BPM Harus Berbenah DirI

Arosuka--Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Solok harus berbenah diri dan lebih membuka diri. Sebab, banyaknya masalah PNPM dan dana revolving yang terjadi selama tahun 2010, meminta langkah dan inisiatif untuk memperbaiki diri, terutama sekali dalam medio tahun 2011 ini. Untuk itu, BPM lebih kreatif dan inisiatif dalam menyikapi masalah yang terungkap tersebut. Demikian harapan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Patris Chan SH usai melakukan pertemuan dengan pejabat BPM Kabupaten Solok, beberapa waktu lalu. Menurut Patris Chan, banyaknya masalah yang ditemukan pada PNPM dan pengguliran dana revolving jelas menjadi bumerang nantinya bagi perkembangan daerah. PNPM dan revolving merupakan program nasional yang patut disukseskan dan didukung semua stakeholder yang ada. "Kalau bisa kita belajar ke daerah lain seperti Kota Payakumbuh yang mana penyaluran dan sistem pendistribusian serta manajemennya terbilang baik. Apa salahnya kita meniru kalau itu membawa kebaikan pada kita," tutur mantan Walinagari Cupak ini di Arosuka, Selasa (18/1). Ditambahkan, masalah PNPM khususnya di Kecamatan X Koto Diatas memerlukan penanganan bersama. Begitu juga dana revolving sekitar Rp300 juta masih berada pada kelompok dan anggota masyarakat. Dana itu macet dan belum bisa dicicil kelompok diduga karena belum bagusnya sistem yang dimiliki. Sehingga, terjadi kemacetan dalam pengembalian uang negara itu. Sementara, dana tersebut digulirkan untuk membantu masyarakat agar bisa tingkat kesejahteraannya jadi baik. "Kita akan ke Kota Payakumbuh melakukan tukar informasi sekaitan masalah PNPM dan revolving. Kita juga akan melibatkan BPM Kabupaten Solok," imbuh Patris Chan. Dana revolving hampir bermasalah di semua nagari di kabupaten ini. Umumnya, persoalan muncul karena ketidaksiapan sistem dan petugas dalam mengucurkan dana itu. Diharapkan, tahun ini tidak ada lagi masalah serupa mengemuka.

Kasus Cerai Tinggi di Kab. Solok

Solok--Kasus perceraian dua tahun terakhir di Kabupaten Solok terus menunjukkan peningkatan signifikan. Tingginya kasus ini lantaran masalah ekonomi menjadi pemicunya. Akibatnya, rumah tangga disharmonisasi serta berujung cerai di pengadilan agama.

"Yang banyak menggugat cerai adalah sang istri. Penyebabnya, suami dituding tak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga," sebut Ketua Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Solok, Drs. H. M. Nasir S. MHI., di Kotobaru, Selasa (18/1). Dikatakan, peningkatan kasus perceraian terjadi sekitar 50 persen dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010 lalu. Peningkatan itu merupakan ancaman serius terhadap keutuhan rumah tangga, apalagi yang melakukan gugat adalah kaum istri atau ibu-ibu. Ini juga menjadi persoalan serius bagi suami yang dinyatakan tidak mampu menafkahi rumah tangganya..

“Terjadinya perceraian erat kaitannya dengan masalah kemiskinan," tutur M. Nasir menambahkan.

Dijelaskan, persoalan ekonomi yang semakin hari terus semakin meningkat menjadi beban bagi kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi, kemiskinan dapat pula dikatakan sebagai biang dari munculnya masalah cerai. Selain itu, suami belum mampu menggenjot kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mengajukan gugatan cerai, apalagi biaya hidup yang kian tinggi.

Di samping itu, perceraian akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak begitu menonjol. Begitu juga penyebab lain seperti masalah perselingkuhan tidak begitu dominan menjadi pemicu cerai.

Yang paling dominan justru masalah ekonomi tadi. Bila diperkirakan, 70 persen kasus perceraian adalah murni akibat ekonomi. Kemudian, 20 persen merupakan kasus KDRT dan 10 persennya lagi lantaran kasus biasa seperti campur tangan pihak ketiga.

"Tahun 2009 ada 290 kasus cerai. Tahun 2010 naik menjadi 416 kasus. Diharapkan, tahun ini kasus perceraian bisa ditekan jumlahnya. Ini harapan kita," pintanya.

Sebelum Dipindahkan, Hitung Aset Panti Andam Dewi

Arosuka--Persoalan pemindahan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi, Sukarami, Kabupaten Solok, harus disikapi Pemkab dengan secara sungguh-sungguh. Bila perlu, Pemkab lebih proaktif menyikapinya. Sebelum pemindahan dilakukan, sebaiknya Pemkab menghitung semua nilai aset PSKW Andam Dewi dan setelah itu baru dilakukan teknis bagaimana cara pemindahan dan pembiayaannya. "Menghitung aset panti harus dilakukan dulu. Kemudian, baru menghitung pula anggaran lokasi baru. Kalau ada selisih, maka kita akan carikan jalan keluarnya," tutur Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumbar, Israr Jalinus di Arosuka, baru-baru ini. Dijelaskan, aset panti sangat besar sekali. Ini patut kita hargai dan harus dihitung supaya ada kejelasannya. Pentingnya menghitung aset tersebut, akan memudahkan proses bagi kelanjutan pembangunan PSKW Andam Dewi. Untuk itu, diminta kepada Pemkab Solok, dalam hal ini Asisten I Setdakab Suardi Batubara mencermati dan melakukan koordinasi dengan jajaran dinas terkait."Jangan asal berkomentar saja," imbuh Israr menambahkan. PSKW Andam Dewi adalah UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Asetnya jelas menjadi aset provinsi. Keberadaan panti tersebut, sebetulnya tidak menjadi persoalan jika tidak terjadi pengembangan ibukota kabupaten. Persoalan panti juga sudah lama dan belum juga menuai jalan keluarnya. Diharapkan, dengan adanya gerakan cepat Pemkab Solok, pemindahan panti bisa segera direalisasikan. Apalagi, sudah terbentuknya tim kecil yang dibentuk Pemprov Sumbar, beberapa waktu lalu.

OP Jangan Sebatas Pelepas Tanya

Arosuka--Meski Pemkab Solok tengah menggelar operasi pasar (OP) di sejumlah nagari, namun pelaksaan operasi tersebut masih dinilai belum menyentuh semua nagari. Malah, OP baru sebatas pelepas tanya saja, sehingga warga yang berada di nagari tersuruk belum menerima dan menikmati layanan OP itu. Demikian dikemukakan Ketua DPRD Solok, Syafri Dt. Siri Marajo di Arosuka, Jumat (21/1). "OP sudah digelar, tapi belum merata. Mestinya, Pemkab bersama jajarannya melakukan OP juga di nagari-nagari yang sulit diakses. Karena, warga yang merasai sekali itu berada di nagari-nagari yang terisolir," kata politisi Golkar ini. Disebutkan, OP baru dilakukan di Pasar Talang, Cupak, Guguak dan Surian. Sementara, di nagari lain yang patut diprioritaskan untuk dilaksanakan OP belum dilakukan sampai sekarang. Sejatinya, Pemkab lebih mengutamakan di nagari seperti di Sirukam, Tigo Lurah, dan nagari lainnya," tegas Dt. Siri. OP seperti beras, gula, dan kebutuhan sembako lainnya memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Apalagi, harga kebutuhan itu sekarang harganya melonjak tajam. Akibatnya, warga tapakiak dengan adanya lonjakan harga yang begitu tajam. Dengan adanya OP, setidaknya bisa membantu dan meringankan beban masyarakat, terutama sekali masyarakat miskin. Kabupaten Solok masih memiliki warga miskin. "Di daerah ini masih banyak warga miskin kita. Harusnya, OP lebih diprioritaskan kepada nagari yang angka kemiskinannya cukup tinggi," pinta Dt. Siri menambahkan. Untuk itu, diimbau OP lebih memetakan terlebih dahulu supaya pelaksanaannya tepat sasaran. Lagi pula, OP digelar untuk lebih membantu keluarga kurang mampu. Kapan perlu, OP merata diberlakukan di nagari-nagari. Di samping itu, kepala dinas diimbau untuk turun ke bawah serta mengamati kondisi masyarakatnya. Tidak zamannya lagi seorang pejabat duduk di belakang meja dan bergaya-gaya di kursi empuknya. Namun, lebih didambakan jemput bola agar mengetahui betul kondisi yang sedang dialami masyarakatnya."Jangan pejabat terkait seperti Dinas Koperindag, Pertanian, Bagian Perekonomian duduk-duduk saja. Tapi, betul-betul turun ke bawah," sebutnya.

Sudah Saatnya Kab. Solok Miliki Terminal

Arosuka--Sudah saatnya Kabupaten Solok miliki terminal representatif yang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab setempat. Terminal tidak saja untuk bus umum, tapi juga disediakan bagi terminal truk bermuatan berat atau sedang, sehingga pengawasan barang dan muatan akan lebih terkendali. "Terminal sangat penting bagi kita. Kawasan Talang sangat cocok sekali untuk didirikan terminal," kata Drs. Nazar Bakri, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Rabu (19/1).

Dijelaskan, selama ini terminal kabupaten bergabung di Kota Solok, yakni Terminal Bareh Solok. Sementara, terminal punya Pemkab belum ada sampai sekarang. Sehingga, kendaraan yang lalu lalang baik jenis bus, truk maupun kendaraan angkutan barang lainnya terkesan melintas saja di daerah ini. Padahal, bila sudah ada terminal banyak manfaat yang bisa diraup bagi kepentingan daerah dan masyarakat."Paling tidak bisa untuk pendapatan daerah," kata Nazar menambahkan.

Selain itu, mendesaknya keberadaan terminal juga menjadi suatu kebutuhan. Kepadatan arus dan lalu lintas di sepanjang jalan daerah ini memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang ekstra. Karena, truk pengangkut batubara, CPO, dan lainnya harus ditertibkan, terutama soal jumlah tonase yang kerap kali melebihi jumlah dari ketentuan.

Di samping itu, terpal sebagai pelindung muatan yang digunakan terkadang dilakukan secara asal-asalan. Akibatnya, muatan yang diangkut seperti batubara masih saja terlihat berserakan di jalanan. Ini sangat mengganggu dan membahayakan bagi keselamatan pengguna kendaraan lainnya."Salah satu fungsi terminal itu nanti, ya untuk mengecek semua kondisi truk. Mulai dari muatan yang diangkut sampai pengaman berupa terpal. Pokoknya banyak gunanya," imbuhnya.***

Rp 1 Miliar Untuk Convention Hall

Arosuka---Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan sektor kepariwisataan disambut positif oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Sambutan itu terbaca dari alokasi dana pengembangan infrastruktur convention hall Danau Diatas sebesar Rp 1 Miliar.

“ Dana itu dialokasikan dalam APBD Sumbar tahun 2011 guna renovasi fasilitas Convention Hall, seperti cottage dan villa-vilay yang ada, “ ujar anggota DPRD Sumbar Ir. Israr Jalinus ketika ditemui di gedung DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Rabu (19/1).

Menurut Anggota Komisi III Bidang Pembangunan yang juga ketua Fraksi PAN di lembaga DPRD Sumbar ini, bidang kepariwisataan di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solok memiliki potensi yang besar. Kekayaan alam dan segala bentuk objek wisata itu merupakan asset yang harus dikembangkan melalui sentuhan pembangunan infrastruktur. Untuk tujuan itu, sebagai wakil rakyat asal pemilihan Solok, pihaknya senantiasa berjuang ditingkat propinsi agar kebutuhan pembangunan di daerah penghasil markisa itu terakomodir.

Ditemani anggota Komisi III lainnya, Ir, Bachtul dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Israr Jalinus mengaku prihatin jika objek-objek wisata di kabupaten Solok tetap dibiarkan tanpa pengembangan yang lebih representative. Karena alasan itu, pihaknya berjuang memaksimalkan alokasi dana pembangunan pada APBD Sumbar tahun 2011 untuk pembenahan asset yang telah ada.

“ Semestinya tidak objek wisata Danau Kembar saja yang mendesak di kembangkan, juga objek lain di danau Singkarak. Tetapi lantaran dana pemerintah terbatas, kita kerjakan satu-satu dulu secara berkelanjutan, “ ulas Israr Jalinus.

Sementara itu, Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Solok Drs. Jasman menyambut gembira atas dorongan dari pihak Pemprov, terutama kuatnya perjuangan anggota legislative asal daerah itu memperjuangkan anggaran pembangunan, terutama untuk kemajuan sektor kepariwisataa.

Dalam kerangka pikiran Jasman, dengan direnovasinya kompleks berikut sarana dan prasarana pariwisata di Danau diatas, pihaknya optimistis tingkat kunjungan serta volume hunian wisatawan di danau kembar akan semakin tinggi. Analisa demikian didasarkan atas suasana alam yang sejuk dipadu dengan kelengkapan infrastruktur kepariwisataan.

“ Sesuai kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Solok, kita cenderung menyelesaikan pengembangan objek wisata itu satu-satu dulu. Artinya tidak semua objek itu harus di kakok, tetapi lebih fokus pada satu objek saja, sehingga hasilnya bisa maksimal,” sebut Jasman menyudahi.***

Lebih Rp 100 Miliar APBD Sumbar Bakal Mengalir ke Kabupaten Solok

Arosuka---Sedikitnya sebanyak Rp 100 Miliar dana APBD Propinsi Sumbar tahun 2011 bakal mengalir ke Kabupatenb Solok untuk membiayai berbagai kekgiatan strategis seperti normalisasi Batang Lembang, pembenahan sejumlah irigasi dan pembangunan prasarana jalan.“Kegiatan pembangunan fasilitas umum itu ada yang dikerjakan di tahun jamak, seperti pengerjaan jalan dan jembatan, pasar, jalan lingkungan serta irigasi, “ ungkap Ir. Israr jalinus, anggota Kommisi III DPRD Propinsi Sumbar.

Ditemui saat berdialog dengan anggota DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Rabu (19/1), anggota Komisi III yang juga ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar asal pemilihan Kabupaten Solok itu menyebutkan, sebanyak Rp 8,9 Miliar dari anggaran itu diperuntukkan bagi pengembangan jalan lingkungan yang menyebar di beberapa nagari di kabupaten Solok. ” Rincian alokasi dana tersebut untuk pengembangan air bersih dan pasar nagari sebanyak Rp 7 Miliar, serta pembangunan pusat kegiatan generasi muda Rp 700 juta dan air bersih bukit gompong.Rp 250 juta,” jelas Israr Jalinus yang juga mantan anggota DPRD kabupaten Solok sembari menyebutkan pasar nagari yang mendapat prioritas adalah Cupak, Sirukam dan nagari Guguak, kecamatan Gunung Talang.

Anggota komisi III bidang pembangunan DPRD Sumbar itu menyebutkan dana tersebut telah dianggarkan dari hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana sudah terlanjur diangarkan, sedangkan petunjuk kemendagri menyebutkan bisa dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus untuk kab. Solok Solok ” Karena alasan itu tender kegiatan nantinya dilakukan di kabupaten Solok, tetapi pencairan dana dari Propinsi secara bertahap, “ jelas Israr Jalinus

Ketua Fraksi PAN itu menjlaskan, bahwa kegiatan yg dananya berasal dari keuangan bersifat khusus ini, apabila belum dianggarakan dalam penetapan perda APBD, dapat dilaksanakan mendahuli penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukanya kepaada pimpinan DPRD. Kemudian menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) SKPD dan mengsyahkan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD.“ Hal ini nanti disampiakan dalam laporan realisasi anggaran apabila daerah telah menetapkan perda tentang perubahan APBD atau tidak melakukan perbahan APBD sama sekali, “ jelas.

Sedangkan kegiatan strategis lainnya, disebutkan Israr dan Bachtul seperti normalisasi Batang Lembang di Sumani. Kemudian alokasi dana di PSDA Propinsi Sumbar sebanyak Rp 25 milyar tahun jamak untuk perbaikan embung Limpato, jorong Gando nagari Gaung Kecmatan Kubung sebanyak Rp 9,5 miliar. Selanjutnya pengerjaan irigasi Bukit Tandang Rp 1,25 miliar, serta irigasi Banda Laweh yang mampu mengairi areal sawah seluar 3000 hektar.

“ Untuk mefungsikan kegiatan irigasi ini, pihak pemkab. Solok diminta membuat disain pekerjaannya, “ sebut israr Jalinus menyudahi. -