari jamboree BNK di Mapolres Solok itu. Seperti misalnya mendisiplinkan diri, menambah pemahaman tentang wawasan nusantara, kebangsaan dan juga wawasan berlalu lintas, “ sebut Ketua DPRD Kabupaten Solok menanggapi essensi Jambore BNK di Mapolres Arosuka****

Pembangunan Nagari Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Ia tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan.. Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Atas alasan itu diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir di daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Di samping itu, perlu perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk maju. Tetapi sering sekali ketika membicarakan daerah tertinggal, alasan klise yang selalu kita dengarkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk menangunggulanginya. Sebagai solusi terhadap penanganan masalah kemiskinan dan daerah tertinggal harus dilakukan secara komprehensif dan sinergi. Kabupaten Solok menghadapi hal serupa tentang masalah daerah atau nagari tertinggal ini. Dari buku renstra Strategi Penanganan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PK-PPDT) Kabupaten Solok yang dikeluarkan Bappeda, ada sedikit harapan penanganannya dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, karena konon akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2010-2015, yang kenal akan diimplikasikan dalam Strategi Daerah dengan menjadikan Jorong atau nagari sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Kita tentu menaruh harapan dan sekaligus kepercayaan terhadap obsesi ini. Kelak di masa jatuh tempo periodesasi kepemimpinan Syamsu Rahim-Desra Ediwan sebanyak 24 nagari yang dikategorikan tertinggal akan sama kondisinya dengan nagari-nagari lain yang lebih dulu mencicipi kemajuan. Kepercayaan itu bukan tanpa alasan, karena menurut kepala Bappeda untuk mengeluarkan nagari-nagari itu dari ketertinggalan dan terisolir akan disusun Strada PPDT yang nantinya akan dilanjutkan dengan Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT), yang saban tahun akan menjadi acuan penusunan kebijakan dan program-program pembangunan yang dilakukan oleh SKPD. Banyak indikator yang didekatkan untuk menentukan suatu nagari masih tertinggal. Salah satu faktor yang cukup krusial adalah masalah infrastruktur nagari atau jorong bersangkutan, disamping kemudian faktor ekonomi dan pendidikan. Karena alasan itu, dalam capaian percepatan penanggulangan daerah tertinggal tersebut, dalam penerapannya diprioritaskan prinsip-pripsip yang berorintasi kepada masyarakat, kebutuhan dasar, lingkungan sosial dan budaya. Atau setidaknya, dalam buku Renstra PK-PPDT Kabupaten solok 2011-2015 terdapat 4 pola kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan nagari tertinggal yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi Strada PK-PPDT itu sendiri. Ke emapt pola kebijakan itu mencerminkan perhatian terhadap pengembangan kapasitas penyelenggaraan pembangunan masyarakat dan nagari, pembangunan sumber daya lokal yang memiliki komptensi inti dalam menghadapi persaingan antar nagari dan pengembangan berdasarkan jalur ganda, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Cukup terinci kebijakan dan program kerja pemkab. Solok dalam kaitan PK-PPDT. Kalau semua pengambil dan pelaksana kebijakan itu bekerja sungguh-sungguh, tentulah dalam bayangan kita kelak, nagari seperti Garabak Data akan mengalami kemajuan pesat dalam rentang 5 tahun ke depan. Tak terbayangkan indahnya bagaimana nagari-nagari di kecamatan Tigo Lurah mencapai sebuah kemajuan. Sejak dini masyarakat haruslah menumbuhkan kepercayaan bahwa pemerintah saat ini bisa membuktikan obsesi-obsesi itu. Maka untuk menghindari program itu akan menjadi mimpi kosong dan restra yang disusun hanya sebagai catatan tak bernama, tentunya masyarakat ikut mendukung dengan memperlihatkan partisipasi dalam arti luas.****