Irzal: " Kalau Bisa Duri itu Dijadikan Daging,"
SOLOKKOTA---Orientasi pembangunan dibanyak daerah cenderung iramanya menyentuh kepentingan masyarakat. Masalah kesejahrteraan dalam arti luas adalah muara dari segala bentuk kegiatan. Ironisnya ketika rancangan dan instrument program itu hendak ditayangkan, banyak kepala daerah justru mengawalinya dengan kebijakan yang mencengkan. Perombakan kabinet lantas menjadi agenda prioritas. Bahkan mematikan karier pejabat dengan modus menonjob-kan orang tertentu seolah menjadi kecanduan.
“ Tetapi itu bukan di kota Solok, “ tegas Irzal Ilayas Dt. Lawik Basa, walikota terpilih untuk masa bhakti 2010-2015.
Irzal Ilyas berkepentingan mengklarifikasi preseden main daram itu lantaran pihaknya menolak digeneralisir keadaan tersebut. Ia bahkan ingin menciptakan suasana kondisif setelah pesta demokrasi usai tanpa menimbulkan dampak ikutan sebagai imbas dari pemilihan Kepala daerah.
“ Pilkada telah usai, seharusnya semua elemen, apalagi para pejabat dan semua pegawai harus taat azas dengan mendukung kepala daerah yang baru. Pilkada sebuah proses pergantian kepala daerah, bukan pergantian kepemerintahan. Itu artinya seluruh pegawai di jajaran pemko Solok orientasinya adalah bagaimana membangun kota Solok menjadi lebih baik. Sebaliknya saya sebagai Walikota juga harus berpikiran sama seperti itu. Tidak lantas mengedepankan perasaan curiga, ‘ tuturnya.
Argumentasi Irzal Ilyas terasa begitu sejuk, sama halnya dengan performancenya yang tidak berubah ketika masih menjadi wakil walikota dulu. Kesejukan sikap orang nomor satu di kota Bareh itu kian mengkristal manakala ia ikut nongkrong bersama sejumlah Wartawan cetak dan elektonik yang biasa mangkal di posko pekerja Jurnalistik itu, kamis (21/10).
Hingga berebut magrib, banyak hal yang dibicarakan dengan mengota-ngota dari pukul 5 sore. Tentu saja sebuah ketersanjungan ketika wartawan dihampiri oleh suami Ny. Darlinda ini. Apalagi ketika Irzal Ilyas ikut menghangatkan suasana Posko Wartawan Solok dengan memesan kopi susu sebagai pelamak ota.
Dari rangkaian pembicaraan antara Wali Kota Solok dengan para wartawan, tersimpulkan kerangka umum agenda pembangunan kota Solok 5 tahun kedepan adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan penguatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pembinaan keagamaan dan busaya. Falsafah Adat basandi Syara’-Syara’ bansandi Kitabullan dalam kontek ini menjadi koridor agenda pembangunan di maksud.
“ Jadi kuncinya faktor kesehatan disini menjadi ukuran. bagaimana mungkin membangun masyarakat ketika mereka tidak sehat badan, sehat dari aspek ekonomi, agama dan pendidikan ‘ tambah Irzal ilyas.
Tidak Membabi Buta
Guna menuju kondisi tersebut, diperlukan kebijakan yang pro rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diformulasikan dengan visi kepala daerah itu sendiri.
“ Karena itu, pekerjaan yang mendesak sekarang disamping menyusun RPJMD, kita juga dituntut menyelesaikan KUA-PPAS serta APBD tahun 2011. Itu artinya kita membutuhkan orang-orang yang bakal mendukung pekerjaan ini, pejabat yang mau diajak kerjsama “ sebut Walikota solok.
Ia sampai menyatakan hal itu ketika ditanya masalah sikapnya yang seolah tidak berani merombok kabinet. Karena bagaimanapun juga, banyak yang menyangsikan sebagai ekses Pilkada, akan menyisakan pejabat yang ambivalen sebagai bekas luka lama. Bahkan ia lebih sederhana menjawab ketika disangsikan masih ada pejabat yang seperti ‘duri dalam daging’.
“ Kalau perlu bagaimana menjadikan duri itu sebagai daging. Artinya tidak lantas orang itu dipangkas karena pertimbangan sakit hati waktu pilkada. itu namanya balas dendam. Kan pilkada sudah usai, “ ujar Irzal Ilyas simpatik.
Wali kota solok itu lantas menerawang, jika dalam kepemimpinannya dilakukan balas dendam politik karena pertimbangan suka tidak suka, ia mengaku tak sampai hati. Nurani lebih menguasai pilihan-pilihan. Izal ilyas tidak bisa membayangkan ketika seorang pejabat diberhentikan tanpa pertimbangan kinerja. Berapa orang yang akan sengsara, setidaknya menanggung malu kaibat kebijakan yang membabi buta. Ekses politik seharusnya tidak sampai kesana.
“ Dampaknya tidak hanya kepada pejabat yang bersangkutan, tetapi derita itu juga akan berimbas kepada anak, istri dan keluarga pejabat yang bersangkutan. Begitu banyak yang akan menderita ketika saya menonjobkan orang hanya karena dendam pilkada, “ kata Dt.Lawik Basa.
Dalam kerangka pikirannya, perombakan kabinet bukan harga mati. Justru kualitas dan kinerja pejabat akan menjadi ukuran dalamperjalanan kepemimpinannya. Karena itu ia masih mempertahankan kondisi yang ada sekarang. Penilaian akan berlangsung bersamaan dengan perjalanan pemerintahan. Karena itu ia cenderung menekankan kinerja dan profesionalitas pejabat bersangkutan. Tidak masanya memberhentikan orang karena faktor balas dendam,karena ketika Pilkada berlangsung ia yakin bukan kemauan politik yang bersangkutan untuk berada di pihak berseberangan.
“ Disini ukurannya bukan masalah takut atau tidak melakukan reorganisasi. Apalagi itu dilakukan karena faktor like and dislike. Kita menghindari preseden itu guna membangun daerah dengan prinsip kebersamaan.” jelas Irzal Ilyas sembari meyakinkan bahwa suasana kerja dilingkungan balai kota Solok saat ini relative sejuk dan kondusif.
Mempertahankan suasana demikian, bukan berarti Irzal Ilyas berkenan menerima anggapan ketakutan membersihkan jajarannya dari pasukan sakit hati. Pembersihan itu akan dilakukan ketika dalam perjalanan pemerintahan dengan pertimbangan kinerja. Artinya ukuran kinerja dan profesionalitas seorang pejabat dinilai oleh Baperjakat intrumen resmi dalam melakukan sebuah penilaian.
“ Kita menghadapi pekerjaan berat, karena itu kita selalu mengajak semua komponen untuk mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai visi yang dikembangkan dalam RPJMD ke depan, “ tandasnya.
Kondisi serupa juga dipertahankan ketika adanya desakan politik untuk mengurangi tunjangan daerah (Tunda) sebagai akibat dari deficit anggaran tahun 2010 sebesar Rp 97 juta.
Menurut Irzal, kekurangan belanja pembangunan terjadi dalam tahun berjalan. Karena itu tidak serta merta ketekoran itu dapat diselsaikan dengan cara mengurangi Tunda pegawai. Karena itu sebuah langkah mati kalah akhirnya pegawai dikorbankan guna mensiasati dafisit anggaran.
“ Banyak hal yang perlu dirasionalisasikan dalam menyikapi deficit itu sendiri, tetapi tentu tidak dengan membuat kebijakan yang tidak populis, “ papar Dt. Lawik Basa sembari mohon diri untuk menunaikan ibadah magrib. –
